Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenlu: 1.018 WNI Jadi Korban Online Scam di Beberapa Negara ASEAN

Kompas.com - 27/10/2022, 20:14 WIB
Fika Nurul Ulya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) melaporkan, 1.018 warga negara Indonesia (WNI) menjadi korban online scam di beberapa negara ASEAN.

Angka ini merupakan kumulatif sejak Januari-Oktober 2022.

Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri RI Judha Nugraha menyampaikan, angka ini meningkat dari total korban pada September 2022, yakni 934 orang.

Baca juga: Kemenlu: 934 WNI Jadi Korban Penipuan Perusahaan Online Scam di Kawasan ASEAN

Sebanyak 1.081 korban itu telah ditangani oleh perwakilan RI di negara-negara tersebut.

"Tercatat 1.018 WNI yang telah ditangani oleh perwakilan RI di berbagai macam wilayah ASEAN. Rinciannya adalah sebagai berikut di Kamboja terdapat 679 orang korban, Myanmar 103, Filipina 97, Laos 68, Thailand 31," kata Judha dalam konferensi pers secara daring di Jakarta, Kamis (27/10/2022).

Judha menyampaikan, pihaknya telah menyelamatkan 206 WNI pada bulan Oktober 2022. Mereka sudah berada di safe house KBRI Phnom Penh.

Lalu, 72 orang dari total 206 WNI telah dipulangkan pada tanggal 13 dan 23 Oktober 2022 yang lalu, sedangkan sisanya sebanyak 134 masih dalam tahap pendalaman.

"Sedangkan 31 orang lainnya masih kita upayakan penyelamatannya oleh kepolisian Kamboja," ucap Judha.

Baca juga: Soal Kasus Online Scam di Kamboja, Menlu: 241 WNI yang Jadi Korban Telah Dipulangkan

Ia juga mengatakan, Kemenlu telah mengirim tim khusus untuk kerja sama dengan kementerian terkait demi membantu penanganan korban-korban online scam di Phnom penh.

Kendati begitu, kata Judha, dari total 1.018 WNI yang berhasil diselamatkan sejak awal tahun, dia menerima informasi adanya WNI yang kembali lagi ke negara-negara tersebut.

Mereka kembali dikirim ke luar negeri tanpa prosedur yang jelas.

"Kami mencatat adanya informasi bahwa WNI yang sudah dipulangkan terpantau kembali lagi berangkat ke luar negeri. Tidak sesuai prosedur dan bekerja di jenis perusahaan yang sama," ujar dia.

Oleh karena itu, dia mengimbau masyarakat untuk lebih hati-hati dan tidak mengambil risiko bila menerima tawaran kerja ke luar negeri tanpa prosedur yang jelas.

Ia meminta masyarakat tidak mudah tergiur dengan tawaran kerja yang terdengar bagus, menawarkan gaji tinggi namun tidak meminta kualifikasi khusus.

Baca juga: Bukan Kali Ini Saja WNI Kena Tipu Tawaran Kerja di Kamboja

Sebelum berangkat ke luar negeri untuk bekerja, Judha menyarankan agar masyarakat memeriksa kredibilitas perusahaan, caranya dengan melakukan cek ulang ke otoritas di daerah masing-masing atau kepada BP2MI.

"Modus yang lain adalah berangkat ke luar negeri tidak menggunakan visa kerja, melainkan menggunakan visa kunjungan wisata. Jika ada hal seperti ini, laporkan kepada otoritas setempat. Jangan mengambil risiko yang tidak perlu," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menlu Sebut Judi Online Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi Online Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode Sejak Menang PIlpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode Sejak Menang PIlpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Nasional
PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

Nasional
Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Nasional
Timnas Kalahkan Korea Selatan, Jokowi: Pertama Kalinya Indonesia Berhasil, Sangat Bersejarah

Timnas Kalahkan Korea Selatan, Jokowi: Pertama Kalinya Indonesia Berhasil, Sangat Bersejarah

Nasional
Jokowi Minta Menlu Retno Siapkan Negosiasi Soal Pangan dengan Vietnam

Jokowi Minta Menlu Retno Siapkan Negosiasi Soal Pangan dengan Vietnam

Nasional
Ibarat Air dan Minyak, PDI-P dan PKS Dinilai Sulit untuk Solid jika Jadi Oposisi Prabowo

Ibarat Air dan Minyak, PDI-P dan PKS Dinilai Sulit untuk Solid jika Jadi Oposisi Prabowo

Nasional
Jokowi Doakan Timnas U23 Bisa Lolos ke Olimpiade Paris 2024

Jokowi Doakan Timnas U23 Bisa Lolos ke Olimpiade Paris 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com