Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Mukhijab
Dosen Universitas Widya Mataram Yogyakarta

Dr. Mukhijab, MA, dosen pada Program Studi Ilmu Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Widya Mataram Yogyakarta.

Migrasi "Politik" TV Analog ke Digital

Kompas.com - 16/11/2022, 10:33 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

MIGRASI siaran TV analog ke digital yang dikenal dengan Analog Switch-Off (ASO) akhirnya diberlakukan mulai 2 November 2022.

Perpindahan itu dilandasi bahwa alokasi siaran TV analog dan pelayanan internet sama-sama menggunakan frekuensi pita 700 MHz. Dengan “diberhentikannya” siaran analog, maka beban frekuensi tersebut berkurang.

Peristiwa ini, sejatinya peristiwa biasa, kalau tidak ada embel-embel TV analog sebagai kemiskinan, dan kepentingan siaran dengan kampanye partai tertetu.

Sebelum ini, peralihan teknologi TV telah terjadi secara langsam, dari TV hitam putih, disusul TV “tabung” berwarna, LCD TV, LED TV hingga akhirnya Smart TV.

Smart TV menandai simbol peralihan teknologi TV analog ke digital yang sesungguhnya.

Namun dalam kasus ASO terdapat dua catatan kritis yang perlu didiskusikan dalam tulisan ini. Pertama, ASO kaitannya dengan “subsidi” pemilik TV analog dan efek politik dari migrasi TV analog ke digital.

Terkait “subsidi” biasanya dikonotasikan dengan kemiskinan. Dalam konteks ini, pemilik TV analog dikategorikan kaum marginal yang layak mendapat bantuan Set Top Box (STB).

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial, terdapat 7,9 juta rumah tangga miskin, 6,7 juta terdampak ASO atau pemilik TV analog.

Mereka bagian dari audien yang mendambakan acara populis (musik dangdut, sepakbola, dll), yang ditayangkan siaran TV-TV dalam MNC Group.

Karena itu terdapat persinggungan politik antara pemerintah dan juragan MNC Group yang menggunakan TV analog sebagai bagian dari kampanye partainya.

Pemerintah latah agar programnya dianggap populis, peduli rakyat kecil, maka itu harus diikuti dengan subsidi.

Subsidi bisa saja dianggap sebagai katup pengaman sosial normal apabila terkait dengan kebutuhan substansial warga seperti subsidi bahan bakar (BBM), tarif angkutan umum, kebutuhan pokok, dan kebutuhan esensial warga lainnya seperti kesehatan.

Subsidi untuk kebutuhan tersier (hiburan) menjadi keniscayaan karena sebagian “warga miskin” belanja paket data melebihi anggaran kebutuhan pokok.

Demikian halnya TV, mereka yang penggemar berat acara hiburan di televisi rela “mengecangkan ikat pinggang” untuk beli LCD TV, LED TV, bahkan Smart TV atas nama kepuasan spiritual dan emosional. TV mereka bisa secanggih milik “orang berduit”.

Pemerintah tidak ingin mendapat kecaman bahwa ASO menyengsarakan pemilik TV analog, maka membungkam “keluhan” mereka dengan menawarkan atau memberikan Set Top Box (STB) atau decoder.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

BrandzView
Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Nasional
Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Nasional
Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Nasional
Hasto: Di Tengah Panah 'Money Politic' dan 'Abuse of Power', PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Hasto: Di Tengah Panah "Money Politic" dan "Abuse of Power", PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Nasional
Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Nasional
Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Nasional
Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Nasional
Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Nasional
Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Nasional
PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com