Kunjungan Surya Paloh ke Jokowi dan Parpol Koalisi Pemerintah Dinilai Tak Mampu Hentikan "Serangan" PDI-P

JAKARTA, KOMPAS.com - Manuver Surya Paloh berkunjung ke Presiden Joko Widodo dan sejumlah partai politik pendukung pemerintah dinilai tak mampu menghentikan ancaman reshuffle terhadap menteri-menteri Partai Nasdem di Kabinet Indonesia Maju.

Sebabnya, menurut Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam, wacana reshuffle digulirkan oleh PDI Perjuangan, partai yang menaungi Jokowi sekaligus penguasa pemerintahan saat ini.

"Komunikasi langsung Paloh dengan Jokowi, LBP (Luhut Binsar Pandjaitan), dan sejumlah elite partai pemerintahan tampaknya belum cukup mampu menahan dan menghentikan gempuran politik PDI-P," kata Umam kepada Kompas.com, Selasa (7/2/2023).

Baca juga: Kala Bakal Koalisi Perubahan Pasang Badan untuk Anies Terkait Utang Piutang Rp 50 Miliar

Umam menilai, Nasdem sedianya tengah galau. Di satu sisi bersikukuh mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) Pemilu 2024 dan berencana berkoalisi dengan dua partai oposisi, Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Di sisi lain, Surya Paloh tak mau partainya berpisah dari barisan parpol pendukung pemerintahan Jokowi hingga 2024 mendatang.

Oleh karenanya, Nasdem berupaya berkompromi lewat komunikasi ulang dengan presiden dan partai pendukung pemerintah.

Bahkan, Surya Paloh terang-terangan menyatakan ingin bertemu Megawati Soekarnoputri, pimpinan tertinggi PDI-P.

"Namun demikian, mengingat sudah terjadinya kerusakan komunikasi politik antara Nasdem dengan elemen utama di pemerintahan yang terlihat dari serangan vulgar dari PDI-P kepada Nasdem, maka reshuffle kabinet yang menyasar salah satu kader Nasdem tampaknya akan tetap terjadi," ujar Umam.

Baca juga: Isu Perjanjian Utang Piutang Rp 50 Miliar Dinilai sebagai Upaya Delegitimasi Anies Baswedan

Menurut Umam, Surya Paloh sepenuhnya sadar bahwa serangan terhadap partainya belakangan merupakan konsekuensi atas deklarasi Nasdem terhadap pencalonan presiden Anies Baswedan.

Nasdem berulang kali disentil PDI-P karena manuvernya itu. Wacana evaluasi terhadap menteri-menteri Nasdem pun diembuskan oleh partai banteng.

Belum lagi, muncul ketakutan adanya politisasi penegakan hukum yang berpotensi menyasar kader-kader Nasdem di pemerintahan.

Namun demikian, Umam menyebut, strategi Nasdem "bermain dua kaki" justru berpotensi merugikan partai berjargon restorasi Indonesia itu. Elektabilitas Nasdem diprediksi menurun jika tak tegas soal posisi politik.

"Jika Nasdem masih menunjukkan kegalauan politik dan ketidakjelasan posisinya dengan mempertahankan strategi standar ganda, kanan-kiri oke, maka Nasdem berpeluang menghadapi risiko penurunan elektabilitas partainya," kata Umam.

Oleh karenanya, Surya Paloh dan Nasdem dinilai perlu menata ulang keyakinan politik dan kepercayaan diri mereka agar kembali yakin melangkah dan siap menghadapi risiko atas manuver yang telah dipilih.

"Jika Nasdem kembali yakin dan percaya diri, maka Nasdem akan lebih mudah melalui turbulensi politik untuk kembali mengonsolidasikan kekuatannya," tutur dosen Universitas Paramadina itu.