Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Dinilai Kurang Bijaksana karena Tak Soroti Penggunaan Gas Air Mata di Tragedi Kanjuruhan

Kompas.com - 06/10/2022, 14:29 WIB
Tatang Guritno,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Santoso mengkritisi sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang lebih menyoroti audit stadion sepak bola ketimbang penggunaan gas air mata dalam peristiwa tewasnya 131 suporter Arema Malang.

Ia menilai Jokowi harusnya lebih fokus pada penggunaan gas air mata yang diduga menjadi pemicu kepanikan suporter sehingga mengakibatkan ratusan nyawa melayang.

“(Jokowi) kurang bijaksana. Jangan ada lagi gas air mata yang dibeli dari pajak yang rakyat bayarkan digunakan untuk membunuh rakyat,” kata Santoso pada wartawan, Kamis (6/10/2022).

Selain itu, ia mendorong Jokowi untuk mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengevaluasi kinerja anggotanya.

Baca juga: Presiden Jokowi Tak Salami Kapolri, Ini Penjelasan Istana

Dalam pandangannya, Kapolri harus mencari tahu siapa anggotanya yang bekerja serampangan dan mengakibatkan kematian penonton.

Situasi ini, menurutnya, juga menjadi kesempatan bagi institusi Polri untuk berbenah.

“Momentum Polri melakukan perbaikan dalam penanganan massa. Jangan lagi bersifat represif harus mengutamakan soft power,” ujarnya.

Terakhir, Santoso mendorong pemerintah hadir untuk keluarga para korban.

“Keluarga korban harus mendapatkan keadilan berupa santunan, dan memberi hukuman kepada anggota Polri yang lalai, yang menyebabkan tewasnya penonton,” ujarnya.

Baca juga: Mahfud MD Pimpin Tim Gabungan Independen Pencari Fakta Tragedi Kanjuruhan

Diketahui, Jokowi meminta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono untuk mengaudit semua stasion sepak bola di Indonesia yang dipakai untuk gelaran Liga 1 hingga Liga 3.

Jokowi menyebut ada beberapa hal yang mesti diaudit, salah satunya sesuai atau tidaknya gerbang stadion dengan standar yang berlaku.

Audit itu diminta Jokowi usai tragedi di Stadion Kanjuruhan, Malang, pada 1 Oktober 2022, yang menewaskan 131 suporter Arema FC.

Kerusuhan terjadi pasca Arema kalah dari Persebaya Surabaya dalam pertandingan di kandang sendiri.

Baca juga: Aremania Purworejo dan Kelompok Suporter Lain Galang Dana untuk Korban Kanjuruhan Malang

Sejumlah suporter Arema diketahui berusaha turun ke lapangan. Kemudian, pihak kepolisian menembakan gas air ke tribun yang penuh dengan penonton untuk mengendalikan situasi.

Namun, gas air mata malah membuat situasi semakin kacau karena semua pononton berusaha keluar dari stadion. Akibatnya, banyak penonton yang terinjak hingga sesak napas.

Pemerintah pun telah membentuk Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) untuk mengusut insiden tersebut.

Tim tersebut dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.

Baca juga: Presiden Jokowi Tak Salami Kapolri di HUT TNI, Ada Apa?

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Wajah Suram Demokrasi Indonesia

Wajah Suram Demokrasi Indonesia

Nasional
Saat Jokowi Nge-vlog di Hari Putusan Sengketa Hasil Pilpres yang Menangkan Prabowo-Gibran

Saat Jokowi Nge-vlog di Hari Putusan Sengketa Hasil Pilpres yang Menangkan Prabowo-Gibran

Nasional
'Dissenting Opinion' Pertama dalam Sejarah Sengketa Pilpres, Hampir Bikin Pemilu Ulang

"Dissenting Opinion" Pertama dalam Sejarah Sengketa Pilpres, Hampir Bikin Pemilu Ulang

Nasional
Pesan PDI-P ke Gibran: Pemimpin Boleh Salah, tapi Tidak Boleh Bohong

Pesan PDI-P ke Gibran: Pemimpin Boleh Salah, tapi Tidak Boleh Bohong

Nasional
5 Poin Penting Putusan MK yang Tolak Gugatan Sengketa Pilpres Ganjar dan Anies

5 Poin Penting Putusan MK yang Tolak Gugatan Sengketa Pilpres Ganjar dan Anies

Nasional
Beri Pesan ke Pendukung, Anies: Jaga Stamina, Perjuangan Masih Panjang

Beri Pesan ke Pendukung, Anies: Jaga Stamina, Perjuangan Masih Panjang

Nasional
 Pejabat Kementan Akui Ada Permintaan Uang Rp 300 Juta untuk 'Maintenance' Apartemen SYL

Pejabat Kementan Akui Ada Permintaan Uang Rp 300 Juta untuk "Maintenance" Apartemen SYL

Nasional
Menakar Peluang PDI-P Oposisi di Tengah Kedekatan Puan dan Prabowo

Menakar Peluang PDI-P Oposisi di Tengah Kedekatan Puan dan Prabowo

Nasional
Hakim MK Dinilai “Bermain Mata” Maklumi Politik Anggaran Gentong Babi di Sengketa Pilpres

Hakim MK Dinilai “Bermain Mata” Maklumi Politik Anggaran Gentong Babi di Sengketa Pilpres

Nasional
Sejarah Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional Tanggal 26 April

Sejarah Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional Tanggal 26 April

Nasional
Parpol Kalah Pilpres Dianggap Malu-malu Gabung Kubu Prabowo-Gibran

Parpol Kalah Pilpres Dianggap Malu-malu Gabung Kubu Prabowo-Gibran

Nasional
Kebekuan Politik Diprediksi Mencair Usai Putusan Sengketa Pilpres

Kebekuan Politik Diprediksi Mencair Usai Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
[POPULER NASIONAL] MK Tolak Dalil Sebut Bawaslu Tak Tindak Dugaan Kecurangan Prabowo-Gibran | MK Tolak Sengketa Pilpres Anies-Muhaimin

[POPULER NASIONAL] MK Tolak Dalil Sebut Bawaslu Tak Tindak Dugaan Kecurangan Prabowo-Gibran | MK Tolak Sengketa Pilpres Anies-Muhaimin

Nasional
PDI-P Diprediksi Gabung Pemerintahan Jika Jokowi-Prabowo Tak Harmonis

PDI-P Diprediksi Gabung Pemerintahan Jika Jokowi-Prabowo Tak Harmonis

Nasional
PDI-P Dinilai Kontraproduktif dan Tak Punya Nilai Jual jika Gabung Koalisi Prabowo

PDI-P Dinilai Kontraproduktif dan Tak Punya Nilai Jual jika Gabung Koalisi Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com