Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hasto Beberkan Alasan Beda Perlakuan Saat Jatuhkan Sanksi ke Dewan Kolonel dan Ganjar-Rudy

Kompas.com - 26/10/2022, 16:53 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto Kristiyanto mengungkapkan alasan mengapa seolah ada 'perlakuan' berbeda antara Dewan Kolonel dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo maupun Ketua DPC PDI-P Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo ketika dipanggil oleh Bidang Kehormatan partai.

Adapun pemanggilan ini dilakukan terkait pernyataan calon presiden yang mereka jagokan. Padahal, keputusan deklarasi capres ada ditangan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Baca juga: FX Rudy Mengaku Dapat 2 Tugas dari PDI-P Usai Disanksi, Apa Itu?

'Perlakuan' yang berbeda itu tampak ketika sanksi yang dijatuhkan kepada Dewan Kolonel tidak diliput media. Sementara, sanksi untuk Ganjar dan Rudy diungkapkan terbuka dan dapat diliput. 

Hasto mengatakan, adanya perbedaan ini karena undangan pemanggilan Ganjar dan Rudy kadung tersebar ke kalangan wartawan.

"Ya tadi karena permintaan wartawan tadi untuk dilakukan dan disampaikan secara terbuka," kata Hasto di Kantor DPP PDI-P Jalan Diponegoro, Jakarta, Rabu (26/10/2022).

Akan tetapi, Hasto mengatakan bahwa sejumlah anggota Dewan Kolonel juga diperlakukan sama terkait pemanggilan tersebut. Mereka pun mendapatkan sanksi peringatan keras serupa Rudy.

Baca juga: Hasto PDI-P: Saya Pun Pernah Diberi Sanksi Bicara Bukan Mandatnya

Yang mendapatkan sanksi itu adalah Trimedya Panjaitan, Johan Budi, Masinton Pasaribu dan Hendrawan Supratikno. 

"Dewan Kolonel juga diberikan sanksi dan diumumkan di internal partai," ujar Hasto.

Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI-P Komarudin Watubun menambahkan, pemanggilan ini merupakan agenda internal partai. Namun, karena sudah tercium media, maka hal itu pun dibuka.

"Kemarin itu Dewan Kolonel itu internal. Orang tidak tahu itu, karena wartawan terbongkar ya. Sekarang (pemanggilan Rudy) kita buka," imbuh Komarudin.

Sebelumnya, Bidang Kehormatan DPP PDI-P menjatuhkan sanksi pada sejumlah kader partai banteng moncong putih.

Baca juga: Beda Sikap PDI-P Saat Jatuhkan Sanksi: Teguran Lisan untuk Ganjar, Keras dan Terakhir pada Dewan Kolonel

Pertama, yaitu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pada Senin (24/10/2022). Ganjar dikenakan sanksi teguran lisan usai menyatakan diri siap maju calon presiden.

Selain itu, Bidang Kehormatan juga menjatuhkan sanksi pada empat anggota Dewan Kolonel di hari yang sama.

Dua hari kemudian, atau tepatnya hari ini, FX Hadi Rudyatmo dikenakan sanksi peringatan keras dan terakhir akibat menyatakan dukungan pada Ganjar sebagai capres.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri 'Triumvirat' hingga Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri "Triumvirat" hingga Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Nasional
Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Nasional
Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Nasional
Jokowi Akan Resmikan Bendungan dan Panen Jagung di NTB Hari ini

Jokowi Akan Resmikan Bendungan dan Panen Jagung di NTB Hari ini

Nasional
Meski Isyaratkan Merapat ke KIM, Cak Imin Tetap Ingin Mendebat Prabowo soal 'Food Estate'

Meski Isyaratkan Merapat ke KIM, Cak Imin Tetap Ingin Mendebat Prabowo soal "Food Estate"

Nasional
Setelah Jokowi Tak Lagi Dianggap sebagai Kader PDI-P...

Setelah Jokowi Tak Lagi Dianggap sebagai Kader PDI-P...

Nasional
Pengertian Lembaga Sosial Desa dan Jenisnya

Pengertian Lembaga Sosial Desa dan Jenisnya

Nasional
Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Nasional
Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Nasional
Soal Kemungkinan Ajak Megawati Susun Kabinet, TKN: Pak Prabowo dan Mas Gibran Tahu yang Terbaik

Soal Kemungkinan Ajak Megawati Susun Kabinet, TKN: Pak Prabowo dan Mas Gibran Tahu yang Terbaik

Nasional
PKS Siap Gabung, Gerindra Tegaskan Prabowo Selalu Buka Pintu

PKS Siap Gabung, Gerindra Tegaskan Prabowo Selalu Buka Pintu

Nasional
PKB Jaring Bakal Calon Kepala Daerah untuk Pilkada 2024, Salah Satunya Edy Rahmayadi

PKB Jaring Bakal Calon Kepala Daerah untuk Pilkada 2024, Salah Satunya Edy Rahmayadi

Nasional
Saat Cak Imin Berkelakar soal Hanif Dhakiri Jadi Menteri di Kabinet Prabowo...

Saat Cak Imin Berkelakar soal Hanif Dhakiri Jadi Menteri di Kabinet Prabowo...

Nasional
Prabowo Ngaku Disiapkan Jadi Penerus, TKN Bantah Jokowi Cawe-cawe

Prabowo Ngaku Disiapkan Jadi Penerus, TKN Bantah Jokowi Cawe-cawe

Nasional
Orang Dekat Prabowo-Jokowi Diprediksi Isi Kabinet: Sjafrie Sjamsoeddin, Dasco, dan Maruarar Sirait

Orang Dekat Prabowo-Jokowi Diprediksi Isi Kabinet: Sjafrie Sjamsoeddin, Dasco, dan Maruarar Sirait

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com