Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Hadiri Sidang di Markas PBB, Puan: Akses Air Bersih dan Sanitas Adalah HAM Mendasar

Kompas.com - 16/02/2023, 19:14 WIB
Mikhael Gewati

Editor

KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Puan Maharani menegaskan bahwa kehadiran akses air bersih dan sanitasi merupakan hak asasi manusia (HAM) bagi seluruh orang.

“Akses ke air bersih dan sanitasi adalah HAM yang mendasar. Namun, pembangunan infrastruktur air bersih dan sanitasi membutuhkan investasi yang tidak sedikit,” kata Puan seperti diwartakan, dpr.go.id pada Kamis (16/2/2023).

Maka dari itu, kata Puan, kehadiran negara maju dalam membantu negara berkembang untuk layanan sanitasi dan air bersih menjadi penting adanya.

Hal tersebut dikatakan Puan saat melakukan intervensi dalam sidang bertemakan ‘Pembiayaan Infrastruktur untuk Sanitasi dan Layanan air: Tantangan Triliunan Dollar’ di Markas Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), New York, Amerika Serikat (AS), Selasa (14/2/2023).

Baca juga: Kunjungi Kantor PTRI PBB di New York, Puan Sampaikan Sejumlah Pesan Penting

Menurut Puan, pembangunan infrastruktur air bersih dan sanitasi membutuhkan investasi karena adanya kesenjangan pendanaan yang masif.

Padahal, salah satu poin dalam tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) terdapat pada sektor lingkungan hidup. Salah satunya adalah  memastikan masyarakat mencapai akses universal air bersih dan sanitasi.

“Secara global, pembiayaan SDGs jauh dari harapan, dengan perkiraan kesenjangan tahunan lebih dari 4 triliun dollar Amerika Serikat (AS),” ucap Mantan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) di hadapan perwakilan parlemen-parlemen dunia.

Puan mengatakan investasi publik di sektor air, masih menjadi sumber utama pengeluaran yang mencapai sekitar 86 persen. Sementara itu, swasta hanya menyumbang dua persen dari total pengeluaran.

Atas dasar itu, Puan mendorong mobilisasi investasi dan pembiayaan SDGs ke negara berkembang harus diprioritaskan.

Baca juga: Ikut Simulasi Perang, Puan Maharani Diberi Gelar Warga Kehormatan Marinir oleh TNI AL

“Ini termasuk mewujudkan komitmen pembiayaan iklim dari negara maju, untuk mendukung negara berkembang dan less developed countries (LDC) dalam membangun infrastruktur air dan sanitasi yang tahan iklim,” ujar perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

Kepada perwakilan parlemen negara-negara dunia, Puan mengungkapkan bahwa akses fasilitas air bersih di Indonesia merupakan tanggung jawab negara kepada rakyat. Hal ini untuk memastikan keterjangkauan layanan air bersih bagi masyarakat.

“Bagi kami, keterjangkauan sama pentingnya dengan ketersediaan dan aksesibilitas,” tegas Puan.

Meski begitu, kata dia, anggaran pemerintah hanya dapat menutupi 30 persen dari total 40 miliar dollar AS yang dibutuhkan dalam membangun infrastruktur air dan sanitasi untuk rakyat Indonesia.

Puan menambahkan, Indonesia juga memberikan prioritas kepada badan usaha milik negara (BUMN) untuk membangun fasilitas air. Tidak hanya itu, swasta juga diperkenankan untuk  berinvestasi di fasilitas air, dengan tetap menjaga keterjangkauan air bagi konsumen.

Baca juga: IWF Kelola Dana Akses Air Bersih Rp 15 Triliun

"Di luar pembiayaan, kami juga membutuhkan lingkungan pendukung yang kuat. Hal ini membutuhkan kebijakan dan regulasi yang efektif, bersama dengan institusi yang transparan dan akuntabel,” imbuh cucu Proklamator Bung Karno ini.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Siap Serahkan Kesimpulan di MK, Kubu Ganjar-Mahfud: Isinya Tak Lepas dari Fakta Persidangan

Siap Serahkan Kesimpulan di MK, Kubu Ganjar-Mahfud: Isinya Tak Lepas dari Fakta Persidangan

Nasional
Fahira Idris Dukung Sikap Tegas Kemenlu Bantah Hubungan Diplomatik Indonesia-Israel

Fahira Idris Dukung Sikap Tegas Kemenlu Bantah Hubungan Diplomatik Indonesia-Israel

Nasional
Purnawirawan TNI Asep Adang Mengaku Tak Kenal Pengendara yang Pakai Pelat Mobil Dinasnya

Purnawirawan TNI Asep Adang Mengaku Tak Kenal Pengendara yang Pakai Pelat Mobil Dinasnya

Nasional
Purnawirawan TNI Ini Bingung Pelat Dinasnya Dipakai Pria yang Mengaku Adik Jenderal

Purnawirawan TNI Ini Bingung Pelat Dinasnya Dipakai Pria yang Mengaku Adik Jenderal

Nasional
Yusril: Kubu Anies dan Ganjar Gagal Buktikan Kecurangan Pemilu di Sidang MK

Yusril: Kubu Anies dan Ganjar Gagal Buktikan Kecurangan Pemilu di Sidang MK

Nasional
Yusril Serahkan Kesimpulan Sidang Sengketa Pilpres 2024 Besok, Minta MK Tolak Permohonan Anies dan Ganjar

Yusril Serahkan Kesimpulan Sidang Sengketa Pilpres 2024 Besok, Minta MK Tolak Permohonan Anies dan Ganjar

Nasional
KKB Mengaku Bertanggung Jawab atas Kematian Danramil 04 Aradide

KKB Mengaku Bertanggung Jawab atas Kematian Danramil 04 Aradide

Nasional
Momen Kakorlantas Tegur Pemudik yang Istirahat di Bahu Jalan Tol Jakarta Cikampek

Momen Kakorlantas Tegur Pemudik yang Istirahat di Bahu Jalan Tol Jakarta Cikampek

Nasional
Pilkada dan Kultus Popularitas

Pilkada dan Kultus Popularitas

Nasional
Menko PMK Harap Pemudik Tunda Kepulangan, Manfaatkan Diskon Tarif Tol 17-19 April

Menko PMK Harap Pemudik Tunda Kepulangan, Manfaatkan Diskon Tarif Tol 17-19 April

Nasional
Korlantas Catat Ada Sekitar 539.671 yang Belum Balik ke Jakarta

Korlantas Catat Ada Sekitar 539.671 yang Belum Balik ke Jakarta

Nasional
Membutuhkan Oposisi

Membutuhkan Oposisi

Nasional
'One Way' di Km 414 hingga Km 72 Tol Cipali Diperpanjang

"One Way" di Km 414 hingga Km 72 Tol Cipali Diperpanjang

Nasional
Urai Macet di GT Cikatama, Korlantas Buka Opsi 'One Way' di Km 414  hingga Km 47

Urai Macet di GT Cikatama, Korlantas Buka Opsi "One Way" di Km 414 hingga Km 47

Nasional
Tanggal 17 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 17 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com