Panglima Yudo Bakal Cek Laporan soal Pensiunan TNI Jadi "Backing" Bisnis Ilegal

JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengaku bakal memeriksa laporan yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD bahwa banyak pensiunan TNI yang terlibat bisnis ilegal.

"Ya nanti kita cek dulu," kata Yudo Margono usai dilantik sebagai panglima TNI di Istana Negara, Jakarta, Senin (19/12/2022).

Yudo Margono mengatakan, TNI memiliki polisi militer di tingkat markas besar maupun masing-masing angkatan, intelijen, serta dinas pengamanan di masing-masing angkatan untuk menindaklanjuti laporan tersebut.

Kemudian, ia menegaskan bahwa TNI harus menjadi lembaga yang bersih . Oleh karenanya, Yudo akan melaksanakan program reformasi birokrasi dan organisasi di tubuh TNI.

Baca juga: Yudo Margono Ingin Pendekatan Humanis di Papua, Jokowi: Itu Baik, tapi Harus Tegas

"Tentunya dengan adanya info seperti itu nanti kita cek dulu. Kita kan, saya sudah sampaikan kemarin tuh reformasi birokrasi dan organisasi tentunya harus bersih semuanya," katanya.

Diberitakan sebelumnya, Mahfud MD mengaku mendapatkan banyak laporan mengenai pensiunan TNI yang membekingi praktik-praktik ilegal.

Mahfud lantas mempertanyakan kekuatan yang dimiliki para purnawirawan itu sehingga mereka bisa terlibat memembekingi sesuatu.

"Kemarin, saya tanya kepada Pak Sesmenko, 'Pak itu tentara kalau sudah pensiun punya kekuatan apa? Kok di laporan saya tuh banyak mem-backing orang, mem-backing mafia, jenderal ini lah, jenderal ini'," kata Mahfud dalam jumpa pers di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (15/12/2022).

Baca juga: Panglima Yudo: Saya Enggak Pernah Berpikir Masa Jabatan, yang Penting Laksanakan Tugas

Mahfud kemudian mendapat jawaban dari anak buahnya bahwa para pensiunan tentara itu seharusnya tidak mempunyai kekuatan apa-apa setelah tak lagi berdinas di militer.

Oleh karena itu, ia memerintahkan agar jajaran Polri untuk berani menindak para pensiunan tentara tersebut.

"Saya bilang ke Poldanya, jangan dibiarkan model begini, menguasai sebuah kompleks swasta tanpa izin, tanpa surat resmi memungut uang dari masyarakat," ujar Mahfud MD.

Baca juga: Jokowi Minta TNI Netral Jelang Pemilu, Panglima Yudo: Kami dari Dulu Netral