Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS Disebut Lebih Untung jika Bergabung dengan Nasdem-Demokrat

Kompas.com - 06/11/2022, 14:23 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes mengungkapkan bahwa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bakal menerima insentif politik lebih tinggi jika bergabung dengan Nasdem dan Demokrat.

"Lebih tinggi bila dibandingkan (bergabung) dengan koalisi Gerindra-PKB," kata Arya saat dihubungi Kompas.com, Minggu (6/11/2022).

Arya mengungkapkan alasan penilaiannya itu. Pertama, sebagian besar pemilih PKS melabuhkan pilihannya kepada Anies Baswedan ketimbang Prabowo Subianto.

Diketahui, Anies merupakan bakal calon presiden (capres) yang diusung Partai Nasdem.

Baca juga: Soal PKS, Pengamat: Koalisi dengan Partai Manapun Tak Akan Menambah Suara

Sementara itu, Prabowo merupakan Ketua Umum Gerindra yang sudah berkoalisi dengan PKB.

Prabowo juga disebut dalam piagam koalisi PKB-Gerindra didaulat sebagai pemegang kewenangan menetapkan capres-cawapres bersama Ketum PKB Muhaimin Iskandar.

"Jadi bila PKS merapat ke koalisi Nasdem-Demokrat, secara politik itu juga akan menguntungkan bagi PKS, karena akan menyolidkan dukungan pemilih serta PKS akan mendapatkan juga timbal-balik dukungan dari pemilih Anies," ujar Arya.

Kedua, Arya menyoroti intensifnya pembicaraan PKS dengan Nasdem dan Demokrat.

"Lobi politik di antara ketiga partai tersebut sudah lebih maju dan sudah pada tahap menentukan siapa cawapres," katanya.

Baca juga: PKS Dinilai Lebih Baik Gabung ke Nasdem-Demokrat karena Faktor Anies

Oleh karena itu, Arya berpandangan bahwa koalisi PKS-Nasdem-Demokrat tinggal menunggu waktu hari deklarasi.

Sementara itu, Arya melihat fokus prioritas PKB adalah dengan Gerindra dan PDI-P.

"Saya kira bagi PKB, opsi prioritas partai berkoalisi dengan Gerindra, atau merapat ke PDI-P. Itu yang saya baca kemungkinannya," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Partai Nasdem, Demokrat dan PKS disinyalir bakal bekerja sama sebagai koalisi untuk Pemilu 2024.

Namun, hingga kini pengumuman koalisi belum juga terjadi.

Baca juga: PKS Sebut Kesepakatan Koalisi dengan Nasdem-Demokrat Mencapai 90 Persen

Dugaan lambannya penetapan koalisi, salah satunya karena penentuan cawapres Anies Baswedan.

Di tengah ketidakpastian PKS menentukan mitra, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar berharap PKS bergabung dengan Koalisi PKB-Gerindra.

Hal tersebut disampaikannya ketika ditanya kemungkinan partai lain merapat ke koalisi.

"Belum tahu, terus kita pendekatan. Saya berharap PKS bisa masuk," kata Muhaimin dalam keterangannya, Minggu (23/10/2022).

Baca juga: PKS Dinilai Bisa Pindah ke Gerindra-PKB karena Kepentingan Sulit Diakomodir Nasdem-Demokrat

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com