Puan Maharani Ke Dewan Kolonel: Ikuti Perintah Ketum

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI-P Puan Maharani meminta Dewan Kolonel patuh dan taat terhadap seluruh perintah dari Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri terkait pencapresan.

"Kita akan mengikuti perintah apa yang diinstruksikan Ketum tentang kesamaan paham," kata Puan ditemui di area Sport Centre, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (1/11/2022).

Baca juga: Respons Puan Usai Dewan Kolonel Disanksi: Sudah Selesai, PDI-P Solid

Ketua DPR RI itu menegaskan, sejauh ini, PDI-P tegak lurus terhadap arahan Megawati.

Puan pun menegaskan, seluruh kader di PDI-P solid. Menurut Puan, keberadaan Dewan Kolonel adalah bagian dinamika internal partainya.

"Enggak ada apa-apa, itu hanya dinamika di dalam internal partai. Intinya kita PDI-P solid," ucapnya.

Terkait dukungan capres maupun calon wakil presiden (cawapres) tertentu oleh kader PDI-P, Puan mengaku tak mempersoalkan hal itu. Ia hanya mengingatkan bahwa semua kader PDI-P harus mengikuti aturan Megawati soal penetapan pasangan calon peserta Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

"Semua orang boleh mendukung dan memberikan dukungan kepada internal yang dianggap mumpuni yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas untuk ikut dalam proses pilpres 2024," tutur Ketua DPR RI itu.

Baca juga: Pertanyakan Sanksi dari DPP PDI-P soal Dewan Kolonel, Johan Budi: Salah Saya Apa?

Diberitakan sebelumnya, Bidang Kehormatan DPP PDI-P menjatuhkan sanksi kepada sejumlah kader partai PDI-P yang menamakan diri sebagai Dewan Kolonel.

Mereka adalah kader PDI-P yang merupakan anggota DPR dan menyatakan diri mendukung Puan Maharani sebagai capres.

"Supaya sama dengan juga yang kami jatuhkan sanksi kepada teman-teman yang menamakan diri sebagai Dewan Kolonel, antara lain Pak Trimedya Panjaitan, kemudian Pak Johan Budi, Masinton (Pasaribu), Pak Prof Hendrawan (Supratikno)," kata Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI-P Komarudin Watubun di Kantor DPP PDI-P Jalan Diponegoro, Jakarta, Senin (24/10/2022).

Baca juga: Hasto Beberkan Alasan Beda Perlakuan Saat Jatuhkan Sanksi ke Dewan Kolonel dan Ganjar-Rudy

Komarudin mengatakan, empat kader PDI-P itu dikenakan sanksi keras dan terakhir karena berbicara soal Dewan Kolonel kepada media.

"Karena mereka lakukan kegiatan di luar AD/ART Partai, dan sudah pernah diberi peringatan pertama, kemudian ini peringatan ketiga keras dan terakhir," jelasnya.