PDI-P: Partai yang Calonkan Capres "Antitesis Jokowi" Harus Tarik Diri

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto meminta agar partai yang telah mendeklarasikan calon presiden (capres) yang merupakan antitesis dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menarik diri dari pemerintahan.

Hal tersebut Hasto sampaikan saat berbicara mengenai isu reshuffle atau perombakan kabinet yang tengah menguat.

Awalnya, Hasto mengatakan bahwa reshuffle kabinet hanya bisa dilakukan oleh Jokowi selaku Presiden.

Baca juga: Soal Wacana “Reshuffle” Menteri Nasdem, Pengamat: Kalau PDI-P yang Bicara, Artinya Tak Main-main

Kemudian, Hasto menyinggung pernyataan Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat yang meminta agar dua menteri dari Nasdem, yakni Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar dievaluasi.

Hasto menyindir Mentan yang pernah menyatakan akan mengekspor beras ke China. Namun, kenyataannya tidak sesuai dengan yang diharapkan.

"Kalau kita melihat misalnya apa yang disampaikan oleh Menteri Pertanian pada tanggal 22 Agustus 2022, beliau menyampaikan bahwa Indonesia akan mengekspor beras ke China. Tetapi kemudian ternyata faktanya jauh dari apa yang disampaikan. Kemudian kita harus mengimpor beras," ujar Hasto dalam jumpa pers virtual, Jumat (30/12/2022).

Kemudian, Hasto mengatakan, PDI-P meminta agar semua menteri bekerja keras mengingat tahun 2024 masa kepemimpinan Jokowi akan habis.

Oleh karena itu, Hasto mengingatkan, jika ada menteri yang terkena reshuffle, maka jangan dikaitkan dengan urusan politik.

"Dan sekiranya itu tidak bisa dilakukan dengan baik, ya jangan dikaitkan dengan persoalan politik ketika Presiden mengambil keputusan untuk melakukan reshuffle. Dan reshuffle ini tidak menunjukkan kepada partai tertentu," tutur dia.

Baca juga: Projo Setuju Jokowi Lakukan Reshuffle Kabinet dalam Waktu Dekat

Hasto mengingatkan bahwa partai yang telah mengusung sosok antitesis Jokowi untuk mengundurkan diri dari pemerintahan.

"Karena ada partai yang telah mengambil keputusan untuk mencalonkan calon presiden, dan di dalam seluruh geraknya kebijakannya itu nyata-nyata menjadi antitesa dari Presiden Jokowi, tentu saja ada suatu landasan konstitusional. Tidak seharusnya ketika mencalonkan seseorang yang berbeda dan menjadi antitesa dengan Presiden yang sedang menjabat, muncul kesadaran politik untuk menarik diri," kata Hasto.

Menurut dia, mendukung Presiden Jokowi jangan hanya ingin mendapatkan enaknya saja.

"Jadi mendukung Presiden itu bukan untuk mendapat enaknya. Ketika telah mengambil suatu sikap politik yang berbeda termasuk yang ditunjukan di DPR, seharusnya juga diikuti dengan sikap yang ada di eksekutif," kata Hasto.