Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Dorong ASEAN-China Jaga Stabilitas Kawasan di Bidang Pangan hingga Perdamaian

Kompas.com - 11/11/2022, 18:35 WIB
Ardito Ramadhan,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mendorong ASEAN dan China sebagai mitra komprehensif strategis menjaga stabilitas kawasan, demi memastikan krisis global yang tengah terjadi tidak menjalar di kawasan.

Hal ini disampaikan Jokowi saat menyampaikan pengantar dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN-China di Phnom Penh, Kamboja, Jumat (11/11/2022) yang dihadiri para pemimpin ASEAN dan Perdana Menteri China Li Keqiang.

"Hal pertama yang harus kita tangani adalah ketahanan pangan. Dengan lebih dari 2 miliar penduduk, menjamin ketersediaan dan keterjangkauan pangan merupakan tugas berat bagi ASEAN dan RRT," kata Jokowi, Jumat, dikutip dari siaran pers.

Baca juga: Jokowi: Indonesia Kecewa dengan Situasi Myanmar yang Memburuk

Jokowi mengatakan, kawasan masih rentan terhadap supply shock produk pangan karena ASEAN sendiri mengeluarkan 61 miliar dolar AS untuk impor pangan dan menjadi salah satu konsumen terbesar gandum dan kedelai di dunia.

Menurut dia, China memiliki kapasitas besar untuk memperkuat strategi ketahanan demi mengamankan rantai pasok dan menstabilkan harga pangan.

"Saya berharap ASEAN–RRT dapat berkolaborasi dalam memastikan buffer cadangan pangan dan mekanisme daurat pangan kawasan, mengembangkan produksi pangan di kawasan, dan investasi pada inovasi pertanian," kata Jokowi.

Baca juga: Jokowi Tak Ingin Kesatuan dan Sentralitas ASEAN Hanya Jadi Mantra Kosong

Kedua, Jokowi mendorong stabilisasi finansial kawasan karena ancaman resesi merupakan tantangan besar yang harus dihadapi dengan kerja sama yang semakin erat.

"Koordinasi kebijakan menjadi penting, melalui sinergi kebijakan kita dapat memastikan langkah yang paling efektif cegah resesi serta memperoleh early warning dan dukungan likuiditas," ujar Jokowi.

Terakhir, Jokowi juga mendorong perdamaian dan stabilitas kawasan harus dijaga dan konflik tidak boleh terjadi.

Menurut dia, sebagai negara besar di kawasan, China punya tanggung jawab untuk menciptakan situasi kondusif.

Baca juga: Jokowi Akan Hadiri Pembukaan, Pleno, dan Retreat KTT ASEAN Hari Ini

Jokowi mengatakan, hal itu hanya bisa dicapai dengan membangun keyakinan strategis dan penghormatan terhadap hukum internasional, termasuk UNCLOS 1982.

“Kedua hal ini harus menjadi pegangan kita, dalam mengelola rivalitas di kawasan dan menyelesaikan isu Laut China Selatan. Jika ini dapat kita bangun, maka kita dapat mewujudkan kawasan Indo-Pasifik sebagai epicentrum of growth,” kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com