Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Megawati: Saya Sudah Mau 30 Tahun Jadi Ketum, Banyak yang Bilang Terlalu Lama

Kompas.com - 16/02/2023, 20:16 WIB
Fika Nurul Ulya,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri mengatakan bahwa dirinya sudah puluhan tahun menjadi Ketua Umum (Ketum) PDI Perjuangan. Dia pun mendapatkan banyak komentar bahwa jabatan yang dia emban itu sudah terlalu lama.

"Saya mau 30 tahun jadi Ketum, sekarang sudah mulai banyak yang bilang itu tidak betul, itu terlalu lama kalau sebagai ketua umum," kata Megawati saat menjadi pembicara kunci dalam Seminar Nasional Badan Pengarah Ideologi Pancasila (BPIP) di Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Kamis (16/2/2023).

Baca juga: Megawati: Saya Ini Manusia Unik di Indonesia

Menanggapi komentar tersebut, Megawati hanya diam saja. Sebab, jabatan yang dia peroleh merupakan kemufakatan kader-kader partai.

"Ya, saya diam saja, lha orang yang milih itu anggota saya," ucap Megawati.

Adapun ceritanya itu bermula ketika ia membahas jabatan-jabatan yang sempat diemban selama ini.

Dalam sambutannya, Mega menyebut dirinya unik. Dia adalah anak presiden Soekarno, seorang proklamator yang terkenal hingga luar negeri dan seorang visioner.

Dia pun sempat menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, wakil presiden (wapres) RI, dan menjadi presiden RI.

Kemudian, dia pun menyinggung jabatannya sebagai ketua umum partai.

"Lalu wapres, lalu presiden, lalu ketum partai. Lah, kalau saya bilang terbesar, nanti yang lain ngamuk. Partai, tapi padahal buktinya begitu," selorohnya.

Baca juga: Puan Maharani Capres atau Caleg 2024, PDI-P Tunggu Keputusan Megawati

Sebagai informasi, Megawati memang mengemban amanah sebagai ketua umum sejak Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) didirikan pada tahun 1999 di Lenteng Agung Jagakarsa, Jakarta Selatan.

Sejatinya, ia dipercaya menjadi Ketum PDI setelah kongres digelar di Surabaya pada tahun 1993.

Akan tetapi, perjalanan politiknya di PDI sempat dijegal dengan konflik internal yang menyebabkan dualisme di partainya terjadi. Terpecah lah PDI menjadi dua, yakni pimpinan Soerjadi yang dipilih sebagai Ketum PDI pada 22 Juni 1996 dan Megawati.

Pasca-reformasi pula, setelah Presiden Soeharto meletakkan pucuk pimpinan negara, PDI pimpinan Megawati berubah nama menjadi PDI Perjuangan setelah kongres V di Denpasar, Bali pada 1 Februari 1999.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com