Godok Aturan Sosialisasi Peserta Pemilu, KPU Akui Masih Beda Persepsi dengan Bawaslu

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Divisi Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat KPU RI August Mellaz mengatakan, pihaknya masih berbeda persepsi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI terkait aturan sosialisasi peserta/calon peserta Pemilu 2024.

Adapun aturan ini sedang disusun karena saat ini dianggap ada kekosongan hukum. Partai politik peserta pemilu sudah ditetapkan dan memperoleh nomor urut sejak 14 Desember 2022, namun masa kampanye baru resmi dimulai 28 November 2023.

Baca juga: Bawaslu Soroti Politikus Punya Stasiun TV, Sosialisasi Jelang Pemilu 2024 Tak Adil

"Itu kemudian yang sekarang ini sedang ada upaya untuk persamaan persepsi di antara kami dengan Bawaslu, sehingga ketika dilakukan bisa enak," ujar August Mellaz dalam diskusi di kawasan Pondok Kelapa, Jakarta Timur, Selasa (17/1/2023).

"Beberapa isu strategis sudah kita coba rumuskan, memang sekarang lagi didalami," kata dia.

Saat ini, para pihak disebut baru sepakat bahwa sosialisasi nanti hanya untuk memberi informasi terkait siapa saja partai politik peserta pemilu dan nomor urutnya.

Namun demikian, Mellaz mengakui, ada pertimbangan bahwa sosialisasi ini juga memperbolehkan penyebaran visi-misi.

Hal ini masih jadi pertimbangan sebab aturan soal sosialisasi ini harus dibedakan dengan definisi kampanye, sedangkan ihwal visi-misi merupakan sesuatu yang khas kampanye.

Di sisi lain, ada pula aspirasi agar sosok yang muncul dalam sosialisasi ini adalah seluruh kader partai.

Baca juga: KPU RI Didemo, Massa Bakar Ban dan Minta Audit

Sementara itu, KPU RI pada akhir 2022 menyampaikan bahwa sosok yang bisa muncul selama masa sosialisasi hanyalah ketua dan sekretaris, selaku penanggung jawab kepengurusan partai politik.

KPU dan Bawaslu disebut baru sepakat di satu titik, yaitu peraturan soal sosialisasi ini menjadi ranah KPU secara yuridis.

Mellaz menambahkan, produk aturan ini akan berbentuk Peraturan KPU, bukan sekadar Surat Keputusan Ketua KPU RI.

"Secara prinsip, Bawaslu dalam pertemuan terakhir (disampaikan) 'KPU yang regulator, biar kami yang beranjak dari sana'," ungkap Mellaz.

"Itu satu titik temu yang sudah sangat membantu kita semua, dan saya kira ini nanti akan sesuai harapan kita, (yaitu) semakin kondusif ke depan sesuai kebutuhan-kebutuhan yang dialami kita semua, baik KPU, Bawaslu, dan partai politik," jelasnya.

Sebelumnya, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja memperbolehkan warga yang mengaku bakal caleg untuk memasang spanduk sosialisasi dirinya jelang masa kampanye Pemilu 2024.

Baca juga: DPR Dinilai Harusnya Cukup Awasi KPU soal Penentuan Dapil

Hal itu Bagja ungkapkan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Buruh pada Senin (16/1/2023) di Hotel Ciputra, Jakarta.