Jokowi Minta di IKN Ada Hunian untuk Warga Berpenghasilan Rendah

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memerintahkan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) membangun hunian untuk warga berpenghasilan rendah.

Hal itu diungkapkan Kepala Otorita IKN Bambang Susantono usai rapat bersama Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Rabu (2/11/2022).

"Masyarakat berpenghasilan rendah tadi juga diminta oleh Pak Presiden untuk dibuat (huniannya)," ujar Bambang.

Bambang menjelaskan, nantinya IKN akan dirancang untuk bisa dihuni oleh aparatur sipil negara (ASN), TNI, Polri, warga lokal, para pekerja dan kelompok-kelompok di luar kategori itu.

Baca juga: PTPP Bangun Istana dan Kantor Presiden di IKN Senilai Rp 2,9 triliun

Termasuk di dalamnya akan disiapkan hunian untuk para guru dan tenaga kesehatan.

"Misalnya nanti ada sekolah-sekolah ada gurunya, ada lain-lain. Kemudian ada hospital, rumah sakit, klinik, susternya itu harus diakomodasi. Nah, itu kita tadi lihat petanya semuanya itu sehingga nanti hunian yang dikembangkan itu tidak hanya ASN,TNI, Polri, tapi juga yang untuk masyarakat seperti itu," jelas Bambang.

Lebih lanjut Bambang pun mengungkapkan, penduduk di IKN diperkirakan ada 200.00 jiwa pada 2024.

Jumlah tersebut terdiri dari penduduk lokal, pekerja dan pendatang dari luar IKN.

Menurut Bambang, 200.000 jiwa itu akan disebut warga IKN pada 2024.

"Kira-kira 200.000-an penduduknya ya. Penduduknya itu di 2024 itu kira-kira 200.000-an. Itu termasuk yang penduduk lokal, pekerja, kemudian yang pendatang tadi," kata Bambang.

Baca juga: Biaya Bangun Infrastruktur Dasar IKN Membengkak Jadi Rp 58 Triliun

Bambang menjelaskan, populasi warga di IKN menjadi hal penting karena menyangkut investor.

Dengan populasi yang ideal, maka bisa meyakinkan investor untuk datang ke IKN.

"Artinya kita akan membentuk satu populasi yang cukup untuk investor untuk berusaha lah," kata Bambang.

Secara komposisi, populasi ideal Kota Nusantara yang didorong oleh Otorita IKN terdiri dari para ASN, TNI, Polri, penduduk lokal, pekerja dan warga di luar kriteria tersebut.