Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS Dinilai Lebih Baik Gabung ke Nasdem-Demokrat karena Faktor Anies

Kompas.com - 06/11/2022, 12:12 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion Dedi Kurnia Syah berpendapat bahwa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) lebih baik bergabung dengan bakal calon presiden (bacapres) Partai Nasdem, yaitu Anies Baswedan.

Hal ini dinilai perlu diperhitungkan PKS dalam mencari rekan koalisi atau kerja sama politik Pemilu 2024.

Apalagi, menurut pengamatan Dedi, komunikasi PKS dengan Nasdem dan Demokrat yang digadang membentuk poros perubahan, semakin intensif.

"Sementara saat ini PKS intens komunikai dengan Demokrat dan Nasdem, maka akan lebih baik jika bergabung ke Anies," kata Dedi saat dihubungi Kompas.com, Minggu (6/11/2022).

Baca juga: PKS Dinilai Bisa Pindah ke Gerindra-PKB karena Kepentingan Sulit Diakomodir Nasdem-Demokrat

Lebih lanjut, Dedi berpendapat, PKS tidak memiliki perhitungan untung rugi dalam menentukan mitra koalisi.

Hal ini karena pemilih PKS stagnan dan terbatas. Oleh karena itu, berkoalisi dengan siapa saja dinilai tidak mendongkrak perolehan suara.

"Untuk itu, pertimbangan PKS berkoalisi lebih pada tokoh yang akan diusung. Kondisi ini memungkinkan PKS bergabung ke Gerindra karena faktor Prabowo, atau ke Anies dengan Nasdem dan lainnya," ujar Dedi.

Kemudian, Dedi menyoroti intensitas komunikasi PKS dengan Anies Baswedan beberapa waktu belakangan.

Mulai dari menghadiri pertemuan tim kecil di rumah Anies membahas sosok calon wakil presiden (cawapres) hingga pertemuan Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Ahmad Heryawan (Aher) dengan Anies.

Baca juga: PKS Sebut Kesepakatan Koalisi dengan Nasdem-Demokrat Mencapai 90 Persen

Apalagi, menurutnya, Aher banyak diusulkan internal PKS agar diusung sebagai cawapres Anies.

"Dari intensitas komunikasi, memang terlihat PKS lebih condong mendukung Anies," kata Dedi.

Perlu diketahui, dinamika politik bakal koalisi semakin mengerucut.

Catatan Kompas.com, Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS bakal bekerja sama sebagai koalisi untuk Pemilu 2024.

Namun, hingga kini pengumuman koalisi belum juga terjadi.

Sementara itu, Anies Baswedan sudah dideklarasikan oleh Nasdem sebagai calon presiden (capres).

Baca juga: Nasdem Ingin Deklarasi Koalisi 10 November, PKS: Pekerjaan Rumah Harus Tuntas Dulu

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda

Terkini Lainnya

Tanggal 8 Desember Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Desember Memperingati Hari Apa?

Nasional
Singgung Kekhususan Daerah, Mahfud Tak Persoalkan RUU DKJ Atur Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden

Singgung Kekhususan Daerah, Mahfud Tak Persoalkan RUU DKJ Atur Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden

Nasional
Peringatan Hari HAM Sedunia 2023 Bertemakan Harmoni dalam Keberagaman

Peringatan Hari HAM Sedunia 2023 Bertemakan Harmoni dalam Keberagaman

Nasional
Di Hadapan Pimpinan Ponpes, Mahfud Janji Beri Perhatian Penuh pada Pesantren jika Terpilih

Di Hadapan Pimpinan Ponpes, Mahfud Janji Beri Perhatian Penuh pada Pesantren jika Terpilih

Nasional
Di Hadapan Pimpinan Ponpes dan Dewan Masjid, Hary Tanoe Klaim Said Aqil Dukung Mahfud

Di Hadapan Pimpinan Ponpes dan Dewan Masjid, Hary Tanoe Klaim Said Aqil Dukung Mahfud

Nasional
Hary Tanoe Sebut Parpol Pengusung Ganjar-Mahfud Tak Pernah Bahas Bagi-bagi Kekuasaan

Hary Tanoe Sebut Parpol Pengusung Ganjar-Mahfud Tak Pernah Bahas Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Soal Cegah Konflik Kepentingan, Ketua KPK Nawawi Singgung Sikap Eks Kapolri Hoegeng Tutup Toko Bunga Miliknya

Soal Cegah Konflik Kepentingan, Ketua KPK Nawawi Singgung Sikap Eks Kapolri Hoegeng Tutup Toko Bunga Miliknya

Nasional
Didakwa Terima Suap Rp 11 Miliar, Sekretaris MA Hasbi Hasan: Bukti Nanti di Persidangan

Didakwa Terima Suap Rp 11 Miliar, Sekretaris MA Hasbi Hasan: Bukti Nanti di Persidangan

Nasional
Skor Penanganan Perkara Turun, KPK Diimbau Tutup Celah Kebocoran Perkara

Skor Penanganan Perkara Turun, KPK Diimbau Tutup Celah Kebocoran Perkara

Nasional
Banyak Pelanggaran, KPK Diimbau Benahi Sistem Integritas Internal

Banyak Pelanggaran, KPK Diimbau Benahi Sistem Integritas Internal

Nasional
KPK Disarankan Kembali Independen Supaya Sesuai Tujuan Pendirian

KPK Disarankan Kembali Independen Supaya Sesuai Tujuan Pendirian

Nasional
Integritas KPK Saat Ini Dinilai yang Paling Buruk

Integritas KPK Saat Ini Dinilai yang Paling Buruk

Nasional
Skor Independensi KPK Anjlok Sejak Penerapan UU Baru

Skor Independensi KPK Anjlok Sejak Penerapan UU Baru

Nasional
Tolak Draf RUU DKJ soal Gubernur Ditunjuk Presiden, Fraksi PKS: Jangan Kebiri Hak Demokrasi Warga

Tolak Draf RUU DKJ soal Gubernur Ditunjuk Presiden, Fraksi PKS: Jangan Kebiri Hak Demokrasi Warga

Nasional
Kampanye di Aceh, Cak Imin Ungkap Keinginan Angkat Menteri Urusi Pesantren

Kampanye di Aceh, Cak Imin Ungkap Keinginan Angkat Menteri Urusi Pesantren

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com