Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rawan Disusupi, BNPT Ingatkan Bahaya Politik Identitas Jelang Pemilu 2024

Kompas.com - 20/11/2022, 15:01 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) berhadap politik identitas tidak digunakan dalam pemilihan umum (Pemilu) 2024 karena rawan ditunggangi oleh gerakan radikalisme dan terorisme.

Maka dari itu, BNPT menilai praktik politik identitas perlu dicegah supaya tidak diperalat oleh kelompok radikal dan teroris sehingga memicu kebencian di antara masyarakat.

Baca juga: Moeldoko Sebut Radikalisme Ada Kecenderungan Meningkat pada Tahun Politik, Ini Kata BNPT

Hal itu disampaikan Direktur Pencegahan BNPT Brigjen (Pol) Ahmad Nurwakhid dalam diskusi Garda Nasionalis bertajuk 'Menghadapi Pertarungan Ideologi di Pemilu 2024' di Museum Nasional, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta, Sabtu (19/11/2022).

"Untuk menghadapi pemilu 2024, maka yang radikal, terorisme ini faktor dominan yang memicu adalah politisasi agama atau politik identitas. Ini harus dimitigasi, harus dicegah, jangan merebak politisasi agama atau politik identitas atau politik kebencian," kata Nurwakhid, seperti dikutip dari Tribunnews.com.

Menurut Nurwakhid, potensi kemunculan kelompok radikal yang menyusup dalam ajang pemilihan selalu ada.

Baca juga: BNPT Waspadai Ancaman Kelompok Radikal dan Teroris Jelang Pemilu 2024

Maka dari itu, kata Nurwakhid, BNPT akan menjaga dan menekan supaya ancaman radikalisme dan terorisme itu tidak berkembang atau menggunakan ajang Pemilu sebagai ladang propaganda.

Nurwakhid menegaskan bahwa pencegahan radikalisme, termasuk politik identitas merupakan pekerjaan seluruh pihak, dan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah.

"Potensi selalu ada, kita hanya menjaga, meminimalisir supaya potensi-potensi tidak berkembang," kata Nurwakhid.

(Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul BNPT: Pintu Masuk Radikalisme Berawal dari Meluasnya Politik Identitas)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Katering Haji Disebut Bermasalah, Timwas DPR RI: Kami Ingin Memanusiakan Jemaah

Katering Haji Disebut Bermasalah, Timwas DPR RI: Kami Ingin Memanusiakan Jemaah

Nasional
Laporkan Hasil KTT Gaza ke Jokowi, Prabowo Singgung Strategi Jika Gencatan Senjata Tak Terwujud

Laporkan Hasil KTT Gaza ke Jokowi, Prabowo Singgung Strategi Jika Gencatan Senjata Tak Terwujud

Nasional
Prabowo: Afrika Memandang Indonesia sebagai Contoh Negara Berkembang yang Berhasil

Prabowo: Afrika Memandang Indonesia sebagai Contoh Negara Berkembang yang Berhasil

Nasional
Investor Asing Diyakini Tetap Tertarik Jika IKN Sesuai 'Master Plan'

Investor Asing Diyakini Tetap Tertarik Jika IKN Sesuai "Master Plan"

Nasional
KPK Tahan Pejabat Balai Teknik Perkeretaapian Jateng yang Tangani Puluhan Proyek Jalur Kereta

KPK Tahan Pejabat Balai Teknik Perkeretaapian Jateng yang Tangani Puluhan Proyek Jalur Kereta

Nasional
Soal Kasus 'Vina Cirebon', Mahfud: Menurut Saya Memang Ada Permainan

Soal Kasus "Vina Cirebon", Mahfud: Menurut Saya Memang Ada Permainan

Nasional
Muhadjir: Korban Judi Online Bukan Hanya Kalangan Bawah, Tapi Kalangan Atas dan Intelektual

Muhadjir: Korban Judi Online Bukan Hanya Kalangan Bawah, Tapi Kalangan Atas dan Intelektual

Nasional
Anak Buahnya Dilaporkan Hasto ke Dewas sampai Bareskrim, Direktur KPK: Kami Sambut Baik

Anak Buahnya Dilaporkan Hasto ke Dewas sampai Bareskrim, Direktur KPK: Kami Sambut Baik

Nasional
Staf Hasto PDI-P Mau Laporkan Penyidik KPK ke Bareksrim, tapi Ditolak

Staf Hasto PDI-P Mau Laporkan Penyidik KPK ke Bareksrim, tapi Ditolak

Nasional
Sita Hp Hasto, Direktur KPK Sebut Penyidik Sudah Siapkan Diri dan Tidak Asal

Sita Hp Hasto, Direktur KPK Sebut Penyidik Sudah Siapkan Diri dan Tidak Asal

Nasional
Klaim Sudah Bantu Korban Judi Online, Menko PMK: Mereka Dimasukkan Jadi Penerima Bansos

Klaim Sudah Bantu Korban Judi Online, Menko PMK: Mereka Dimasukkan Jadi Penerima Bansos

Nasional
Tingkatkan Keamanan dan Keselamatan, Kementerian KP Oper Kewenangan Sertifikasi AKP ke BPPSDM KP

Tingkatkan Keamanan dan Keselamatan, Kementerian KP Oper Kewenangan Sertifikasi AKP ke BPPSDM KP

Nasional
Capaian Pertamina pada 2023: Berhasil Jalankan Program Unlock Value Pengembangan Usaha

Capaian Pertamina pada 2023: Berhasil Jalankan Program Unlock Value Pengembangan Usaha

Nasional
Prabowo: Kalau Tak Mau Gencatan Senjata, Israel Akan Sangat Terkucil di Dunia

Prabowo: Kalau Tak Mau Gencatan Senjata, Israel Akan Sangat Terkucil di Dunia

Nasional
DPR RI Usul Pembentukan Satgas Wujudkan Demokratisasi di Myanmar

DPR RI Usul Pembentukan Satgas Wujudkan Demokratisasi di Myanmar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com