Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota Komisi I DPR Tak Masalah Panglima Yudo dan KSAD Dudung Pensiun Mepet Kampanye 2024

Kompas.com - 24/02/2023, 06:39 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR Fraksi PDI-P Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin mengatakan, tidak ada salahnya Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman pensiunnya mepet dengan kampanye Pemilu 2024.

TB Hasanuddin menjelaskan, penggantian Panglima TNI ataupun komandan prajurit bisa dilakukan kapan saja.

"Menurut hemat saya, tak ada masalah. Tradisi di TNI sudah tertanam dengan baik, bahwa pergantian komandan/panglima bisa dilakukan kapan saja," ujar TB Hasanuddin saat dimintai konfirmasi, Kamis (23/2/2023).

Dia lantas mengibaratkan dengan seorang komandan yang bisa saja gugur dalam sebuah pertempuran.

Baca juga: Soal Pensiunnya Yudo dan Dudung, Pengamat: TNI Sudah Punya Aturan Baku dan Hanya Bantu Polri untuk Pengamanan Pemilu

Walau komandannya gugur, pertempuran itu tidak bisa berhenti hanya karena belum dilakukan serah terima jabatan (sertijab) kepada komandan yang menggantikan.

"Di pertempuran pun bisa saja seorang komandan itu gugur. Tapi pertempuran tak boleh berhenti dulu menunggu komandannya serah terima, hehehe. Sudah ada mekanismenya secara otomatis," jelasnya.

"Apalagi di jajaran setingkat satuan besar seperti Mabes TNI dan Mabesad. Di Mabes TNI ada Kasum (Kepala Staf Umum), Asops (Asisten Operasi) dan beberapa asisten lainnya. Demikian juga di Mabesad ada Wakasad dan asisten-asistennya," sambung TB Hasanuddin.

TB Hasanuddin menilai tidak ada yang perlu dikhawatirkan dengan masa pensiun Yudo dan Dudung yang mepet itu. Sebab, Menurutnya, regenerasi kepemimpinan TNI harus tetap berjalan.

Adapun Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Andi Widjajanto mengatakan, pensiunnya Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dan KSAD Jenderal Dudung Abdurachman, tidak ideal.

Dia mengatakan, pensiun Yudo dan Dudung mepet dengan kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Keduanya akan purnatugas pada November 2023.

Baca juga: Panglima Yudo dan KSAD Dudung Pensiun Mepet Kampanye Pemilu, Gubernur Lemhannas: Transisi Kepemimpinan Pasti Disiapkan

Idealnya, menurut Andi, pergantian kedua pejabat itu dilakukan tiga bulan sebelum kampanye pemilu.

“Tidak ideal karena kedua pejabat bintang empat itu pensiun pada saat kampanye pemilu sudah terjadi, sudah dilakukan. Ya idealnya pergantiannya tiga bulan sebelum kampanye pemilu mulai karena kemudian harus terlibat dalam operasi pengamanan,” ujar Andi dalam acara forum komunikasi di Kantor Lemhannas, Jakarta, Rabu (22/2/2023).

Oleh karena itu, Andi menyarankan agar Mabes TNI dan Mabes AD segera menyiapkan transisi kepemimpinan dari sekarang.

“Maka Mabes TNI dan Mabesad sudah harus disiapkan mekanisme transisinya, sehingga operasi pengamanan terpadu yang nanti dilakukan oleh TNI-Polri tetap bisa berjalan pada saat transisi kepemimpinan ini dilakukan pada bulan November 2023,” kata Andi.

Baca juga: Gubernur Lemhannas: Pensiunnya Panglima Yudo dan KSAD Dudung Tak Ideal, Mepet Kampanye Pemilu 2024

Adapun usia pensiun perwira tinggi TNI yaitu 58 tahun.

Merujuk aturan itu, usia Yudo akan memasuki 58 tahun pada 26 November 2023. Sementara Dudung bakal memasuki usia 58 tahun pada 19 November 2023.

Di sisi lain, kampanye Pemilu 2024 akan dimulai pada 28 November tahun ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Wapres: Kalau Keluarga Baik, Bangsa Indonesia Akan Baik

Wapres: Kalau Keluarga Baik, Bangsa Indonesia Akan Baik

Nasional
Kekuatan Oposisi Masih Tetap Dibutuhkan...

Kekuatan Oposisi Masih Tetap Dibutuhkan...

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, PKB Pastikan Tak Bakal Rusak Soliditas Koalisi Indonesia Maju

Dukung Prabowo-Gibran, PKB Pastikan Tak Bakal Rusak Soliditas Koalisi Indonesia Maju

Nasional
Senada dengan Nasdem, PKB Anggap Hak Angket Kecurangan Pemilu Kian Sulit Diwujudkan

Senada dengan Nasdem, PKB Anggap Hak Angket Kecurangan Pemilu Kian Sulit Diwujudkan

Nasional
Usai Dukung Prabowo-Gibran, Nasdem dan PKB Bilang Timnas Amin ‘Bubar’

Usai Dukung Prabowo-Gibran, Nasdem dan PKB Bilang Timnas Amin ‘Bubar’

Nasional
MK Sidangkan Sengketa Pileg 2024 Mulai 29 April, Sehari Puluhan Perkara

MK Sidangkan Sengketa Pileg 2024 Mulai 29 April, Sehari Puluhan Perkara

Nasional
Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, PKS: Pak Surya Paling Cantik Bermain Politik

Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, PKS: Pak Surya Paling Cantik Bermain Politik

Nasional
Penghormatan Terakhir PDI-P untuk Tumbu Saraswati...

Penghormatan Terakhir PDI-P untuk Tumbu Saraswati...

Nasional
Idrus Sebut Ada Posisi Strategis yang Ditawarkan jika Jokowi Masuk Golkar; Ketua Umum hingga Ketua Dewan Pembina

Idrus Sebut Ada Posisi Strategis yang Ditawarkan jika Jokowi Masuk Golkar; Ketua Umum hingga Ketua Dewan Pembina

Nasional
CSIS: Jumlah Caleg Perempuan Terpilih di DPR Naik, tapi Sebagian Terkait Dinasti Politik

CSIS: Jumlah Caleg Perempuan Terpilih di DPR Naik, tapi Sebagian Terkait Dinasti Politik

Nasional
Cak Imin Titip 8 Agenda Perubahan ke Prabowo, Eks Sekjen PKB: Belum 'Move On'

Cak Imin Titip 8 Agenda Perubahan ke Prabowo, Eks Sekjen PKB: Belum "Move On"

Nasional
CSIS: Caleg Perempuan Terpilih di Pemilu 2024 Terbanyak Sepanjang Sejarah sejak Reformasi

CSIS: Caleg Perempuan Terpilih di Pemilu 2024 Terbanyak Sepanjang Sejarah sejak Reformasi

Nasional
Prabowo-Gibran Disarankan Terima Masukkan Masyarakat saat Memilih Menteri, daripada 'Stabilo KPK'

Prabowo-Gibran Disarankan Terima Masukkan Masyarakat saat Memilih Menteri, daripada "Stabilo KPK"

Nasional
CSIS: Caleg Terpilih yang Terindikasi Dinasti Politik Terbanyak dari Nasdem, Disusul PDI-P

CSIS: Caleg Terpilih yang Terindikasi Dinasti Politik Terbanyak dari Nasdem, Disusul PDI-P

Nasional
MK Registrasi 297 Sengketa Pileg 2024

MK Registrasi 297 Sengketa Pileg 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com