Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dianggap Antitesa Jokowi, Jalan Anies Baswedan Menuju Pilpres 2024 Diprediksi Tak Mulus

Kompas.com - 01/02/2023, 12:31 WIB
Achmad Nasrudin Yahya

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Dukungan Partai Nasdem, Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) membuat jalan Anies Baswedan menuju panggung Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 semakin terbuka lebar.

Berkat dukungan ketiga partai politik ini, mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut kini telah memenuhi ketentuan presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen.

Walaupun begitu, jalan Anies menjadi calon presiden (capres) diprediksi tak akan mulus begitu saja.

Ini tak lepas karena figur Anies yang dianggap sebagai antitesa Presiden Joko Widodo.

Kantongi tiket

Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang diusung partai Nasdem menjadi calon Presiden tahun 2024 belum menentukan siapa yang akan mendampinginya mengarungi kontestasi Politik 2024 nanti.KOMPAS.COM/M. Elgana Mubarokah Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang diusung partai Nasdem menjadi calon Presiden tahun 2024 belum menentukan siapa yang akan mendampinginya mengarungi kontestasi Politik 2024 nanti.
Saat ini, Anies bisa dikatakan telah mengantongi tiket sebelum akhirnya benar-benar resmi mendaftarkan diri menjadi capres.

Pernyataan dukungan Nasdem, Demokrat, dan PKS tentu membuat Anies bisa bernapas lega.

Sebab, dukungan tersebut membuat Anies telah memenuhi ketentuan presidential threshold 20 persen.

Baca juga: Nasib Anies Baswedan Usai Surya Paloh dan Jokowi Salaman

Berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan, pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilihan Umum (Pemilu) yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.

Jika merujuk hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, kumulasi perolehan suara sah Nasdem, Demokrat, dan PKS mencapai 25,03 persen.

Rinciannya, Nasdem meraih 12.661.792 suara (9,05 persen) dengan jumlah kursi 59 di DPR RI, Demokrat 10.876.057 suara (7,77 persen) dan meraih 54 kursi, serta PKS 11.493.663 suara (8,21 persen) dan memperoleh 54 kursi.

Ketika mengumumkan dukungan, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman mengatakan, Anies telah memenuhi ketentuan ambang batas pencalonan presiden.

Baca juga: Disebut Keberatan Nasdem Usung Anies Jadi Capres, Jokowi: Apa Urusannya Presiden?

"PKS konsisten menjadi bagian dari koalisi partai-partai pengusung Anies Rasyid Baswedan tersebut di Pilpres 2024 sehingga koalisi ini memenuhi presidential threshold 20 persen," kata Sohibul Iman, dalam jumpa pers di kawasan Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Senin (30/1/2023).

Susun piagam koalisi

Tak lama setelah dukungan sudah genap, Nasdem, Demokrat, dan PKS akan langsung bergerak cepat untuk menentukan arah koalisi.

Dalam waktu dekat, pimpinan partai politik tersebut akan bertemu untuk menyusun piagam koalisi dari ketiga partai politik dengan nama Koalisi Perubahan.

"Dalam waktu dekat para pimpinan puncak partai politik akan bertemu menyusun, menyepakati piagam koalisi," kata perwakilan tim kecil cikal bakal koalisi, Sudirman Said, Senin kemarin.

Baca juga: Didukung 3 Parpol Jadi Capres, Anies Bicara Kriteria Cawapres

Halaman Berikutnya
Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Nasional
Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Nasional
Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Nasional
Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin:  Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin: Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Nasional
Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

Nasional
Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta 'Selfie'

Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta "Selfie"

Nasional
Ketidakharmonisan Hubungan Presiden Terdahulu jadi Tantangan Prabowo Wujudkan 'Presidential Club'

Ketidakharmonisan Hubungan Presiden Terdahulu jadi Tantangan Prabowo Wujudkan "Presidential Club"

Nasional
Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Nasional
Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya 'Clean and Clear'

Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya "Clean and Clear"

Nasional
Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Nasional
Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada 'Presidential Club'

Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada "Presidential Club"

Nasional
Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Nasional
“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

Nasional
Soal Orang 'Toxic' Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Soal Orang "Toxic" Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Nasional
Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com