Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Keunggulan dan Kelemahan Sistem Proporsional Tertutup dan Terbuka Menurut PKS

Kompas.com - 08/01/2023, 07:01 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PKS yang juga anggota Komisi II DPR, Mardani Ali Sera, memaparkan masing-masing keunggulan dan kelemahan yang dimiliki sistem proporsional tertutup dan sistem proporsional terbuka untuk Pemilu 2024 mendatang.

Sistem pelaksanaan pemilu ini diketahui sedang ramai diperbincangkan lantaran ada kemungkinan bahwa pemilu bakal kembali lagi ke sistem proporsional tertutup, seperti zaman Orde Baru.

"Sistem tertutup kelebihannya partai akan menjadi institusi yang lebih sehat. Karena yang dipilih adalah yang punya otoritas adalah partai, yang akan tumbuh berkembang adalah partai," ujar Mardani dalam jumpa pers virtual, Jumat (6/1/2023).

Mardani menjelaskan, dengan sistem proporsional tertutup, maka akan meminimalisir terjadinya fenomena kader partai 'kutu loncat'.

Baca juga: Tolak Sistem Pemilu Proporsional Tertutup, Nasdem Ajukan Jadi Pihak Terkait ke MK

"Misal 2004 dia kader Golkar, di 2009 dia kader Demokrat,dan selanjutnya PDI-P. Itu tidak membangun sistem itu berbasis individu," kata dia.

Mardani menilai akan terjadi kaderisasi yang baik dengan sistem proporsional tertutup.

Selain itu, masyarakat juga lebih tahu partai mana yang memiliki keterikatan dengan rakyat yang lebih baik.

Namun, tetap saja ada kelemahan pada sistem proporsional tertutup.

Mardani menyebut bisa saja ada diskriminasi perlakuan terhadap caleg partai yang maju.

Baca juga: Alasan Mengapa Harus Tetap Sistem Pemilu Proporsional Terbuka

"Pimpinan partai bisa semena-mena menentukan nomor urut, jadi yang dekat dapat nomor urut yang baik. Yang tidak beprestasi belum tentu mendapatkan nomor urut yang baik. Padahal haknya rakyat mendapatkan calon yang berkualitas," ucap Mardani.

Sementara itu, untuk sistem proporsional terbuka, membuat semua caleg memiliki peluang yang sama.

Sehingga, mereka akan bekerja dan berusaha sebaik mungkin demi mendapat suara terbanyak.

"Biasanya partai yang yang belum kuat, mereka akan berharap proporsional terbuka, karena seluruh calegnya menjadi prajurit untuk mencari suara," ungkap Mardani.


Dengan turunnya semua caleg, kata Mardani, maka para politisi ini akan dekat dengan rakyat.

Hanya, kekurangannya, peran partai menjadi minim, hanya sekadar menjadi koordinator.

"Padahal kalau kita mau sehat partainya juga harus sehat. Ideologis harus kuat, kaderisasinya harus punya prinsip yang itu bisa dioptimalkan ketika terbuka," imbuh dia.

Mardani berharap sistem proporsional tertutup tidak diterapkan di Pemilu 2024.

Kalaupun ingin mengabulkan sistem proporsional tertutup, Mardani meminta agar sistem itu baru diterapkan pada Pemilu 2029 saja.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

APEC 2024, Mendag Zulhas Sebut Indonesia-Korsel Sepakati Kerja Sama di Sektor Mobil Listrik dan IKN

APEC 2024, Mendag Zulhas Sebut Indonesia-Korsel Sepakati Kerja Sama di Sektor Mobil Listrik dan IKN

Nasional
Kebebasan Pers Vs RUU Penyiaran: Tantangan Demokrasi Indonesia

Kebebasan Pers Vs RUU Penyiaran: Tantangan Demokrasi Indonesia

Nasional
Tanggapi Keluhan Warga, Mensos Risma Gunakan Teknologi dalam Pencarian Air Bersih

Tanggapi Keluhan Warga, Mensos Risma Gunakan Teknologi dalam Pencarian Air Bersih

Nasional
Profil Fahri Bachmid Gantikan Yusril Ihza Mahendra Jadi Ketum PBB

Profil Fahri Bachmid Gantikan Yusril Ihza Mahendra Jadi Ketum PBB

Nasional
Ibu Negara Beli Batik dan Gelang di UMKM Mitra Binaan Pertamina

Ibu Negara Beli Batik dan Gelang di UMKM Mitra Binaan Pertamina

Nasional
GWK Jadi Lokasi Jamuan Makan Malam WWF Ke-10, Luhut: Sudah Siap Menyambut Para Tamu

GWK Jadi Lokasi Jamuan Makan Malam WWF Ke-10, Luhut: Sudah Siap Menyambut Para Tamu

Nasional
Hujan Kritik ke DPR dalam Sepekan karena Pembahasan 3 Aturan: RUU MK, Penyiaran, dan Kementerian

Hujan Kritik ke DPR dalam Sepekan karena Pembahasan 3 Aturan: RUU MK, Penyiaran, dan Kementerian

Nasional
Yusril Ihza Mahendra Mundur dari Ketum PBB, Digantikan Fahri Bachmid

Yusril Ihza Mahendra Mundur dari Ketum PBB, Digantikan Fahri Bachmid

Nasional
PDI-P Dianggap Tak Solid, Suara Megawati dan Puan Disinyalir Berbeda

PDI-P Dianggap Tak Solid, Suara Megawati dan Puan Disinyalir Berbeda

Nasional
Jokowi Disebut Titipkan 4 Nama ke Kabinet Prabowo, Ada Bahlil hingga Erick Thohir

Jokowi Disebut Titipkan 4 Nama ke Kabinet Prabowo, Ada Bahlil hingga Erick Thohir

Nasional
Akan Mundur dari PBB, Yusril Disebut Bakal Terlibat Pemerintahan Prabowo

Akan Mundur dari PBB, Yusril Disebut Bakal Terlibat Pemerintahan Prabowo

Nasional
Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Nasional
Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com