Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

3 Bulan Penuh Drama Ferdy Sambo dkk dan Menanti Keadilan bagi Brigadir J

Kompas.com - 17/10/2022, 08:18 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Sudah lebih dari 3 bulan kasus pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J yang penuh liku-liku bergulir.

Selama itu pula masyarakat dikejutkan dengan berbagai fakta yang terungkap dari proses penyidikan.

Aroma kejanggalan dalam kasus itu sudah tercium sejak Yosua disebut meninggal pada 8 Juli 2022 di rumah dinas Sambo di Kompleks Polri Duren Tiga. Pernyataan awal Mabes Polri saat itu adalah Yosua tewas akibat baku tembak dengan Bharada Richard Eliezer.

Baca juga: Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, Ricky Rizal, dan Kuat Maruf Jalani Sidang Bersamaan Hari Ini

Yang memicu pertanyaan dari masyarakat adalah Mabes Polri baru mengumumkan peristiwa itu kepada masyarakat pada 11 Juli 2022. Sejak itu beragam pertanyaan terkait kasus itu bermunculan.

Perkara itu semakin ramai diperbincangkan ketika keluarga Yosua membeberkan sejumlah kejanggalan yang mereka temukan. Saat jenazah Yosua tiba di rumah orang tuanya di Kabupaten Muaro Jambi, Jambi, keluarga meminta supaya peti matinya dibuka.

Saat itu sempat terjadi ketegangan antara keluarga dan rombongan polisi yang mengantarkan jenazah Yosua. Saat itu ayah mendiang, Samuel Hutabarat, menyatakan tidak mau menguburkan sang anak sebelum peti matinya dibuka dan dia bisa melihat jenazah.

Baca juga: Sidang Perdana Ferdy Sambo, Keluarga Brigadir J Bakal Hadir, Harap Hakim Tegakkan Keadilan

Alhasil peti mati itu dibuka dan keluarga mendokumentasikan sejumlah luka di tubuh Yosua.

Selain itu, yang membuat mereka heran adalah Yosua dimakamkan tanpa upacara kehormatan dengan dalih dia diduga terlibat pelanggaran, yakni disebut-sebut melecehkan istri Ferdy Sambo, Putri Candrawathi.

Belum cukup sampai di situ, Brigjen Hendra Kurniawan yang saat itu menjabat sebagai Karo Paminal Divpropam Polri bersama sejumlah polisi sempat mendatangi rumah keluarga Yosua. Dia menjelaskan kematian Yosua dan meminta keluarga tidak terlalu banyak bicara di media massa.

Akan tetapi, keluarga Yosua tidak gentar dan tetap membongkar tentang kedatangan Hendra dan sejumlah polisi. Belakangan keberangkatan Hendra dan rombongan ke Jambi disebut menggunakan jet pribadi yang disebut-sebut difasilitasi oleh pengusaha Robert Priantono Bonususatya.

Baca juga: Rekayasa Lalu Lintas di Sekitar PN Jaksel Saat Sidang Ferdy Sambo

Kasus itu semakin menjadi perhatian setelah keluarga Yosua mengaku akun WhatsApp dan media sosial mereka mendadak tidak bisa diakses karena diduga diretas.

Penyidik sempat melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). Namun, kejanggalan juga meliputi karena sejumlah polisi sempat mengintimidasi awak media yang meliput di sekitar lokasi kejadian di Kompleks Polri Duren Tiga, Jakarta Selatan.

Selain itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) serta Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan yang hendak memeriksa dugaan pelecehan terhadap Putri juga tidak membuahkan hasil.

Malah petugas LPSK sempat ditawari amplop diduga berisi uang saat hendak menemui Sambo, yang ketika itu masih berkantor di Divpropam Polri, untuk mengklarifikasi dugaan pelecehan terhadap Putri. Akan tetapi, petugas LPSK kemudian menolak amplop itu.

Karena penyidikan seolah tidak menemukan titik terang, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menko Polhukam) Mahfud MD turun tangan.

Baca juga: Jelang Sidang Perdana Ferdy Sambo dkk, PN Jaksel Koordinasi dengan Kepolisian

Halaman:


Terkini Lainnya

Dede Yusuf Menolak Diusung di Pilkada DKI dan Jabar: Bukan Opsi yang Menguntungkan

Dede Yusuf Menolak Diusung di Pilkada DKI dan Jabar: Bukan Opsi yang Menguntungkan

Nasional
DPR Bakal Panggil Mendikbud Nadiem Buntut Biaya UKT Mahasiswa Meroket Sampai 500 Persen

DPR Bakal Panggil Mendikbud Nadiem Buntut Biaya UKT Mahasiswa Meroket Sampai 500 Persen

Nasional
Pasal dalam UU Kementerian Negara yang Direvisi: Jumlah Menteri hingga Pengertian Wakil Menteri

Pasal dalam UU Kementerian Negara yang Direvisi: Jumlah Menteri hingga Pengertian Wakil Menteri

Nasional
Jokowi Disebut Tak Perlu Terlibat di Pemerintahan Mendatang, Beri Kedaulatan Penuh pada Presiden Terpilih

Jokowi Disebut Tak Perlu Terlibat di Pemerintahan Mendatang, Beri Kedaulatan Penuh pada Presiden Terpilih

Nasional
Kekayaan Miliaran Indira Chunda, Anak SYL yang Biaya Kecantikannya Ditanggung Negara

Kekayaan Miliaran Indira Chunda, Anak SYL yang Biaya Kecantikannya Ditanggung Negara

Nasional
LPSK dan Kemenkumham Bakal Sediakan Rutan Khusus 'Justice Collaborator'

LPSK dan Kemenkumham Bakal Sediakan Rutan Khusus "Justice Collaborator"

Nasional
Alasan Dirut Pertamina Karen Agustiawan Hadirkan JK sebagai Saksi Meringankan

Alasan Dirut Pertamina Karen Agustiawan Hadirkan JK sebagai Saksi Meringankan

Nasional
Dewas KPK Tolak Ahli yang Dihadirkan Nurul Ghufron karena Dinilai Tidak Relevan

Dewas KPK Tolak Ahli yang Dihadirkan Nurul Ghufron karena Dinilai Tidak Relevan

Nasional
Mengadu ke DPR gara-gara UKT Naik 500 Persen, Mahasiswa Unsoed: Bagaimana Kita Tidak Marah?

Mengadu ke DPR gara-gara UKT Naik 500 Persen, Mahasiswa Unsoed: Bagaimana Kita Tidak Marah?

Nasional
Soal Revisi UU MK, Hamdan Zoelva: Hakim Konstitusi Jadi Sangat Tergantung Lembaga Pengusulnya

Soal Revisi UU MK, Hamdan Zoelva: Hakim Konstitusi Jadi Sangat Tergantung Lembaga Pengusulnya

Nasional
Cecar Sekjen DPR, KPK Duga Ada Vendor Terima Keuntungan dari Perbuatan Melawan Hukum

Cecar Sekjen DPR, KPK Duga Ada Vendor Terima Keuntungan dari Perbuatan Melawan Hukum

Nasional
Nurul Ghufron Sebut Komunikasi dengan Eks Anak Buah SYL Tak Terkait Kasus Korupsi

Nurul Ghufron Sebut Komunikasi dengan Eks Anak Buah SYL Tak Terkait Kasus Korupsi

Nasional
TNI AL Sebut Sumsel dan Jambi Daerah Rawan Penyelundupan Benih Lobster Keluar Negeri

TNI AL Sebut Sumsel dan Jambi Daerah Rawan Penyelundupan Benih Lobster Keluar Negeri

Nasional
Ketua KPK Mengaku Tak Tahu-menahu Masalah Etik Nurul Ghufron dengan Pihak Kementan

Ketua KPK Mengaku Tak Tahu-menahu Masalah Etik Nurul Ghufron dengan Pihak Kementan

Nasional
Suara Tepuk Tangan Penuhi Ruang Sidang Tipikor Saat JK Sebut Semua BUMN Harus Dihukum

Suara Tepuk Tangan Penuhi Ruang Sidang Tipikor Saat JK Sebut Semua BUMN Harus Dihukum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com