Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Sebut Reshuffle Bisa Dilakukan Kapan Saja jika Menteri Berkinerja Buruk

Kompas.com - 06/01/2023, 15:09 WIB
Ardito Ramadhan,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengingatkan para menteri Kabinet Indonesia Maju untuk bekerja dengan baik agar tidak dicopot atau terkena reshuffle oleh Presiden Joko Widodo.

"Presiden kapan saja bisa melakukan reshuffle kalau dilihat misalnya ada pembantunya, menterinya yang tidak perform, yang tidak bekerja dengan baik," kata Ma'ruf di kawasan Matraman, Jakarta, Jumat (6/1/2023).

Ma'ruf pun berpandangan, menteri-menteri yang berkinerja buruk pasti akan diganti, tetapi keputusan itu adalah hak prerogatif presiden.

Oleh sebab itu, ia meminta publik untuk menunggu keputusan Presiden.

Baca juga: Sinyal Reshuffle Menguat, Menteri Nasdem Jadi Sasaran?

"Kalau Presiden melihat ada bahwa ini kurang baik, itu kurang baik ya pasti kena reshuffle. Tapi, apakah itu nanti Presiden punya pandangan seperti itu kita tunggu saja," kata Ma'ruf.

Lebih lanjut, ia tidak mau berkomentar saat ditanya soal pandangannya mengenai kinerja para menteri sejauh ini karena merupakan hak presiden untuk menilai kinerja para pembantunya.

"Informasi-informasi menteri ini kayak gini, menteri ini kayak begini, itu nanti di tangan Presiden, tunggu saja. Saya kira kalau Presiden mau, pasti ada reshuffle," ujar Ma'ruf.

Sinyal akan terjadinya reshuffle dalam waktu dekat semakin kuat setelah Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa reshuffle dapat dilakukan besok, meski ia tidak menyebut hari dan tanggal yang dimaksud.

Baca juga: Ketika Istana Beri Pesan untuk Menteri yang Berpotensi Kena Reshuffle...

"Besok. Ya besok, bisa Jumat, bisa Senin, bisa Selasa, bisa Rabu," kata Jokowi, sai meninjau meninjau kawasan PT Pertamina Hulu Rokan, Kamis (5/1/2023), dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden.

Dalam beberapa waktu terakhir, Jokowi berulang kali memberikan sinyal akan adanya perombakan kabinet.

Selepas meninjau Pasar Tanah Abang pada Senin (2/1/2023) lalu, Jokowi meminta publik bersabar dan menunggu terjadi atau tidaknya reshuffle kabinet.

"Tunggu saja. Ditunggu saja," ujar Jokowi menjawab pertanyaan wartawan.

Sementara itu, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin mengungkapkan bahwa ada kemungkinan reshuffle dilakukan pada Januari ini.

"Mungkin Januari ini, kita tunggu bareng-bareng ya," kata Ngabalin, Kamis pagi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi, Kilas Balik 'Cicak Vs Buaya Jilid 2'

Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi, Kilas Balik "Cicak Vs Buaya Jilid 2"

Nasional
JK Singgung IKN, Proyek Tiba-tiba yang Tak Ada di Janji Kampanye Jokowi

JK Singgung IKN, Proyek Tiba-tiba yang Tak Ada di Janji Kampanye Jokowi

Nasional
Soal Peluang Ahok Maju Pilkada DKI atau Sumut, Sekjen PDI-P: Belum Dibahas, tetapi Kepemimpinannya Diakui

Soal Peluang Ahok Maju Pilkada DKI atau Sumut, Sekjen PDI-P: Belum Dibahas, tetapi Kepemimpinannya Diakui

Nasional
Dukung Jokowi Gabung Parpol, Projo: Terlalu Muda untuk Pensiun ...

Dukung Jokowi Gabung Parpol, Projo: Terlalu Muda untuk Pensiun ...

Nasional
PT Telkom Sebut Dugaan Korupsi yang Diusut KPK Berawal dari Audit Internal Perusahaan

PT Telkom Sebut Dugaan Korupsi yang Diusut KPK Berawal dari Audit Internal Perusahaan

Nasional
Solusi Wapres Atasi Kuliah Mahal: Ditanggung Pemerintah, Mahasiswa dan Kampus

Solusi Wapres Atasi Kuliah Mahal: Ditanggung Pemerintah, Mahasiswa dan Kampus

Nasional
Ketua KPU Bantah Dugaan Asusila dengan Anggota PPLN

Ketua KPU Bantah Dugaan Asusila dengan Anggota PPLN

Nasional
Soal Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, Sekjen PDI-P: DPP Dengarkan Harapan Rakyat

Soal Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, Sekjen PDI-P: DPP Dengarkan Harapan Rakyat

Nasional
DPR Pastikan Hasil Pertemuan Parlemen di WWF Ke-10 Akan Disampaikan ke IPU

DPR Pastikan Hasil Pertemuan Parlemen di WWF Ke-10 Akan Disampaikan ke IPU

Nasional
Komisi II Pertimbangkan Bentuk Panja untuk Evaluasi Gaya Hidup dan Dugaan Asusila di KPU

Komisi II Pertimbangkan Bentuk Panja untuk Evaluasi Gaya Hidup dan Dugaan Asusila di KPU

Nasional
Djoko Susilo PK Lagi, Ketua KPK Singgung Kepastian Hukum

Djoko Susilo PK Lagi, Ketua KPK Singgung Kepastian Hukum

Nasional
KPK Geledah Kantor PT Telkom dan 6 Rumah, Amankan Dokumen dan Alat Elektronik

KPK Geledah Kantor PT Telkom dan 6 Rumah, Amankan Dokumen dan Alat Elektronik

Nasional
Pembukaan Rakernas Ke-5 PDI-P Akan Diikuti 4.858 Peserta

Pembukaan Rakernas Ke-5 PDI-P Akan Diikuti 4.858 Peserta

Nasional
KPK Gelar 'Roadshow' Keliling Jawa, Ajak Publik Tolak Politik Uang

KPK Gelar "Roadshow" Keliling Jawa, Ajak Publik Tolak Politik Uang

Nasional
Bobby ke Gerindra padahal Sempat Bilang 'Insya Allah' Gabung Golkar, Mekeng: 'Nothing Special'

Bobby ke Gerindra padahal Sempat Bilang "Insya Allah" Gabung Golkar, Mekeng: "Nothing Special"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com