Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Mukhijab
Dosen Universitas Widya Mataram Yogyakarta

Dr. Mukhijab, MA, dosen pada Program Studi Ilmu Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Widya Mataram Yogyakarta.

Migrasi "Politik" TV Analog ke Digital

Kompas.com - 16/11/2022, 10:33 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Data Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) per Januari 2022, perlu STB 5.177.760 unit. Perangkat itu bisa disediakan oleh Penyelenggara Multiplexing dan Kominfo.

Penyelenggara dimaksud adalah lembaga penyiaran swasta jasa penyiaran televisi yang menang tender. Karena komitmen pemerintah dan lembaga penyiaran bertendensi bisnis, maka ASO harus dilaksanakan agar pemerintah aman dari pinalti dan ancaman wanprestasi.

Terdapat pesan bahwa “kemiskinan” itu bisa dijual dan dikompensasikan ke perusahaan swasta Penyelenggara Multiplexing.

Perlawanan politik

Survei PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (Emtek) periode 22 Mei-18 Juni 2022, siaran TV pada MNC Group mendominasi pangsa penonton. Perkiraan jumlah penonton TV sebanyak 58,9 (Mei) menjadi 96 juta (Juli).

Survei menunjukkan penonton RCTI terbanyak (18,9 persen), Indosiar (18,8 persen), SCTV (16,9 persen), MNCTV (9,4 persen), GTV (7,8 persen).

Penonton TV pesaing seperti ANTV (8,8 persen), Trans 7 dan Trans TV masing-masing 7,7 persen dan 6,4 persen, TV One (2,7 persen), Metro TV hanya 1,2 persen.

Kawasan Jabodetabek terdapat 479.000 rumah tangga miskin dengan asumsi menggunakan TV Analog. Sebagian besar audien tersebut mengakses siaran TV dari MNC Group.

Sebagai bos MNC Group, Hary Tanoesoedibyo bersikap mendua terhadap ASO. Di satu sisi, perusahaannya “menolak” ASO mendasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 bahwa penangguhan segala kebijakan strategis berdampak luas dan tidak dibenarkannya penerbitan aturan pelaksana baru berkaitan dengan UU Cipta Kerja.

Pada saat yang sama, RCTI, MNCTV, iNews dan GTV memproklamirkan siap melaksanakan ASO (3/11/2022 pukul 00.00 WIB).

Penghentian siaran TV analog tidak menguntungkan dari segi kalkulasi politik karena sebagai perusahaan TV jejaring yang digunakan untuk arena bisnis, arena publik sekaligus arena politik (untuk kampanye partainya) oleh Hary Tanoesoedibyo, pemirsa TV analog adalah aset potensial pendukung partainya.

ASO potensial “menghilangkan” dukungan politik pemilik TV analog. Tetapi sikap demikian dilematis baginya.

Menolak migrasi siaran analog ke digital, bisa disoal, apakah perangkat teknologi televisinya incompatible dengan teknologi terbaru?

Dari segi peluang bisnis iklan, perusahaan pengiklan lebih nyaman dengan siaran televisi digital supaya selaras dengan perangkat teknologi untuk produksi iklannya, dan tayangan produk mereka lebih optimum.

Karena itu sikap resisten pemilik penyelenggara siaran TV swasta terhadap ASO sepertinya hanya “sandiwara” berdurasi singkat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com