Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Pemodal Besar" Bikin Deklarasi Koalisi Perubahan Batal, Surya Paloh: Siapa Itu? Kita Ingin Juga...

Kompas.com - 11/11/2022, 18:15 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh justru mengharapkan kedatangan pemodal besar, di saat mitra koalisinya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), sedang melawan pemodal besar tersebut.

Paloh menanyakan siapa pemodal besar yang disebut PKS menyebabkan gagalnya deklarasi koalisi Nasdem-Demokrat-PKS.

"Siapa pemodal besar itu? Kita pun juga kepingin. Coba sebutkan kita kepingin, katakan kita kepingin," ujar Paloh saat ditemui di JCC, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (11/11/2022).

Paloh menjelaskan, pemodal besar itu harus mau dekat dan bersimpati dengan Nasdem.

Baca juga: Jokowi Tak Ucapkan Selamat Ulang Tahun ke Nasdem, Surya Paloh: Mungkin Sibuk...

Jika iya, maka Nasdem akan menghormati pemodal besar tersebut.

"Ini kan apes ini. Pemodal besar enggak ada, pemodal kecil enggak ada," ucap dia.

Akan tetapi, Paloh tetap mewaspadai jika ternyata pemodal besar tersebut ingin mengacaukan koalisi Nasdem-Demokrat-PKS.

Dia menyebut segala kemungkinan bisa saja terjadi jelang Pilpres 2024.

"Heh ini kan segala kemungkinan bisa terjadi. Kalau kita bilang iya, salah. Kita bilang tidak, juga salah. Jadi kita harus waspada. Bahasa Jawa-nya eling dan wospodo," imbuh Paloh.

Baca juga: Nasdem Ungkit Proses Usung Jokowi pada Pemilu 2014, Hasto: Kisah Lama Ada yang Gembira, Ada yang Sedih

Sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS Mardani Ali Sera menyebut perlawanan oligarki menjadi salah satu alasan deklarasi Koalisi Perubahan tertunda.

Mardani mengaku saat ini pihaknya tengah menggalang format gerakan. Pihaknya tidak menginginkan keterlibatan pemodal besar dalam koalisinya.

Sebagaimana diketahui, sebelumnya Partai Nasdem ingin mendeklarasikan Koalisi Perubahan bersama Partai Demokrat dan PKS pada hari ini. Namun, deklarasi itu urung digelar.

“Kami di Koalisi Perubahan lagi coba, kenapa agak lama? Bocoran sedikit, kami lagi lawan oligarki, ini enggak boleh ada pemodal besar yang menguasai kita,” kata Mardani dalam diskusi yang digelar Kaukus Muda Indonesia (KMI) di Salemba, Jakarta Pusat, Kamis (10/11/2022).

Baca juga: Kisah Surya Paloh Terima Ajakan Megawati Usung Jokowi Tanpa Syarat

Mardani mengatakan, oligarki politik merupakan salah satu penyakit demokrasi di Indonesia yang timbul akibat tingginya biaya politik.

Menurut dia, informasi terkait ongkos kontes politik tingkat daerah yang harus dikeluarkan telah banyak beredar.

Halaman Berikutnya
Halaman:


Terkini Lainnya

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

BrandzView
Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Nasional
Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Nasional
Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Nasional
Hasto: Di Tengah Panah 'Money Politic' dan 'Abuse of Power', PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Hasto: Di Tengah Panah "Money Politic" dan "Abuse of Power", PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Nasional
Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Nasional
Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Nasional
Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Nasional
Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Nasional
Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com