Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ungkit Jasa Surya Paloh kepada Jokowi, Nasdem: Orang Bilang Reshuffle, Ingat "Jas Merah"!

Kompas.com - 08/11/2022, 20:34 WIB
Ardito Ramadhan,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com- Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya menepis anggapan yang menyebut partainya berjarak dengan Presiden Joko Widodo imbas keputusan Nasdem mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Secara positioning, biasanya presiden itu posisi negarawan ya, presiden punya subjektivitas tuh manusiawi. Tapi dibilang, 'oh ini Nasdem berjarak,' tidak," kata Willy dalam wawancara khusus di program Gaspol! Kompas.com, Selasa (8/11/2022).

Willy pun meminta publik untuk melihat rekam jejak hubungan Nasdem dan Jokowi yang sudah terjalin sejak Jokowi mencalonkan diri sebagai presiden pada 2014 lalu.

Ia bercerita, Nasdem merupakan partai pertama yang diajak berkoalisi oleh PDI Perjuangan untuk mengusung Jokowi sebagai calon presiden 8 tahun silam.

Willy menyebutkan, ajakan itu langsung diterima oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tanpa pikir panjang.

"Kalau yang lain ada syarat A, sayarat B, syarat C, ini enggak mikir bos. Itu kan satu hal yang tidak hapus tadi kan rekam jejak," kata Willy.

Willy melanjutkan, Nasdem juga mendeklarasikan dukungan kepada Jokowi agar dapat menjabat sebagai presiden selama 2 periode pada 2017, 2 tahun sebelum Pemilihan Presiden 2019.

"Jadi maju mundurnya Jokowi, juga maju mundurnya Nasdem, jangan dibolak balik. Bahwasanya ada gorengan, gorengan memang enak tapi kolesterol tinggi. Ada orang yang enggak senang, ya pastilah," kata Willy.

Baca juga: Koalisi Nasdem-PKS-Demokrat Batal Deklarasi 10 November, Bagaimana Langkah Anies Selanjutnya?

"Kita nih hidup harus membaca jejak rekam itu. Kalau kami sih wajar saja orang (bilang) mau di-reshuffle segala macam, Bung Karno kan pesannya seerhana, jas merah, jangan sesekali melupakan sejarah," ujar dia.

Lebih lanjut, Willy juga membantah bila pencalonan Anies oleh Nasdem dianggap tidak etis oleh sejumlah pihak.

Ia mengingatkan, pada Pemilihan Presiden 2024 mendatang, Jokowi sudah menjabat selama dua periode dan tidak dapat kembali mencalonkan.

Selain itu, ia juga menegaskan bahwa mencalonkan presiden dan wakil presiden adalah tanggung jawab partai politik yang diatur dalam konstitusi.

Baca juga: Soal Kemungkinan Reshuffle, Surya Paloh: Jokowi Memahami Arti Keberadaan Nasdem

"Ini sudah periode kedua bos, ini bukan periode pertama. Ini yang enggak punya akal sehat siapa, atau yang cari muka, ya cari mukanya sih kelebihan, terlalu maju. Artinya apa, konteksnya memang kami harus bersiap," kata Willy.

Sebelumnya, banyak pihak menilai hubungan antara Nasdem dan Jokowi akan merenggang setelah Nasdem mendeklarasikan dukungan kepada Anies.

Jokowi bahkan pernah berkata bahwa ia membuka peluang merombak susunan Kabinet Indonesia Maju setelah deklarasi Nasdem tersebut.

Halaman:


Terkini Lainnya

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com