Yudo Margono Ingin Pendekatan Humanis di Papua, Jokowi: Itu Baik, tapi Harus Tegas

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, keinginan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Laksamana Yudo Margono untuk lebih humanis dalam menangani konflik di Papua merupakan pendekatan yang baik.

Namun, Presiden Jokowi mengingatkan agar TNI harus tegas karena gangguan kelompok kriminal bersenjata (KKB) terjadi terus-menerus.

"Saya kira baik, pendekatan humanis baik. Pengurangan prajurit TNI di Papua itu baik," ujar Jokowi di Istana Negara, Senin (19/12/2022).

"Tetapi harus tegas. Di sana, KKB selalu berbuat seperti itu ya, tidak akan selesai-selesai masalahnya (jika tidak tegas)," katanya melanjutkan.

Baca juga: Dilantik Jadi Panglima TNI, Yudo Janji Segera Terbang ke Papua

Dalam kesempatan itu, Presiden juga berpesan agar TNI selalu bersinergi dengan Polri untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan dalam rangka pembangunan.

Sebab, tahun-tahun mendatang Indonesia masih menghadapi kondisi ketidakpastian global.

"Karena penting stabilitas politik, stabilitas keamanan penting dalam rangka pembangunan negara, pembangunan ekonomi kita, dalam situasi ysang tidak pasti karena ketidakpastian global," kata Jokowi.

Kompas.com/ Dian Erika Panglima TNI Laksamana Yudo Margono di Istana Negara, Senin (19/12/2022).

Diberitakan sebelumnya, perihal penegakan hak asasi manusia (HAM) dan hukum di Papua, operasi di wilayah rawan, serta perwujudan netralitas Pemilu 2024 juga akan menjadi program prioritas Yudo Margono sebagai Panglima TNI yang baru.

Sementara itu, Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) Anton Aliabbas mengatakan, persoalan konflik di Papua yang tak kunjung berakhir dianggap menjadi salah satu pekerjaan rumah (PR) dari Yudo Margono sebagai Panglima TNI.

Baca juga: Ini Langkah Pertama Yudo Margono jika Sudah Dilantik Jadi Panglima TNI

Bahkan, ia menyebut konflik di Papua menjadi batu ujian Yudo Margono untuk melakukan perubahan pendekatan dalam hal penanganan.

"Reorientasi militer di Papua dan Papua Barat hingga kini masih belum terlihat dengan jelas, dan kebijakan ini adalah batu uji krusial untuk panglima mendatang," ujar Anton dalam keterangan tertulis pada Senin.

Menurut Anton, perubahan kebijakan di Papua penting dilakukan. Sebab, masalah di Papua sejauh ini belum mendapatkan perubahan secara signifikan.

Apalagi, kata Anton, situasi di Papua juga masih menjadi masalah keamanan nasional yang signifikan.

"Di sisi lain, kejelasan bagaimana pendekatan non-kekerasan dan reorientasi militer pasca DOB di Papua menjadi penting mengingat sejauh ini yang muncul adalah kabar burung terkait rencana penambahan sejumlah komando teritorial di Bumi Cenderawasih," katanya.

Selain itu, Anton mengatakan, wacana soal reorientasi kebijakan penanganan konflik di Papua sebetulnya sudah diungkapkan Jenderal Andika Perkasa pada awal menjabat sebagai Panglima TNI.

Baca juga: Panglima Yudo: Saya Enggak Pernah Berpikir Masa Jabatan, Yang Penting Laksanakan Tugas