Salin Artikel

Survei Litbang "Kompas": Elektabilitas Sandiaga Uno Teratas untuk Cawapres, Disusul Ridwan Kamil, dan Anies Baswedan

Dikutip dari Harian Kompas, Rabu (22/2/2023), elektabilitas Sandi berada di posisi pertama dengan angka 12,4 persen. Jumlah itu mengalami kenaikan 1,8 persen ketimbang survei pada Oktober 2022. Pada Oktober, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu memiliki elektabilitas 10,6 persen.

Kemudian, Ridwan Kamil menyusul di peringkat kedua dengan tingkat elektoral 10,1 persen. Elektabilitas Gubernur Jawa Barat itu turun sebesar 1,4 persen, setelah pada Oktober 2022 memperoleh angka 11,5 persen.

Sementara itu, elektabilitas Anies sebagai cawapres berada di urutan ketiga dengan raihan 6 persen. Hasil itu pun menunjukan penurunan sebesar 3,3 persen dibandingkan survei sebelumnya di angka 9,3 persen.

Adapun tingkat elektabilitas figur cawapres berdasarkan survei Litbang Kompas adalah sebagai berikut:

1. Sandiaga Uno: 12,4 persen
2. Ridwan Kamil: 10,1 persen
3. Anies Baswedan: 6 persen
4. Ganjar Pranowo: 5,9 persen
5. Prabowo Subianto: 3,8 persen
6. Agus Harimurti Yudhoyono: 3,7 persen
7. Erick Thohir: 3,1 persen
8. Tri Rismaharini: 2,6 persen
9. Puan Maharani: 1,7 persen
10. Mahfud MD: 0,9 persen


Diketahui survei berlangsung pada 25 Januari hingga 4 Februari 2023, serta melibatkan 1.202 responden dari 38 provinsi di Tanah Air.

Jajak pendapat dilakukan melalui wawancara tatap muka, dan sampel ditentukan secara acak melalui metode pencuplikan sistematis bertingkat.

Survei Litbang Kompas memiliki tingkat kepercayaan mencapai 95 persen, dan margin of error kurang lebih 2,83 persen.

https://nasional.kompas.com/read/2023/02/22/05185151/survei-litbang-kompas-elektabilitas-sandiaga-uno-teratas-untuk-cawapres

Terkini Lainnya

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke