Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pernah Dialog dengan Bush soal Serangan ke Irak, Mega: Awalnya Dibilang Saya Pintar, lalu Dia Marah

Kompas.com - 07/11/2022, 16:25 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa negara-negara di dunia harus mencegah terjadinya perang ataupun serangan senjata.

Dalam pidatonya di acara Bandung-Belgrade-Havana in Global History and Perspective secara virtual di Gedung ANRI, Jakarta, Senin (7/11/2022), Mega bercerita tentang bagaimana dirinya meminta mantan Presiden Amerika Serikat George W Bush agar tidak menyerang Irak pada 2003.

Megawati mengatakan, mulanya dia diajak berdialog oleh George Bush mengenai niat menyerang Irak.

Bush saat itu mengatakan akan menyerang Irak dengan cara kilat. Megawati menjawab, AS seharusnya mendapatkan izin dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Baca juga: Puan Maharani Raih Gelar Doktor Honoris Causa di Korsel, Megawati: Beliau Harus Kalahkan Saya

“Yang namanya kilat itu apa ya kalau dari strategi militer? Itu yang saya tanya. Satu jamkah, satu harikah, seminggukah, sebulankah? Jadi kata Presiden George Bush pada saya, katanya begini, ‘Kamu itu kok pintar ya, Mega’. Saya diam saja, terus saya tanya, kok kamu bilang begitu?" kata Megawati.

Pertanyaan itu dia ajukan karena dirinya merasa perlu menyampaikan soal Pancasila dan Dasasila Bandung.

"Saya berkewajiban sebagai Presiden Republik Indonesia, karena saya tidak setuju bahwa sebuah negara akan melakukan sebuah penyerangan. Itu kayaknya idenya seperti zaman Jerman mengatakan Blitzkrieg, perang cepat. Saya pikirnya begitu,” katanya.

Setelah itu, kata Mega, respons Bush berubah dari yang tadinya memuji malah marah. Bush mengira Mega membela Saddam Husein karena menyatakan tidak setuju Irak diserang.

"(Kata Bush) 'Kamu selalu bela Saddam Husein?' Saya enggak bela Saddam Husein, saya bela rakyat Irak, yang pasti apa pun juga kan menderita. Jadi kalau kamu berpikir bahwa kamu enggak cocok dengan Saddam Husein, sudahkah ada ahli Islam-mu yang harusnya menerangkan, Saddam Husein itu siapa? Saya bilang begitu,” tutur Mega.

 Baca juga: Cerita Saat Soekarno Ajak China Ikut KAA 1955, Megawati: Jangan Menyerah, Itu Watak Pemimpin

Akan tetapi, kata Megawati, tetap saja AS menyerang Irak.

Dari contoh itu, Megawati menilai wajar jika dianggap PBB tidak bisa lagi meredam konflik.

Berkaca hal itu, Megawati meminta semua pihak untuk kembali mengobarkan spirit Konferensi Asia Afrika (KAA), Gerakan Non-Blok, dan Konferensi Trikontinental untuk bisa mewujudkan perdamaian abadi.

"Jangan pernah lelah berjuang, terus tiada henti-hentinya menyuarakan setop perang, pelucutan senjata massal," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com