Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 14/01/2023, 16:24 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil rekomendasi Ijtima Ulama Nusantara digelar oleh Dewan Syuro DPP PKB tetap mendukung Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin maju menjadi calon presiden (capres) atau calon wakil presiden (cawapres) dalam Pilpres 2024.

Adapun Ijtima Ulama Nasional ini digelar selama dua hari berturut-turut pada Jumat-Sabtu, 13-14 Januari 2023.

"Iya, kita sangat mendukung (Cak Imin maju Pilpres). Adapun realitas nanti politik kita sangat percaya bahwa Gus Muhaimin bisa menentukan gimana positioning PKB ini," kata Wakil Sekretaris Dewan Syura PKB, KH Maman Imanulhaq saat ditemui di Hotel Millenium, Jakarta Pusat, Sabtu (14/1/2023).

Baca juga: Wapres Bilang Saatnya yang Muda Maju Pilpres, PKB: Itu Dukungan untuk Cak Imin

Maman menuturkan, terlepas dari itu, kiai dan ulama menyerahkan sepenuhnya urusan nama-nama yang diusung partai kepada Cak Imin.

Namun, menurut rekomendasi para kiai dan ulama, ada beberapa kriteria calon pemimpin yang perlu diperhatikan.

Kriteria itu menyangkut kecerdasan, amanah, dan kemampuan berkomunikasi, utamanya komunikasi kepada publik yang lebih transparan.

"Tapi yang jelas ijtima ulama ini mengamanatkan kepada Gus Muhaimin untuk menentukan siapa, dan kami tetap mendukung Gus Muhaimin tetap Capres atau Cawapres di kepemimpinan nasional di 2024," ucap Maman.

Baca juga: Para Ulama Dorong PKB Segera Tentukan Capres, Tenggat Waktu sampai Maret

Maman mengungkapkan, para kiai juga memberikan mandat penuh kepada Muhaimin dalam menentukan arah dan kebijakan PKB ke depan.

Mandat ini juga menyangkut target 100 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan pemenangan PKB masuk dalam 3 besar di 2024.

Nantinya, para ulama akan menjadi juru kampanye (jurkam) untuk Pilpres tahun 2024. Para ulama akan melakukan komunikasi-komunikasi publik melalui para kiai.

Komunikasi ini tidak hanya menyasar masyarakat Nahdlatul Ulama (NU), namun menyasar publik dan masuk ke ruang-ruang masyarakat secara umum.

Baca juga: Pesan Maruf Amin untuk PKB: Jangan Tinggalkan Politik Kiai, Nanti Kiainya Pergi

Bahkan, PKB tengah merumuskan cara komunikasi dan berkampanye yang tepat agar sesuai dengan generasi milenial.

"Waktunya lumayan masih panjang. Para kiai, para Bu Nyai ini akan turun door to door, dari satu pintu ke pintu lain, dari satu kampung ke kampung lain, karena kebetulan kami punya para da'i-da'i yang di daerahnya memiliki jangkauan jamaah yang kuat," sebut Maman.

Sebagai informasi, ijtima ulama nusantara ini merupakan forum silaturahmi dan konsolidasi gagasan dan pandangan konstruktif para ulama, kiai, dan pimpinan pondok pesantren di tanah air dalam menghadapi Pemilu 2024.

Baca juga: Maruf Amin Harap PKB Tembus 3 Besar pada Pemilu 2024

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengatakan, musyawarah para ulama dari seluruh wilayah Indonesia ini adalah bagian dari perhatian para ulama bagi PKB.

Penyelenggaraan Ijtima Ulama Nusantara ini juga memastikan bahwa kinerja dan program PKB selalu dalam pengawalan dan arahan dari para ulama, serta memantapkan keterpautan perkhidmatan para ulama dengan kehidupan kebangsaan dan masalah keumatan.

"Saya memberikan apresiasi kepada Dewan Syura DPP PKB yang mengadakan Ijtima Ulama Nusantara. Tentunya pokok-pokok pikiran, saran, dan masukan para ulama ini sangat kita perlukan bagi kemajuan bangsa. Empat ratus hari menuju Pileg dan Pilpres 2024, PKB sangat membutuhkan nasehat dan bimbingan Para Ulama untuk kemenangan dan kejayaan PKB" kata pria yang karib disapa Cak Imin itu, Jumat (13/1/2023).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Zulhas dan Elite PAN Bertemu Megawati di DPP PDI-P Siang Ini, Bahas Kerja Sama Pemilu 2024?

Zulhas dan Elite PAN Bertemu Megawati di DPP PDI-P Siang Ini, Bahas Kerja Sama Pemilu 2024?

Nasional
Ganjar Sebut 'Cawe-cawe' Jokowi Bukan Intervensi Politik Keseluruhan

Ganjar Sebut "Cawe-cawe" Jokowi Bukan Intervensi Politik Keseluruhan

Nasional
Ganjar Santai Elektabilitas Disalip Prabowo di Survei Litbang 'Kompas': Sebentar Akan Menang Lagi

Ganjar Santai Elektabilitas Disalip Prabowo di Survei Litbang "Kompas": Sebentar Akan Menang Lagi

Nasional
Menkumham: Pemerintah Masih Tunggu Undangan DPR Terkait RUU Perampasan Aset

Menkumham: Pemerintah Masih Tunggu Undangan DPR Terkait RUU Perampasan Aset

Nasional
Ungkap Cara Sindikat TPPO Menjerat Korban, Migrant Care: Dilihat yang Terdesak Ekonomi

Ungkap Cara Sindikat TPPO Menjerat Korban, Migrant Care: Dilihat yang Terdesak Ekonomi

Nasional
Ganjar Minta Relawan Tak Lakukan 'Bullying' dan Gunakan Isu SARA

Ganjar Minta Relawan Tak Lakukan "Bullying" dan Gunakan Isu SARA

Nasional
MK Diminta Pertimbangkan Putusan Sistem Pemilu Tak Berlaku untuk Pemilu 2024

MK Diminta Pertimbangkan Putusan Sistem Pemilu Tak Berlaku untuk Pemilu 2024

Nasional
Mahfud Harap Anies Dapat Tiket Pilpres, Jangan Sampai Dijegal Koalisinya Sendiri

Mahfud Harap Anies Dapat Tiket Pilpres, Jangan Sampai Dijegal Koalisinya Sendiri

Nasional
Pancasila Rumah (Anak) Kita

Pancasila Rumah (Anak) Kita

Nasional
Ganjar soal Relawan Jokowi Pecah: Saya Sangat Yakin Sebagian Besar ke Sini, Sebagian Kecil ke Sana

Ganjar soal Relawan Jokowi Pecah: Saya Sangat Yakin Sebagian Besar ke Sini, Sebagian Kecil ke Sana

Nasional
Eks Hakim Konstitusi: Konstitusionalitas Sistem Pemilu Bukan Wilayah MK

Eks Hakim Konstitusi: Konstitusionalitas Sistem Pemilu Bukan Wilayah MK

Nasional
Mahfud Bantah Ada Upaya Pemerintah Jegal Anies Maju Capres

Mahfud Bantah Ada Upaya Pemerintah Jegal Anies Maju Capres

Nasional
Soal Baliho Prabowo-Jokowi, Gerindra Bantah Memasang, PDI-P Singgung soal Asumsi

Soal Baliho Prabowo-Jokowi, Gerindra Bantah Memasang, PDI-P Singgung soal Asumsi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Johnny Plate Tak Bermain Sendiri di Kasus Korupsi BTS | Megawati Kumpulkan Kepala Daerah Se-Bali

[POPULER NASIONAL] Johnny Plate Tak Bermain Sendiri di Kasus Korupsi BTS | Megawati Kumpulkan Kepala Daerah Se-Bali

Nasional
Eks Hakim Kritik DPR karena Ancam MK Jelang Putusan Sistem Pemilu

Eks Hakim Kritik DPR karena Ancam MK Jelang Putusan Sistem Pemilu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com