Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

3 Bulan Penuh Drama Ferdy Sambo dkk dan Menanti Keadilan bagi Brigadir J

Kompas.com - 17/10/2022, 08:18 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Editor

Bahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan supaya Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo segera mengungkap dan mengusut tuntas kasus kematian Yosua.

"Saya kan sudah sampaikan, usut tuntas. Buka apa adanya. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Transparan. Udah," ujar Jokowi usai meresmikan destinasi wisata Pulau Rinca di NTT, sebagaimana dilansir tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (21/7/2022).

"Itu penting untuk agar masyarakat tidak ada keragu-raguan terhadap peristiwa yang ada. Ini yang harus dijaga, kepercayaan publik terhadap Polri harus dijaga," tegasnya.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pun ikut menyelidiki kematian Yosua dan menemukan sejumlah pelanggaran dalam proses penyidikan oleh polisi.

Baca juga: Update Kasus Brigadir J: Bantah Keterangan Sambo, Bharada E Konsisten Perintahnya ‘Tembak’ Bukan ‘Hajar’

Nyanyian Bharada E

Setelah ditunggu, penyidik tim khusus Polri yang menangani kasus itu menetapkan Bharada Richard Eliezer sebagai tersangka pembunuhan terhadap Yosua pada 3 Agustus 2022. Pasal yang disangkakan tidak main-main, yakni Pasal 338 juncto Pasal 55 juncto Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Polri beserta tim dokter forensik kemudian melakukan ekshumasi jenazah Yosua untuk otopsi ulang. Setelah itu jenazah Yosua kembali dimakamkan dengan upacara kehormatan.

Berselang 6 hari kemudian, atau 9 Agustus 2022, penyidik timsus menetapkan Sambo sebagai tersangka pembunuhan.

Menurut Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komjen Agung Budi dalam jumpa pers penetapan Ferdy Sambo sebagai tersangka, saat itu Eliezer memutuskan menyampaikan pengakuan secara tertulis tentang peristiwa yang sebenarnya.

Baca juga: Kubu Sambo Tuduh Bharada Richard Hanya Ingin Selamatkan Diri Sendiri, Kuasa Hukum Angkat Bicara

Eliezer lantas mengajukan permohonan perlindungan dan menjadi justice collaborator kepada LPSK. LPSK kemudian menyetujuinya.

Setelah itu penyidik menetapkan salah ssatu ajudan Sambo, Bripka Ricky Rizal, asisten rumah tangga bernama Kuat Ma'ruf, dan Putri sebagai tersangka.

Kelima tersangka itu dihadirkan dalam proses rekonstruksi yang menyedot perhatian masyarakat pada 30 Agustus 2022. Mereka juga dijerat dengan Pasal 340 subsider Pasal 338 juncto Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP.

Tim penyidik juga menetapkan sejumlah polisi sebagai tersangka kasus dugaan merintangi penyidikan pembunuhan Brigadir J.

Baca juga: Program KompasTV ROSI: Skenario Sambo... Raih Anugerah KPI 2022

Mereka adalah Ferdy Sambo, Brigjen Hendra Kurniawan, Kombes Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman, Kompol Baiquni Wibowo, Kompol Chuck Putranto, dan AKP Irfan Widyanto.

Para tersangka obstruction of justice itu diduga melanggar Pasal 49 jo Pasal 33 dan/atau Pasal 48 ayat 1 jo Pasal 32 ayat (1) Nomor 19 Tahun 2016 UU ITE. Selain itu, mereka juga dijerat Pasal 55 ayat (1) dan/atau Pasal 221 ayat (1) ke-2 dan/atau Pasal 233 KUHP.

Kini kasus itu memasuki persidangan. Sidang perdana digelar pada Senin (17/10/2022) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Keluarga Brigadir J tidak muluk-muluk dan hanya berhadap keadilan bagi mendiang anak mereka.

Baca juga: Jelang Sidang Ferdy Sambo, Ayah Brigadir J: Semoga Berjalan Baik

"Semoga jaksa, hakim, menjalankan tugasnya sesuai dengan sumpah jabatan dalam menegakkan hukum supaya keadilan berdiri tegak," kata kuasa hukum keluarga Yosua, Eka Prasetya.

(Penulis : Adhyasta Dirgantara | Editor : Bagus Santosa, Sabrina Asril)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:


Terkini Lainnya

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Nasional
Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Nasional
Prabowo Mau Bentuk 'Presidential Club', Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Prabowo Mau Bentuk "Presidential Club", Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Nasional
Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Nasional
Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Nasional
Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Nasional
Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Nasional
Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

BrandzView
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com