Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKB Klaim Sejalan dengan NU, Ketum PBNU Minta Politik Identitas Diakhiri

Kompas.com - 31/01/2023, 11:15 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf meminta semua pihak untuk mengakhiri politik identitas.

Pria yang karib disapa Gus Yahya itu menyampaikan hal tersebut menanggapi pernyataan mantan Ketum PBNU Said Aqil Siradj yang menyebut bahwa Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menjadi satu-satunya partai yang sejalan dan senapas dengan NU.

"Tapi paling penting adalah bagaimana supaya politik identitas itu diakhiri. Supaya identitas tidak dijadikan senjata politik, termasuk identitas NU," kata Yahya ditemui di Menara Kompas usai acara Gagas RI, Senin (30/1/2023) malam.

Baca juga: PBNU Kecewa Mars 1 Abad NU Dipakai PKB untuk Kepentingan Politik

Ia pun menilai bahwa pernyataan Said mengenai hal itu ada benarnya. Sebab, PKB diinisiasi pembentukannya oleh para ulama NU. Namun, ada kalanya PKB dan NU tidak sejalan.

"Ya saya lihat sih dari pengalaman ya, kadang kadang enggak sejalan juga PKB dengan NU itu. Jadi, ya, kan itu lagipula ini bukan soal apakah kita setuju dengan PKB atau tidak, walaupun banyak hal enggak setuju juga," jelasnya.

Menambahkan soal politik identitas, Yahya berharap agar hal itu tidak terus menerus muncul pada masa-masa pemilu selanjutnya. 

Baca juga: Soal Rencana Kenaikan Biaya Haji, Ketum PBNU: Kalau Ndak Mampu, Ndak Usah Haji Ndak Apa, Ndak Dosa

Ia pun berharap agar para tokoh politik yang mencalonkan diri baik sebagai calon anggota legislatif di Pemilu 2024 maupun calon presiden di Pilpres 2024, tidak membawa identitas NU.

"Melainkan atas nama kredibilitas masing masing, atas nama track record masing masing, kapasitas masing masing, prestasi masing masing. Jangan lalu mengatasnamakan NU," pungkas Yahya.

Sebelumnya diberitakan, Said Aqil Siradj menyatakan, PKB adalah satu-satunya partai yang sejalan dan senapas dengan NU.

Hal ini ia sampaikan saat berbicara dalam acara Sarasehan Nasional Satu Abad NU yang diselenggarakan PKB di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin.

"Satu-satunya Partai yang sejalan, senapas, seiring dengan Nahdlatul Ulama hanyalah PKB, ini apa adanya yang saya ngomong apa adanya, enggak bisa meninggalkan sejarah," kata Said, Senin.

Dia menuturkan, sejarah mencatat bahwa pada 1998 silam ada Tim Lima yang dibentuk PBNU untuk menggagas partai politik untuk menaungi aspirasi warga NU, partai ini kelak menjadi PKB.

Tim Lima itu terdiri dari para pengurus PBNU yang saat itu sedang menjabat yakni dirinya, Ma'ruf Amin, M Dawam Anwar, M Rozky Munir, dan Ahmad Bagja.

Baca juga: Jutaan Nahdliyin Bakal Hadiri 1 Abad NU di Sidoarjo, PBNU Serukan Kader NU Turun Gunung

Tim Lima, kata Said, dibantu oleh Tim Sembilan yang anggotanya juga berlatar belakang kader NU, salah satunya adalah Muhaimin Iskandar, ketua umum PKB saat ini.

Ia menyebutkan, Tim Lima dan Tim Sembilan bekerja berbekal surat keputusan dari Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, ketua umum PBNU saat itu.

"Saya heran kalau ada orang mengatakan NU harus jauh dari PKB. Enggak mungkin, enggak mungkin, itu melupakan sejarah itu," ujar Said.

Baca juga: Suara Wapres hingga PBNU Tanggapi Aksi Bakar Al Quran Politikus Swedia

"Itu karena enggak senang dengan Pak Muhaimin barangkali yang ngomong gitu itu," imbuh dia.

Said juga berpendapat bahwa nilai-nilai yang dianut PKB dan NU juga sama yakni Islam ahlussunnah wal jamaah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com