Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKB Sebut Cak Imin Bertemu Prabowo Pekan Ini, Bahas Hasil Ijtima Ulama Nusantara

Kompas.com - 17/01/2023, 17:15 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid mengatakan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin akan bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo pekan ini.

Dalam pertemuan itu, Cak Imin disebut akan menyampaikan hasil dari ijtima ulama nusantara yang digelar Dewan Syuro PKB.

"Insyaallah dalam pekan ini," ujar Jazilul saat dimintai konfirmasi, Selasa (17/1/2023).

Jazilul menjelaskan, PKB menghargai Gerindra yang mau mendapatkan laporan perihal hasil ijtima ulama nusantara untuk dipertimbangkan.

Baca juga: Hasil Ijtima Ulama PKB, Cak Imin Didorong Maju Pilpres dan Raih 100 Kursi DPR

Adapun dalam ijtima ulama nusantara, disebutkan Cak Imin harus menentukan capres-cawapres sebelum Ramadhan 2023.

Selain itu, juga ulama, kiai, dan bu nyai akan menjadi juru kampanye bagi Cak Imin di Pilpres 2024.

"Ya tentunya, sambil kita gunakan waktu yang terbatas ini untuk berkerja sesuai dengan hasil ijtima ulama," tuturnya.

"Kami pun berharap agar sebelum Ramadhan sudah ada keputusan terkait pasangan capres-cawapres," imbuh Jazilul.

Baca juga: Tertawa Keras, Cak Imin: Koalisi Sana yang Rawan Bubar, di Sini Tidak

Sebelumnya, Dewan Syuro PKB menggelar ijtima ulama nusantara pada 13-14 Januari 2023 lalu.

Salah satu hasilnya menyebutkan Cak Imin harus menentukan capres-cawapres sebelum Ramadhan 2023.

"Tapi yang jelas ijtima ulama ini mengamanatkan kepada Gus Muhaimin untuk menentukan siapa, dan kami tetap mendukung Gus Muhaimin tetap Capres atau Cawapres di kepemimpinan nasional di 2024," ucap Sekretaris Dewan Syuro PKB, Maman Imanulhaq saat ditemui di Hotel Millenium, Jakarta Pusat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com