Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Tragedi Kanjuruhan, Fadli Zon: Dunia Menyoroti Perihal Gas Air Mata

Kompas.com - 07/10/2022, 11:41 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPR dari Fraksi Gerindra Fadli Zon berharap agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) berbicara apa adanya soal tragedi di Stadion Kanjuruhan, Malang.

Ia menilai, tidak perlu menyalahkan fasilitas atau kondisi Stadion Kanjuruhan atas tragedi itu.

Pasalnya, ia melihat publik menyoroti persoalan gas air mata yang ditembakkan polisi ke tribun stadion.

"Saya kira dunia sekarang menyoroti bahkan koran-koran penting dunia seperti Washington Post, New York Times itu saja menyimpulkan bahwa itu adalah gas air mata. Jadi, menurut saya, jangan sampai nanti kita melakukan denial tetapi dunia melihat lain," kata Fadli Zon di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (6/10/2022) malam.

Baca juga: Hujan Gas Air Mata di Stadion Kanjuruhan, 8 Ditembakkan ke Tribune, 3 ke Lapangan

Fadli Zon menuturkan, saat ini terjadi solidaritas sepakbola dunia yang menyoroti tragedi Kanjuruhan.

Oleh karena itu, ia meminta siapapun tokoh negara agar menyatakan pendapat sejujurnya atas tragedi tersebut.

"Jadi sebaiknya apa adanya, kalau salah ya salah saja. Menurut saya, jelas penggunaan gas air mata itu salah dan harus ada yang bertanggung jawab dan harus ada yang dihukum," ujarnya.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu menilai, fasilitas sepakbola yang tidak memadai di stadion Kanjuruhan hendaknya tak bisa menjadi satu-satunya yang disalahkan. Misalnya, persoalan tangga yang terkunci.

Pasalnya, stadion itu bukan kali pertama menjadi tempat digelarnya pertandingan sepakbola.

"Dan rasanya sih soal urusan tangga dan terkunci itu enggak akan mematikan, kalau kepeleset, paling patah kaki atau keseleo," ujar Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI itu.

Baca juga: Jokowi Dinilai Kurang Bijaksana karena Tak Soroti Penggunaan Gas Air Mata di Tragedi Kanjuruhan

Sebelumnya diberitakan, Jokowi meminta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono untuk mengaudit semua stasion sepak bola di Indonesia yang dipakai untuk gelaran Liga 1 hingga Liga 3.

Jokowi menyebut ada beberapa hal yang mesti diaudit, salah satunya sesuai atau tidaknya gerbang stadion dengan standar yang berlaku.

Audit itu diminta Jokowi usai tragedi di Stadion Kanjuruhan, Malang, pada 1 Oktober 2022, yang menewaskan 131 suporter Arema FC.

Kerusuhan terjadi pasca Arema kalah dari Persebaya Surabaya dalam pertandingan di kandang sendiri.

Baca juga: Daftar dan Peran Enam Tersangka Tragedi Kanjuruhan

Sejumlah suporter Arema diketahui berusaha turun ke lapangan. Kemudian, pihak kepolisian menembakan gas air ke tribun yang penuh dengan penonton untuk mengendalikan situasi.

Namun, gas air mata malah membuat situasi semakin kacau karena semua pononton berusaha keluar dari stadion. Akibatnya, banyak penonton yang terinjak hingga sesak napas.

Pemerintah pun telah membentuk Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) untuk mengusut insiden di Stadion Kanjuruhan.

Terbaru, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengumumkan enam tersangka atas tragedi yang menewaskan 131 orang tersebut.

Mereka adalag AHL (Dirut LIB), AH (Ketua Panpel), SS (Security Officer), Wahyu SS (Kabag Ops Polres Malang), H (Deputi 3 Danyon Brimob Polda Jatim), dan BSA (Kasat Samapta Polres Malang).

Baca juga: Jokowi Sudah Telepon Presiden FIFA Bahas Tragedi Kanjuruhan

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com