Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 19/12/2022, 14:18 WIB
Fika Nurul Ulya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengatakan, menempatkan Anies Baswedan sebagai oposisi dari pemerintahan sangat tidak sesuai.

Hal ini dikatakan Ahmad Ali menyusul adanya penilaian bahwa Nasdem bersama Anies Baswedan mengusung poros perubahan tetapi melanjutkan program-program Presiden Jokowi jika terpilih menjadi presiden pada tahun 2024.

Apalagi, menurut Ahmad Ali, Nasdem masih menempatkan kadernya di kursi pemerintahan membantu Presiden Jokowi.

"Tentunya menempatkan Pak Anies sebagai oposisi itu hal yang tidak pas, karena posisi Nasdem saat ini adalah partai yang sedang berada di pemerintahan," kata Ahmad Ali saat dihubungi Kompas.com, Senin (19/12/2022).

Baca juga: Survei SMRC: Elektabilitas Nasdem Turun Jadi 3,2 Persen meski Sudah Deklarasi Anies

Ia lantas mengakui, tidak semua program pada zaman pemerintahan Jokowi itu buruk.

Nasdem, kata Ahmad Ali, memiliki visi untuk melanjutkan program-program yang sifatnya sesuai dengan kepentingan masyarakat. Sementara yang belum sesuai, perlu diperbaiki.

Ia juga menyampaikan, tak elok rasanya jika program dari pemerintahan sebelumnya dihapus tiap berganti tampuk kekuasaan.

Menurut Ahmad Ali, perlu ada pembangunan yang berkesinambungan agar terasa manfaatnya.

"Tentunya yang kami inginkan adalah kami ingin program-program pembangunan yang ada di bangsa ini, tidak bisa kemudian setelah selesai satu rezim, terus penguasa berikutnya datang untuk menghapus jejak penguasa lama. Enggak boleh begitu," ujarnya.

Baca juga: Tak Masalah Anies Lanjutkan Program Jokowi, PKS: Platform Perubahan Bukan Berarti Anti-Jokowi

Ditambah lagi, kata Ahmad, program pembangunan di era Jokowi juga dilaksanakan sesuai dengan perintah Undang-Undang. Artinya, jika Undang-Undang itu belum direvisi, sudah menjadi tugas penguasa berikutnya untuk melanjutkan.

Salah satu contohnya adalah pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang telah dimandatkan oleh UU. Ketika Presiden Jokowi lengser pada 2024, sudah menjadi kewajiban pemimpin selanjutnya untuk meneruskan pembangunan IKN.

"Jadi tidak boleh karena atas nama perubahan, UU kita tambal. Sekarang ketika kemudian tadi katakan Anies jadi presiden, UU yang memerintahkan itu sepanjang UU tidak diubah, Anies punya kewajiban untuk melakukan itu, kan," kata Ahmad Ali.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa Nasdem memiliki visi untuk memperbaiki semua program yang tengah atau belum terlaksana di pemerintahan kali ini, jika capres yang diusungnya terpilih menjadi pemimpin di tahun 2024.

"Jadi sekali lagi, tidak bisa kemudian menempatkan Nasdem seperti partai oposisi. Kita bukan oposisi kok, Anies bukan oposisi," ujar Ahmad Ali.

"Kami ingin melakukan perubahan-perubahan ke depan dengan cara memperbaiki semua yang sedang atau belum terlaksana, yang masih kurang, itu hal yang biasa," katanya lagi.

Baca juga: Demokrat Tak Masalah jika Anies Lanjutkan Program Jokowi yang Pas, tapi...

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
28th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polemik Plagiasi Halo Halo Bandung, Keluarga Minta Konten Ditutup dan Penjiplak Dicari

Polemik Plagiasi Halo Halo Bandung, Keluarga Minta Konten Ditutup dan Penjiplak Dicari

Nasional
Bikin Aturan soal Pemilik Teknologi Garap Proyek BTS 4G, Eks Dirut Bakti: Saya Berpengalaman

Bikin Aturan soal Pemilik Teknologi Garap Proyek BTS 4G, Eks Dirut Bakti: Saya Berpengalaman

Nasional
Janji Politik di Pilpres 2024 yang Tak Logis dan Realistis

Janji Politik di Pilpres 2024 yang Tak Logis dan Realistis

Nasional
Penyusunan TPN Ganjar Presiden Selesai, Bakal Dibentuk hingga ke Daerah

Penyusunan TPN Ganjar Presiden Selesai, Bakal Dibentuk hingga ke Daerah

Nasional
Wacana 2 Poros dan Duet Ganjar-Prabowo Tak Dibahas Saat Rapat TPN Ganjar

Wacana 2 Poros dan Duet Ganjar-Prabowo Tak Dibahas Saat Rapat TPN Ganjar

Nasional
KPU Bakal Coret Bacaleg Eks Terpidana jika Terbukti Manipulasi Berkas

KPU Bakal Coret Bacaleg Eks Terpidana jika Terbukti Manipulasi Berkas

Nasional
Megawati Kembali Ingatkan soal Dansa Politik Jelang Pendaftaran Capres-Cawapres

Megawati Kembali Ingatkan soal Dansa Politik Jelang Pendaftaran Capres-Cawapres

Nasional
Respons PPP jika Sandiaga Tak Terpilih Jadi Cawapres Ganjar

Respons PPP jika Sandiaga Tak Terpilih Jadi Cawapres Ganjar

Nasional
Berawal dari LHKPN, KPK Selidiki Sekda Pemprov Jawa Timur Eks Pejabat Kemensos

Berawal dari LHKPN, KPK Selidiki Sekda Pemprov Jawa Timur Eks Pejabat Kemensos

Nasional
Cak Imin Bilang 'Food Estate' Gagal, Gerindra: Dulu Enggak Diucapin, Sekarang Diucapin

Cak Imin Bilang "Food Estate" Gagal, Gerindra: Dulu Enggak Diucapin, Sekarang Diucapin

Nasional
Eks Hakim MK Nilai Kemungkinan Gugatan Usia Capres-Cawapres Bakal Ditolak

Eks Hakim MK Nilai Kemungkinan Gugatan Usia Capres-Cawapres Bakal Ditolak

Nasional
[POPULER NASIONAL] Canda Kaesang soal Rencana Bertemu Jokowi | Dirut Bakti Kominfo Suap Oknum BPK

[POPULER NASIONAL] Canda Kaesang soal Rencana Bertemu Jokowi | Dirut Bakti Kominfo Suap Oknum BPK

Nasional
Larangan dalam Kampanye Pemilu

Larangan dalam Kampanye Pemilu

Nasional
Sosok Edward Hutahaean Diungkap Eks Dirut Bakti Kominfo, Klaim Bisa Amankan Kasus BTS 4G

Sosok Edward Hutahaean Diungkap Eks Dirut Bakti Kominfo, Klaim Bisa Amankan Kasus BTS 4G

Nasional
Tanggal 30 September Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 September Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com