Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Zulhas Dukung Ganjar Duet dengan Erick, PDI-P: Jangan Main Serobot

Kompas.com - 27/02/2023, 15:39 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal PDI-P Sadarestuwati mengingatkan pentingnya etika politik dipegang oleh partai-partai politik.

Hal tersebut disampaikannya merespons dukungan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan atau Zulhas terhadap Gubernur Jawa Tengah sekaligus kader PDI-P Ganjar Pranowo dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

"Seperti yang pernah saya sampaikan, bahwa etika politik sangat penting dan harus dikedepankan," kata Sadarestuwati kepada wartawan, Senin (27/2/2023).

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Elektabilitas PDI-P Tertinggi Dipilih Generasi Z, Disusul Gerindra dan Demokrat

Dia tak ingin dukungan itu kemudian dianggap bahwa PAN mendahului keputusan PDI-P mengusung calon presiden (capres).

Terlebih, lanjut Sadarestuwati, yang disebut Zulhas adalah Ganjar, atau bukan kader PAN.

"Jangan sampai main serobot, apalagi Pak Ganjar sampai saat ini masih kader dan petugas partai PDI Perjuangan," kata dia.

Anggota Komisi V DPR itu juga mengatakan, sejauh ini belum ada komunikasi dari PAN ke PDI-P perihal dukungan terhadap Ganjar.

Baca juga: Puan Bakal Safari Politik Temui Zulkifli Hasan dan Mardiono

Ia mengingatkan, terkait pencapresan di PDI-P adalah ranah Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Adapun momentum deklarasi capres di PDI-P, kata Sadarestuwati, akan diputuskan oleh Megawati.

"Tentunya beliau akan mencari waktu yang tepat untuk mengumumkan bakal calon presiden yang diusung oleh PDI Perjuangan," ucap dia.

Sebelumnya diberitakan, Zulhas memberi dukungan untuk mengusung Ganjar-Erick Thohir sebagai capres dan cawapres pada Pemilu 2024.

"Jalan jalan ke Simpang Lima. Jangan lupa membeli lunpia. Kalau Pak Ganjar dan Pak Erick sudah bersama. Insya Allah Indonesia tambah Jaya," kata Zulhas di akhir pidatonya.

Baca juga: Soal PAN Duetkan Ganjar-Erick, PPP: Bisa Dibawa ke Forum KIB

Hal itu disampaikan di hadapan Presiden Joko Widodo dan 2.400 peserta kader PAN yang menghadiri Workshop dan Rapat Koordinasi Nasional Pemenangan Pemilu PAN, di Hotel Padma Semarang, Minggu (26/2/2023).

Namun, Zulhas menyerahkan keputusan kepada Jokowi yang disebut sebagai panglima tertinggi.

"Tapi itu kata Panglima Perang, keputusan ada di panglima tertinggi," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com