Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Haedar Nashir-Abdul Mu'ti Kembali Terpilih, Berikut Perolehan Suara Lengkap Pemilihan Ketum dan Sekum Muhammadiyah

Kompas.com - 20/11/2022, 16:04 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Haedar Nashir dan Abdul Mu'ti kembali terpilih menjadi Ketua Umum dan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah periode 2022-2027.

Panitia Pemilihan (Panlih) Muktamar ke-48 Muhammadiyah menetapkan keduanya tiga jam lebih cepat dari waktu yang ditentukan. 

"Efisiensi waktu ini terjadi salah satunya karena proses pemilihan dan penghitungan dilakukan memakai sistem e-voting," tulis keterangan pers Muhammadiyah yang diterima, Minggu (20/11/2022).

Baca juga: Kembali Jadi Ketua PP Muhammadiyah, Haedar Nashir: Kami Secara Kolektif Siap Menjalankan Amanat

Sesuai jadwal, sedianya penetapan itu semestinya dilaksanakan pukul 15.30 WIB di Edutorium KH Ahmad Dahlan UMS.

Adapun proses pemilihan sendiri telah dilangsungkan pada Sabtu (19/11/2022) malam, sejak pukul 19.52 WIB hinga 23.45 WIB. Ada 2.519 suara yang masuk dalam proses pemilihan tersebut.

Baca juga: Cerita Peserta Muktamar Muhammadiyah dari Merauke, Keluarkan Biaya Sendiri Rp 11 Juta Per Orang

Secara berurutan, berikut nama-nama Anggota Tetap PP Muhammadiyah masa jabatan 2022-2027 sesuai dengan jumlah perolehan suara terbanyak:

1. Haedar Nashir 2.203 suara

2. Abdul Mu'ti 2.159 suara

3. Anwar Abbas 1.820 suara

4. Busyro Muqoddas 1.778 suara

5. Hilman Latief 1.675 suara

6. Muhadjir Effendy 1.598 suara

7. Syamsul Anwar 1.494 suara

8. Agung Danarto 1.489 suara

9. Saad Ibrahim 1.333 suara

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Nasional
Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Nasional
Prabowo Mau Bentuk 'Presidential Club', Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Prabowo Mau Bentuk "Presidential Club", Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Nasional
Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Nasional
Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Nasional
Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Nasional
Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com