Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cerita Jokowi soal Alotnya Proses Kesepakatan G20 Terkait Perang Rusia-Ukraina

Kompas.com - 17/11/2022, 11:07 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

BALI, KOMPAS.com - Mayoritas anggota G20 mengecam perang Rusia-Ukraina yang hingga kini masih berlangsung.

Perang tersebut dinilai telah mengakibatkan penderitaan manusia yang luar biasa dan memperburuk kerentanan ekonomi global.

Dalam dokumen deklarasi KTT G20 disebutkan bahwa perang tersebut menghambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan ekonomi, mengganggu rantai pasok, serta meningkatkan kerawanan energi dan pangan.

Baca juga: Leaders’ Declaration G20, Sri Mulyani Tegaskan Komitmen RI Dalam Transisi Energi

Di sisi lain, perang yang berlangsung di wilayah Ukraina itu juga dianggap meningkatkan risiko stabilitas keuangan.

Presiden Joko Widodo mengungkapkan, bukan perkara mudah bagi para anggota G20 dalam mengambil kesepakatan atas isi deklarasi tersebut, terutama terkait pembahasan soal perang Rusia-Ukraina.

"Diskusi mengenai hal ini berlangsung sangat-sangat alot sekali dan akhirnya para pemimpin G20 menyepakati isi deklarasi, yaitu condemnation (sikap mengecam) perang di Ukraina karena telah melanggar batas wilayah, melanggar integritas wilayah," kata Jokowi saat konferensi pers soal hasil KTT pada Rabu (16/11/2022) sore.

Baca juga: Aksi Blak-blakan Xi Jinping di KTT G20: Tegur PM Kanada karena Bocorkan Detail Pertemuannya

Diketahui, 14 negara sepakat, lima negara menolak, 35 negara abstain, dan 12 negara absen dalam resolusi tersebut.

Adapun dalam deklarasi bersama, hanya Rusia yang menolaknya. Sementara India dan China memilih abstain.  

Saat sesi tanya jawab, Presiden mengungkapkan bahwa deklarasi Bali dicapai melalui konsensus. Para negara G20 sepakat bahwa perang memberikan dampak negatif terhadap perekonomian global.

"Kira-kira itu," kata Presiden.

Kepala Negara menambahkan, para pemimpin negara G20 pun setuju jika pemulihan ekonomi global tidak akan tercapai tanpa perdamaian.

"Di pembukaan (KTT G20) saya sampaikan, saya menyerukan agar perang dihentikan," tegas Jokowi.

Presiden kemudian berpesan agar KTT ini ditarik ke ranah politik.

"Saya kira cukup. Nanti untuk selanjutnya biar para menteri yang bisa menjelaskan, tetapi tadi saya tambahkan bahwa G20 itu adalah forum ekonomi," ujar Jokowi.

"Forum finansial, forum pembangunan, bukan forum politik. Jadi jangan ditarik-tarik ke politik. Kira-kira itu," tambahnya.

Baca juga: Deklarasi KTT G20, Apakah Akan Berdampak Signifikan pada Konflik Rusia-Ukraina?

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com