Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Ingatkan Tenaga Kerja RI Bisa Digantikan Pekerja Asing dan Robot jika...

Kompas.com - 21/02/2023, 11:44 WIB
Fika Nurul Ulya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan peluang kerja baru akan diambil oleh pekerja asing atau pekerja dari negara lain, bila angkatan kerja di Indonesia tidak menguasai keahlian atau ilmu-ilmu yang baru.

Sebab, dunia berubah sangat cepat. Pekerjaan yang lama akan ditinggalkan, dan digantikan oleh pekerjaan-pekerjaan baru yang tumbuh dengan cepat.

"Karena itu, tanpa penguasaan keahlian baru, kita akan ditinggalkan. Dan peluang-peluang kerja baru akan diambil oleh para pekerja dari negara lain atau digantikan oleh mesin dan robot," kata Jokowi menyampaikan arahan secara daring dalam acara Peluncuran PP Nomor 68/2022 di Jakarta, Selasa (21/2/2023).

Jokowi mengungkapkan, Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia harus memaksimalkan peluang yang muncul di tengah hadirnya bonus demografi.

Baca juga: Canda Jokowi Saat Mengabsen Bakal Capres di Acara Hipmi

Indonesia diprediksi mengalami puncak bonus demografi pada tahun 2030, di mana jumlah penduduk usia produktif akan lebih besar mencapai 64 persen dari total jumlah penduduk yang diproyeksikan mencapai 297 juta jiwa.

Sementara itu, jumlah angkatan kerja juga diprediksi akan bertambah sekitar 3,5 juta setiap tahunnya. Saat ini jumlahnya mencapai 143,7 juta.

Bonus demografi, kata Jokowi, harus dimanfaatkan untuk menjadi negara maju. Sehingga, Indonesia keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap) dan masuk dalam lima besar negara dengan ekonomi terkuat di dunia pada tahun 2045.

"Karena itu kita harus bekerja cepat, meningkatkan kualitas SDM, melakukan revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi kita, agar lulusannya siap memenuhi kebutuhan tenaga kerja di dalam negeri. Siap berkompetisi di pasar kerja global yang menguasai emerging knowledge atau keahlian-keahlian baru," ujar Jokowi.

Baca juga: Pengangguran Jakarta Capai 400 Ribu Orang, DPRD Minta Pemprov DKI Fokus Buka Lapangan Kerja pada 2024

Lebih lanjut, Jokowi mengungkapkan, Indonesia membutuhkan banyak tenaga kerja terampil untuk mengisi peluang kerja yang lahir dari pembangunan infrastruktur.

Jokowi mengatakan, pembangunan infrastruktur memang digencarkan dalam 7 tahun terakhir. Sehingga, menciptakan sentra-sentra pertumbuhan ekonomi yang baru.

"Saya ingin ruang-ruang kerja ini diisi oleh SDM SDM Indonesia yang memiliki keahlian, yang memiliki dedikasi, yang memiliki etos kerja yang tinggi, semangat dan cita-cita besar untuk mewujudkan kemajuan Indonesia," kata Jokowi.

Baca juga: Jokowi Sebut Kandidat Gubernur BI Pengganti Perry Warjiyo Segera Diputuskan

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com