Sindir Anggota Dewan Kolonel, PDI-P: Kelewat Kreatif untuk Cari Muka

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI-P Komarudin Watubun menyindir kader PDI-P yang membentuk Dewan Kolonel sebagai pihak pencari muka di partai.

Hal itu disampaikannya merespons sanksi yang dijatuhkan DPP PDI-P terhadap empat kader PDI-P anggota Dewan Kolonel, yakni Trimedya Panjaitan, Johan Budi, Masinton Pasaribu dan Hendrawan Supratikno.

"Ini kadang-kadang teman-teman ini kreatif, kelewat kreatif untuk cari muka kadang juga," kata Komarudin di Kantor DPP PDI-P Jalan Diponegoro, Jakarta, Rabu (26/10/2022).

Baca juga: Bidang Kehormatan PDI-P Tak Akan Panggil Puan Maharani Terkait Keberadaan Dewan Kolonel

Komarudin menuturkan, DPP PDI-P tidak ikut campur tangan terhadap pembentukan Dewan Kolonel.

Ia menegaskan, pembentukan Dewan Kolonel adalah inisiatif kader-kader yang disanksi tersebut.

"Mereka (Dewan Kolonel) berinisiatif untuk melakukan itu. Itu yang harus ditertibkan," tuturnya.

Lebih lanjut, pembentukan Dewan Kolonel dinilai malah menjerumuskan tokoh yang didukung.

"Kita bukan menolak pemimpin, tapi kita menjerumuskan pemimpin," imbuhnya.

Baca juga: Hasto Beberkan Alasan Beda Perlakuan Saat Jatuhkan Sanksi ke Dewan Kolonel dan Ganjar-Rudy

Komarudin menambahkan, anggota Dewan Kolonel lainnya juga akan dipanggil pada gelombang kedua.

Hal itu sama seperti yang diterapkan pada empat kader PDI-P yaitu Trimedya Panjaitan, Johan Budi, Masinton Pasaribu dan Hendrawan Supratikno.

"Itu ada nama teman-teman di SK, tapi mereka sudah kontak satu persatu. Tapi, tidak mengerti, makanya kita akan persiapkan untuk panggil gelombang kedua berikutnya untuk klarifikasi," kata Komarudin.

Diberitakan sebelumnya, Bidang Kehormatan DPP PDI-P memberi sanksi keras dan terakhir kepada empat anggota Dewan Kolonel.

Baca juga: PDI-P Jatuhi Sanksi Keras ke Trimedya hingga Johan Budi Dewan Kolonel

Adapun Dewan Kolonel merupakan kelompok yang mendukung Ketua DPP PDI-P Puan Maharani menjadi calon presiden.

Padahal, PDI-P belum menentukan calon presiden lantaran hal tersebut adalah keputusan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

"Karena mereka lakukan kegiatan di luar AD/ART Partai, dan sudah pernah diberi peringatan pertama, kemudian ini peringatan ketiga keras dan terakhir," jelas Komarudin di Kantor DPP PDI-P, Jakarta, Senin (24/10/2022).