Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Akui Konstituen Dukung Anies Jadi Capres, PPP Mengaku Belum Ambil Keputusan

Kompas.com - 29/10/2022, 14:00 WIB
Singgih Wiryono,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Persauan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi mengatakan sebagian konstituen mereka menginginkan PPP mengusung Anies Baswedan sebagai Calon Presiden (Capres) pada pemilu 2024 mendatang.

Namun, kata dia, sebagian besar lainnya menginginkan capres lain.

Baidowi tidak menyebutkan secara detail siapa capres yang dinginkan sebagian besar oleh pendukung partai berlambang Kakbah itu.

"Meskipun harus diakui ada sebagian konstituen yang ingin menginginkan mengusung pak Anies, tapi banyak juga yang menginginkan capres yang lain," ujar Baidowi dalam acara talkshow Trijaya FM, Sabtu (29/10/2022).

Baca juga: Jubir PKS Bantah Ada Tawaran Dua Kursi Menteri untuk Jegal Anies Jadi Capres

Meski gejolak suara dukungan ke Anies Baswedan terlihat, Baidowi mengatakan keputusan terkait dukungan akan ditentukan oleh struktur pengurus PPP.

Baidowi dengan tegas menyebut tak akan menganggap konstituen partai yang mendukung Anies sebagai sikap politik resmi dari PPP.

"Kita tidak menganggap ataupun tidak menilai orang-orang yang mengatasnamakn di luar non struktural partai, tentu kemudian keputusan nanti diambil semua akan tegak lurus pada keputusan partai," ucap dia.

Baca juga: Ditanya Pilih Aher atau AHY untuk Dampingi Anies, Jusuf Kalla: Semua Baik...

Dia yakin, pengalaman pemilu PPP yang sudah sangat banyak akan memberikan kesempatan suara yang besar pada Pemilu 2024.

Meskipun tidak mendukung Anies sebagai calon presiden 2024 nanti.

"Bagi kami pengalaman-pengalaman pemilu yang lalu-lalu jadi pelajaran berharga bagaimana merebut hati konstituen sekaligus mengantarkan presiden yang kami usung," tutur Baidowi.

Diketahui PPP saat ini merupakan salah satu dari tiga anggota Koalisi Indonesia Bangkit (KIB) bersama Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Baidowi mengatakan dalam waktu dekat ketiga partai tersebut akan menggelar pertemuan di Makassar untuk mengokohkan koalisi yang sudah terbentuk.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com