Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pencapresan Anies Dinilai Belum Sah Sampai Koalisi Perubahan Deklarasi Bareng

Kompas.com - 01/03/2023, 20:12 WIB
Miska Ithra Syahirah,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Para Syndicate Ari Nurcahyo mengatakan, pencalonan Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) belum resmi selama tiga partai politik (parpol) bakal Koalisi Perubahan belum mendeklarasikan secara bersama-sama.

Dalam diskusi bertajuk "Maret: Bulan Reshuffle dan Koalisi Menuju Laga Pilpres" ini, ia mengatakan bahwa bukan hanya Demokrat yang perlu mendeklarasikan Anies secara resmi untuk maju di pemilihan presiden (pilpres) 2024, tetapi bakal Koalisi Perubahan juga perlu mendeklarasikan bersama.

"Karena selama (Demokrat) belum mendeklarasi dan selama belum mendeklarasi secara resmi oleh tiga partai dengan Koalisi Perubahan, pencapresan Anies belum secara resmi oleh Koalisi Perubahan," ujar Ari di kantor Para Syndicate, Kebayoran Baru, Jakarta, Rabu, (1/3/2023).

Baca juga: Jika Tak Jadi Cawapres Anies, AHY Bisa Saja Membelot Gabung Kabinet Jokowi

Menurutnya, selama ini pendeklarasian Anies baru dilakukan atas nama parpol, bukan Koalisi Perubahan.

"Karena saya lihat memang pencapresan Anies ini, pendeklarasian Anies ini, baru sebatas deklarasi oleh partai-partai. Belum deklarasi atas nama koalisi perubahan dari tiga partai," kata Ari.

Ia melanjutkan, apabila tiga partai bakal Koalisi Perubahan yang terdiri dari Demokrat, Nasdem, dan PKS sudah bersama-sama mendeklarasikan Anies sebagai capres di pilpres tahun 2024, maka Koalisi Perubahan juga sah terbentuk.

"Jadi kalau deklarasi tiga partai ini sudah terjadi, berarti sebenarnya Koalisi Perubahan sah dan deklarasi Anies dari tiga partai sah secara koalisi," jelasnya.

Baca juga: Demokrat: Parpol Pendukung Tidak Akan Paksakan Anies Pilih Cawapres Tertentu

Diketahui saat ini Demokrat belum secara resmi mendeklarasikan Anies sebagai capres di pilpres 2024.

Hal tersebut, menurut Ary, Demokrat perlu mengundang Nasdem dan PKS secara resmi dan simbolik untuk segera melakukan deklarasi.

"Jadi itu sama, yang dikatakan Nasdem, sama yang dikatakan PKS, itu mengundang secara simbolik seremoni deklarasi itu perlu," pungkasnya.

Sebelumnya, desakan deklarasi Anies sebagai capres untuk dilakukan secara formal oleh Demokrat datang dari Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali.

Baca juga: Soal Cawapres Anies, Demokrat: Untuk Bisa Menang Sebaiknya Anies-AHY

Menurutnya, pernyataan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk mengusung Anies di pilpres 2024 bukanlah bentuk deklarasi resmi.

“Kan sampai hari ini Demokrat belum mendeklarasikan tentang Pak Anies kan, yang ada hanya pernyataan,” sebut Ali.

Ia menuturkan, pengusungan Anies harus dilalui dengan mekanisme internal partai agar bisa memiliki kekuatan hukum. Jika tidak, lanjutnya, maka keputusan Demokrat bisa digugat oleh pihak yang tak sepakat.

"Walaupun secara de facto sudah menyatakan dukungan, tapi de jure-nya juga diperlukan dalam satu mekanisme,” ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Dipilih 75 Persen Warga Aceh, Anies: Terima Kasih Para Pemberani

Dipilih 75 Persen Warga Aceh, Anies: Terima Kasih Para Pemberani

Nasional
Membangun Ekosistem Pertahanan Negara

Membangun Ekosistem Pertahanan Negara

Nasional
Sidang Sengketa Pileg, Hakim MK Heran Tanda Tangan Surya Paloh Berbeda

Sidang Sengketa Pileg, Hakim MK Heran Tanda Tangan Surya Paloh Berbeda

Nasional
Menpan-RB Anas: Seleksi CPNS Sekolah Kedinasan Mulai Mei, CASN Digelar Juni

Menpan-RB Anas: Seleksi CPNS Sekolah Kedinasan Mulai Mei, CASN Digelar Juni

Nasional
Shalat Jumat di Masjid Baiturrahman Aceh, Anies Diteriaki 'Presiden 2029'

Shalat Jumat di Masjid Baiturrahman Aceh, Anies Diteriaki "Presiden 2029"

Nasional
Polri Siapkan Posko Pemantauan dan Pengamanan Jalur untuk World Water Forum di Bali

Polri Siapkan Posko Pemantauan dan Pengamanan Jalur untuk World Water Forum di Bali

Nasional
Menkumham Bahas Masalah Kesehatan Napi dengan Presiden WAML

Menkumham Bahas Masalah Kesehatan Napi dengan Presiden WAML

Nasional
Sidang Sengketa Pileg, PAN Minta PSU di 7 TPS Minahasa

Sidang Sengketa Pileg, PAN Minta PSU di 7 TPS Minahasa

Nasional
AHY Ungkap Koalisi Prabowo Sudah Bahas Pembagian Jatah Menteri

AHY Ungkap Koalisi Prabowo Sudah Bahas Pembagian Jatah Menteri

Nasional
Jokowi Minta Relokasi Ribuan Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang Dipercepat

Jokowi Minta Relokasi Ribuan Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang Dipercepat

Nasional
Caleg Tidak Siap Ikuti Sidang Daring, Hakim MK: Suara Putus-putus, Jadi Lapar...

Caleg Tidak Siap Ikuti Sidang Daring, Hakim MK: Suara Putus-putus, Jadi Lapar...

Nasional
Anies-Muhaimin Kunjungi Aceh Usai Pilpres, Ingin Ucapkan Terima Kasih ke Warga

Anies-Muhaimin Kunjungi Aceh Usai Pilpres, Ingin Ucapkan Terima Kasih ke Warga

Nasional
Bareskrim Polri Yakin Penetapan Panji Gumilang sebagai Tersangka TPPU Sah Menurut Hukum

Bareskrim Polri Yakin Penetapan Panji Gumilang sebagai Tersangka TPPU Sah Menurut Hukum

Nasional
Polisi Lengkapi Kekurangan Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

Polisi Lengkapi Kekurangan Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

Nasional
Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang

Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com