Diajak Airlangga Gabung KIB, Demokrat: Kami Beda Jalan dengan Golkar

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat Andi Arief mengatakan Demokrat berbeda jalan dengan Partai Golkar saat ini terkait koalisi untuk Pemilu 2024.

Andi merespons ajakan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto agar Demokrat bergabung ke Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bentukan Golkar, PAN, dan PPP.

"Partai Golkar adalah partai sahabat Demokrat. Partai yang bahkan sejak awal melakukan komunikasi secara intensif. Kalaupun pada saat ini komunikasi tetap berjalan, tapi tampaknya sampai di saat tahap politik saat ini, ini sedang berbeda jalan," ujar Andi saat dimintai konfirmasi, Selasa (8/11/2022).

"Komunikasi dengan Golkar itu bahkan setelah Pemilu 2019 kita sudah berkomunikasi yang cukup panjang. Tapi mungkin jalan masih berbeda saat ini. Saya tidak tahu ke depan masih berbeda atau tidak, karena ada di KIB, Golkar, ada Demokrat di Koalisi Perubahan," sambungnya.

Andi mengungkapkan, Demokrat dan Golkar sebenarnya sudah mulai berkomunikasi sejak Pemilu 2019 selesai.

Menurutnya, pada prinsipnya, Partai Golkar, PAN, PPP, Nasdem, PKS, dan Gerindra adalah partai yang tidak sombong dan mau berkomuikasi.

Andi menyebut PDI-P sebenarnya juga tidak sombong. Akan tetapi, Andi menuding kubu Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto yang tidak mau komunikasi dengan Demokrat.

"PDI-P pun sebagian besar mau berkomunikasi dengan Demokrat. Hanya kubu Pak Hasto yang tidak mau berkomunikasi yang aliran sombong," tutur Andi.

Andi mengatakan itu adalah hak PDI-P jika memilih tak ingin berkomunikasi dengan Partai Demokrat.

Dia lantas membandingkan PDI-P dengan Koalisi Perubahan, KIB, dan koalisi Gerindra-PKB yang mau berkomunikasi dengan Demokrat.

Andi menganggap partai-partai yang mau berkomunikasi ini sadar bahwa membangun negara tidak bisa dilakukan secara sendirian, melainkan harus bersama.

"Sayangnya memang kedaulatan saat ini sedang diganggu oleh kepentingan dari personal politik yang kalau kita lihat saat ini Pak Jokowi terlalu mencampuri terlalu dalam urusan kedaulatan partai-partai. Ini yang jadi tidak sehat," imbuhnya.