Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Aremania Ngadu ke DPR, Korban Kanjuruhan Tak Dapat Dukungan dari Pemerintah

Kompas.com - 09/11/2022, 05:26 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Perwakilan suporter klub sepak bola Arema, Aremania, datang ke Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, untuk rapat bersama Komisi X DPR, pada Selasa (8/11/2022).

Aremania mengadu ke DPR lantaran keluarga maupun korban dari Tragedi Kanjuruhan yang menewaskan ratusan orang tidak mendapatkan dukungan sama sekali dari pemerintah.

Awalnya, salah satu perwakilan Aremania, Salahudin Manggalani, berterima kasih kepada DPR karena turut berduka atas kejadian di Stadion Kanjuruhan.

Baca juga: Dua Korban Tragedi Kanjuruhan Diautopsi Selama Sekitar 7 Jam, Aremania: Kami Kawal sampai Proses Lebih Tinggi

Salahudin menjelaskan, sejak kejadian berdarah itu terjadi, solidaritas antar suporter sepak bola terpampang nyata.

Akan tetapi, Salahudin menyayangkan, pemerintah yang justru kurang memperhatikan keluarga dan korban Tragedi Kanjuruhan.

"Ini mohon maaf ini, koreksi untuk pemerintah dan Bapak, Ibu Anggota Dewan. Perhatian dari pemerintah ini masih sangat kurang ya dibandingkan dengan teman-teman kami sesama suporter," ujar Salahudin di ruang rapat Komisi X DPR.

"Bahkan teman-teman Bonek yang merupakan rival utama kami juga sangat perhatian. Datang dalam setiap kegiatan peringatan ini. Ikut mengusut tuntas, mengawal teman-teman suporter yang lain," sambungnya.

Baca juga: Menanti Otopsi Korban Tragedi Kanjuruhan, 20 Dokter Bakal Terlibat, Aremania Dipersilakan Datang

Salahudin memaparkan, persentase pemerintah dalam menjembatani rasa keadilan bagi korban dan keluarga Tragedi Kanjuruhan belum mencapai 10 persen.

Menurutnya, hingga saat ini, masih ada puluhan korban yang menjalani pengobatan dengan rawat jalan.

"Dan ini harus kami katakan tidak ada dukungan sama sekali. Yang mendukung justru penggemar K-Pop, penggemar Korea yang mendukung secara langsung selain teman-teman kami suporter ini," tutur Salahudin.

"Dari pemerintah mana? Tidak ada. Padahal Menko-nya orang Malang, Mensos-nya orang Jawa Timur," ujarnya.

Adapun Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Kemanusiaan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini atau Risma berasal dari Jawa Timur (Jatim).

Baca juga: Tim Hukum Aremania Kawal Berkas Perkara, Tuntut Rekonstruksi Ulang Tragedi Kanjuruhan

Kemudian, Salahudin juga mengeluhkan pengusutan yang dilakukan aparat terhadap dugaan intimidasi yang dialami Aremania usai kejadian.

"Mohon Bapak, Ibu Anggota Dewan menjalankan fungsi pengawasan lebih memperhatikan usut tuntas ini. Terima kasih atas perhatiannya," ucap Salahudin.

Aremania lainnya, Andreas, turut menyampaikan keluhannya mengenai tidak adanya dukungan pemerintah daerah terhadap antusiasme Aremania dalam mendukung Arema di Malang.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com