Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Tentukan Pilihanmu
0 hari menuju
Pemilu 2024
Kompas.com - 09/11/2022, 05:26 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Perwakilan suporter klub sepak bola Arema, Aremania, datang ke Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, untuk rapat bersama Komisi X DPR, pada Selasa (8/11/2022).

Aremania mengadu ke DPR lantaran keluarga maupun korban dari Tragedi Kanjuruhan yang menewaskan ratusan orang tidak mendapatkan dukungan sama sekali dari pemerintah.

Awalnya, salah satu perwakilan Aremania, Salahudin Manggalani, berterima kasih kepada DPR karena turut berduka atas kejadian di Stadion Kanjuruhan.

Baca juga: Dua Korban Tragedi Kanjuruhan Diautopsi Selama Sekitar 7 Jam, Aremania: Kami Kawal sampai Proses Lebih Tinggi

Salahudin menjelaskan, sejak kejadian berdarah itu terjadi, solidaritas antar suporter sepak bola terpampang nyata.

Akan tetapi, Salahudin menyayangkan, pemerintah yang justru kurang memperhatikan keluarga dan korban Tragedi Kanjuruhan.

"Ini mohon maaf ini, koreksi untuk pemerintah dan Bapak, Ibu Anggota Dewan. Perhatian dari pemerintah ini masih sangat kurang ya dibandingkan dengan teman-teman kami sesama suporter," ujar Salahudin di ruang rapat Komisi X DPR.

"Bahkan teman-teman Bonek yang merupakan rival utama kami juga sangat perhatian. Datang dalam setiap kegiatan peringatan ini. Ikut mengusut tuntas, mengawal teman-teman suporter yang lain," sambungnya.

Baca juga: Menanti Otopsi Korban Tragedi Kanjuruhan, 20 Dokter Bakal Terlibat, Aremania Dipersilakan Datang

Salahudin memaparkan, persentase pemerintah dalam menjembatani rasa keadilan bagi korban dan keluarga Tragedi Kanjuruhan belum mencapai 10 persen.

Menurutnya, hingga saat ini, masih ada puluhan korban yang menjalani pengobatan dengan rawat jalan.

"Dan ini harus kami katakan tidak ada dukungan sama sekali. Yang mendukung justru penggemar K-Pop, penggemar Korea yang mendukung secara langsung selain teman-teman kami suporter ini," tutur Salahudin.

"Dari pemerintah mana? Tidak ada. Padahal Menko-nya orang Malang, Mensos-nya orang Jawa Timur," ujarnya.

Adapun Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Kemanusiaan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini atau Risma berasal dari Jawa Timur (Jatim).

Baca juga: Tim Hukum Aremania Kawal Berkas Perkara, Tuntut Rekonstruksi Ulang Tragedi Kanjuruhan

Kemudian, Salahudin juga mengeluhkan pengusutan yang dilakukan aparat terhadap dugaan intimidasi yang dialami Aremania usai kejadian.

"Mohon Bapak, Ibu Anggota Dewan menjalankan fungsi pengawasan lebih memperhatikan usut tuntas ini. Terima kasih atas perhatiannya," ucap Salahudin.

Aremania lainnya, Andreas, turut menyampaikan keluhannya mengenai tidak adanya dukungan pemerintah daerah terhadap antusiasme Aremania dalam mendukung Arema di Malang.

Contohnya adalah Stadion Kanjuruhan. Sejak awal tahun 2000-an, tidak pernah ada perkembangan yang berarti terhadap Stadion Kanjuruhan. Padahal, antusiasme Aremania sangat tinggi.

"Saya terus terang. Dengan banyak kota seperti Bekasi atau Samarinda yang stadionnya cakep-cakep, sementara di Malang itu antusiasmenya begitu tinggi, tidak ada perhatian dari pemerintah untuk sekadar memperluas atau memperlayak stadion," kata Andreas.

Baca juga: Aremania Tak Puas Proses Hukum Tragedi Kanjuruhan, Ini Kata Bupati Malang

Andreas turut mengomentari pernyataan mengenai pintu di Stadion Kanjuruhan yang terlalu curam, bahkan seperti penjara.

Dia menekankan, walau pintu di Stadion Kanjuruhan curam, namun tidak pernah ada korban jiwa selama ini.

"Tapi kenyataannya, korban itu baru ada setelah gas air mata," imbuhnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kronologi Kabar Dugaan Transaksi Janggal Rp 349 Triliun di Kemenkeu, Bermula dari Mahfud MD

Kronologi Kabar Dugaan Transaksi Janggal Rp 349 Triliun di Kemenkeu, Bermula dari Mahfud MD

Nasional
Survei Litbang Kompas: Elektabilitas Ganjar, Prabowo, dan Anies Lebih Kecil di Kalangan Perempuan

Survei Litbang Kompas: Elektabilitas Ganjar, Prabowo, dan Anies Lebih Kecil di Kalangan Perempuan

Nasional
Hari Ini, KPK dan Dewas Beri Jawaban Gugatan Praperadilan MAKI terkait Lili Pintauli

Hari Ini, KPK dan Dewas Beri Jawaban Gugatan Praperadilan MAKI terkait Lili Pintauli

Nasional
Dugaan Korupsi Tukin di Kementerian ESDM: Uang Puluhan Miliar Rupiah untuk Beli Aset dan Suap Pemeriksaan BPK

Dugaan Korupsi Tukin di Kementerian ESDM: Uang Puluhan Miliar Rupiah untuk Beli Aset dan Suap Pemeriksaan BPK

Nasional
Survei Litbang 'Kompas': Tokoh dengan Pribadi Sederhana Jadi Daya Tarik bagi Perempuan Memilih Capres

Survei Litbang "Kompas": Tokoh dengan Pribadi Sederhana Jadi Daya Tarik bagi Perempuan Memilih Capres

Nasional
Polemik Hotel Sultan, Kuasa Hukum PT Indobuildco: Status HGB No 26/Gelora dan HGB No 27/Gelora Sah di Mata Hukum

Polemik Hotel Sultan, Kuasa Hukum PT Indobuildco: Status HGB No 26/Gelora dan HGB No 27/Gelora Sah di Mata Hukum

BrandzView
Saat Sri Mulyani Jawab Dugaan Transaksi Janggal Rp 349 Triliun: Kaget hingga Klaim Tak Semua Terkait Kemenkeu

Saat Sri Mulyani Jawab Dugaan Transaksi Janggal Rp 349 Triliun: Kaget hingga Klaim Tak Semua Terkait Kemenkeu

Nasional
Saat Keponakan Wamenkumham Resmi Jadi Tersangka Buntut Pencatutan Nama untuk Minta Uang...

Saat Keponakan Wamenkumham Resmi Jadi Tersangka Buntut Pencatutan Nama untuk Minta Uang...

Nasional
Nasib Santunan Gagal Ginjal Akut: Sempat Saling Lempar, Akhirnya Dibahas Empat Kementerian

Nasib Santunan Gagal Ginjal Akut: Sempat Saling Lempar, Akhirnya Dibahas Empat Kementerian

Nasional
Pemerintah Lobi FIFA soal Israel: Sudah Ajukan Syarat, tapi Tidak Diterima

Pemerintah Lobi FIFA soal Israel: Sudah Ajukan Syarat, tapi Tidak Diterima

Nasional
Kajian TII: Penanganan Pandemi Covid-19 Dominan ke Pemulihan Ekonomi Jadi Sebab Kasus Melonjak

Kajian TII: Penanganan Pandemi Covid-19 Dominan ke Pemulihan Ekonomi Jadi Sebab Kasus Melonjak

Nasional
Saat Jokowi Beri Perintah ke PPATK dan Mahfud MD soal Kehebohan Transaksi Janggal di Kemenkeu...

Saat Jokowi Beri Perintah ke PPATK dan Mahfud MD soal Kehebohan Transaksi Janggal di Kemenkeu...

Nasional
Penggugat Berharap MK Sidangkan 'Judicial Review' Pasal Pemilu Susulan atau Lanjutan secara Cepat

Penggugat Berharap MK Sidangkan "Judicial Review" Pasal Pemilu Susulan atau Lanjutan secara Cepat

Nasional
[POPULER NASIONAL] Hasil Survei Anies Menurun-Prabowo Rebound | Kriminalisasi Budi Pego Tak Masuk Akal

[POPULER NASIONAL] Hasil Survei Anies Menurun-Prabowo Rebound | Kriminalisasi Budi Pego Tak Masuk Akal

Nasional
Survei SMRC: Masyarakat Nilai Kinerja Jokowi Positif Cenderung Pilih Ganjar, Negatif Dukung Prabowo

Survei SMRC: Masyarakat Nilai Kinerja Jokowi Positif Cenderung Pilih Ganjar, Negatif Dukung Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke