Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Litbang "Kompas": Elektabilitas Sandiaga Uno Teratas untuk Cawapres, Disusul Ridwan Kamil, dan Anies Baswedan

Kompas.com - 22/02/2023, 05:18 WIB
Tatang Guritno,
Bagus Santosa

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com - Jajak pendapat Litbang Kompas Januari 2023 menunjukkan peringkat tiga besar elektabilitas figur calon wakil presiden (cawapres) ditempati oleh Sandiaga Uno, Ridwan Kamil, dan Anies Baswedan.

Dikutip dari Harian Kompas, Rabu (22/2/2023), elektabilitas Sandi berada di posisi pertama dengan angka 12,4 persen. Jumlah itu mengalami kenaikan 1,8 persen ketimbang survei pada Oktober 2022. Pada Oktober, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu memiliki elektabilitas 10,6 persen.

Baca juga: PPP Terus Main Mata ke Sandiaga Uno karena Dinilai Mampu Dongkrak Elektabilitas

Kemudian, Ridwan Kamil menyusul di peringkat kedua dengan tingkat elektoral 10,1 persen. Elektabilitas Gubernur Jawa Barat itu turun sebesar 1,4 persen, setelah pada Oktober 2022 memperoleh angka 11,5 persen.

Sementara itu, elektabilitas Anies sebagai cawapres berada di urutan ketiga dengan raihan 6 persen. Hasil itu pun menunjukan penurunan sebesar 3,3 persen dibandingkan survei sebelumnya di angka 9,3 persen.

Baca juga: Lika-Iiku Utang Piutang Anies Baswedan dan Sandiaga Uno

Adapun tingkat elektabilitas figur cawapres berdasarkan survei Litbang Kompas adalah sebagai berikut:

1. Sandiaga Uno: 12,4 persen
2. Ridwan Kamil: 10,1 persen
3. Anies Baswedan: 6 persen
4. Ganjar Pranowo: 5,9 persen
5. Prabowo Subianto: 3,8 persen
6. Agus Harimurti Yudhoyono: 3,7 persen
7. Erick Thohir: 3,1 persen
8. Tri Rismaharini: 2,6 persen
9. Puan Maharani: 1,7 persen
10. Mahfud MD: 0,9 persen

Baca juga: Mardiono Belum Bicara Empat Mata dengan Prabowo soal Nasib Sandiaga Uno


Diketahui survei berlangsung pada 25 Januari hingga 4 Februari 2023, serta melibatkan 1.202 responden dari 38 provinsi di Tanah Air.

Jajak pendapat dilakukan melalui wawancara tatap muka, dan sampel ditentukan secara acak melalui metode pencuplikan sistematis bertingkat.

Survei Litbang Kompas memiliki tingkat kepercayaan mencapai 95 persen, dan margin of error kurang lebih 2,83 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com