Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Diajak Airlangga Gabung KIB, Demokrat: Kami Beda Jalan dengan Golkar

Kompas.com - 08/11/2022, 18:22 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat Andi Arief mengatakan Demokrat berbeda jalan dengan Partai Golkar saat ini terkait koalisi untuk Pemilu 2024.

Andi merespons ajakan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto agar Demokrat bergabung ke Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bentukan Golkar, PAN, dan PPP.

"Partai Golkar adalah partai sahabat Demokrat. Partai yang bahkan sejak awal melakukan komunikasi secara intensif. Kalaupun pada saat ini komunikasi tetap berjalan, tapi tampaknya sampai di saat tahap politik saat ini, ini sedang berbeda jalan," ujar Andi saat dimintai konfirmasi, Selasa (8/11/2022).

Baca juga: Nasdem-Demokrat-PKS Akan Lakukan Simulasi Cawapres Bareng Anies

"Komunikasi dengan Golkar itu bahkan setelah Pemilu 2019 kita sudah berkomunikasi yang cukup panjang. Tapi mungkin jalan masih berbeda saat ini. Saya tidak tahu ke depan masih berbeda atau tidak, karena ada di KIB, Golkar, ada Demokrat di Koalisi Perubahan," sambungnya.

Andi mengungkapkan, Demokrat dan Golkar sebenarnya sudah mulai berkomunikasi sejak Pemilu 2019 selesai.

Menurutnya, pada prinsipnya, Partai Golkar, PAN, PPP, Nasdem, PKS, dan Gerindra adalah partai yang tidak sombong dan mau berkomuikasi.

Andi menyebut PDI-P sebenarnya juga tidak sombong. Akan tetapi, Andi menuding kubu Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto yang tidak mau komunikasi dengan Demokrat.

"PDI-P pun sebagian besar mau berkomunikasi dengan Demokrat. Hanya kubu Pak Hasto yang tidak mau berkomunikasi yang aliran sombong," tutur Andi.

Baca juga: Demokrat Klaim Publik Menanti-nanti Deklarasi Koalisi Nasdem-Demokrat-PKS

Andi mengatakan itu adalah hak PDI-P jika memilih tak ingin berkomunikasi dengan Partai Demokrat.

Dia lantas membandingkan PDI-P dengan Koalisi Perubahan, KIB, dan koalisi Gerindra-PKB yang mau berkomunikasi dengan Demokrat.

Andi menganggap partai-partai yang mau berkomunikasi ini sadar bahwa membangun negara tidak bisa dilakukan secara sendirian, melainkan harus bersama.

Baca juga: Soal Jokowi Duga Prabowo Menang Pilpres 2024, Demokrat: Baru Kali Ini Presiden Aktif Betul

"Sayangnya memang kedaulatan saat ini sedang diganggu oleh kepentingan dari personal politik yang kalau kita lihat saat ini Pak Jokowi terlalu mencampuri terlalu dalam urusan kedaulatan partai-partai. Ini yang jadi tidak sehat," imbuhnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Nasional
Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com