Rawan Disusupi, BNPT Ingatkan Bahaya Politik Identitas Jelang Pemilu 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) berhadap politik identitas tidak digunakan dalam pemilihan umum (Pemilu) 2024 karena rawan ditunggangi oleh gerakan radikalisme dan terorisme.

Maka dari itu, BNPT menilai praktik politik identitas perlu dicegah supaya tidak diperalat oleh kelompok radikal dan teroris sehingga memicu kebencian di antara masyarakat.

Baca juga: Moeldoko Sebut Radikalisme Ada Kecenderungan Meningkat pada Tahun Politik, Ini Kata BNPT

Hal itu disampaikan Direktur Pencegahan BNPT Brigjen (Pol) Ahmad Nurwakhid dalam diskusi Garda Nasionalis bertajuk 'Menghadapi Pertarungan Ideologi di Pemilu 2024' di Museum Nasional, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta, Sabtu (19/11/2022).

"Untuk menghadapi pemilu 2024, maka yang radikal, terorisme ini faktor dominan yang memicu adalah politisasi agama atau politik identitas. Ini harus dimitigasi, harus dicegah, jangan merebak politisasi agama atau politik identitas atau politik kebencian," kata Nurwakhid, seperti dikutip dari Tribunnews.com.

Menurut Nurwakhid, potensi kemunculan kelompok radikal yang menyusup dalam ajang pemilihan selalu ada.

Baca juga: BNPT Waspadai Ancaman Kelompok Radikal dan Teroris Jelang Pemilu 2024

Maka dari itu, kata Nurwakhid, BNPT akan menjaga dan menekan supaya ancaman radikalisme dan terorisme itu tidak berkembang atau menggunakan ajang Pemilu sebagai ladang propaganda.

Nurwakhid menegaskan bahwa pencegahan radikalisme, termasuk politik identitas merupakan pekerjaan seluruh pihak, dan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah.

"Potensi selalu ada, kita hanya menjaga, meminimalisir supaya potensi-potensi tidak berkembang," kata Nurwakhid.

(Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul BNPT: Pintu Masuk Radikalisme Berawal dari Meluasnya Politik Identitas)