Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketika Jokowi Dinilai Terlalu Ikut Campur Urusan Pilpres 2024...

Kompas.com - 09/11/2022, 05:54 WIB
Tatang Guritno,
Bagus Santosa

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo diminta tak banyak ikut campur soal kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Hal itu dipicu komentar Jokowi yang dinilai memberikan dukungan pada figur tertentu untuk menjadi calon presiden (capres), misalnya Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat HUT Partai Golkar, dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto saat HUT Partai Perindo.

Permintaan agar Jokowi untuk menahan diri pun muncul dari sejumlah partai politik (parpol), di antaranya PDI-P, PKS, dan Partai Demokrat.

Ketua DPP PDI-P Ahmad Basarah mengingatkan agar Jokowi tak terlibat dalam politik praktis seperti urusan Pilpres mendatang.

"Presiden RI kan tidak boleh terlibat di dalam kontestasi pemilu," kata Basarah ditemui di Bandung, Jawa Barat, Selasa (8/11/2022).

Senada, Ketua Dewan Kehormatan DPP Demokrat Hinca Panjaitan juga menyatakan bahwa Jokowi terlalu jauh dalam meramaikan bursa pencapresan.

Menurutnya ada banyak persoalan bangsa yang harus dipikirkan Jokowi, seperti urusan politik, hingga pandemi Covid-19, ketimbang urusan calon presiden.

"Saya kira Presiden tidak mesti terlalu jauh ikut meramaikan bursa pencapresan," ujarnya.

Baca juga: PKS Nilai Jokowi Tak Bijak Lempar Sinyal Dukung Prabowo Presiden 2024

Kemudian, Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) M Kholid menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak bijak karena memprediksi Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto bisa mendapat jatah jadi Presiden 2024.

"Iya (tidak bijak). Presiden seharusnya bisa menjadi negarawan, bukan politisi semata," ujar Kholid saat dimintai konfirmasi, Selasa (8/11/2022).

Jokowi diminta tak intervensi kedaulatan partai

Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief menilai saat ini Jokowi terlalu melakukan intevensi pada kedaulatan parpol. Dampaknya, lanjut dia, adalah situasi politik yang tak sehat.

"Sayangnya memang kedaulatan saat ini sedang diganggu oleh kepentingan dari personal politik yang kalau kita lihat saat ini Pak Jokowi terlalu mencampuri terlalu dalam urusan kedaulatan partai-partai. Ini yang jadi tidak sehat," paparnya.

Baca juga: PDI-P Ingatkan Jokowi soal 2024 Jatah Prabowo: Presiden Tak Boleh Terlibat Kontestasi

Sedangkan Hinca mengatakan, dia khawatir dengan berbagai dukungan Jokowi pada menterinya yang berencana mengikuti Pilpres 2024, hal itu bisa membuat jalannya pemerintah jadi tak optimal.

Sebab, menteri tersebut sangat mungkin tak fokus menjalankan pekerjaan sebagai pembantu Presiden.

"Di satu sisi baik saja untuk mengajak semua orang untuk bersiap berdemokrasi. Di sisi lain, saya kira pemerintahan ini harus diurus secara serius oleh menteri-menterinya, dan karena itu serius juga lah mengurus rakyat ini," sebut dia.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Nasional
Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Nasional
SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

Nasional
Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Nasional
Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta Rest Area Diperbanyak

Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta Rest Area Diperbanyak

Nasional
Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Nasional
Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta agar Bebas

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta agar Bebas

Nasional
Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Nasional
Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Yakin 'Presidential Club' Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin "Presidential Club" Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com