Jika Tak Bertahan di KIB, PPP Disarankan Segera Putuskan Bergabung dengan Koalisi Baru

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) disarankan segera mencari koalisi dengan partai politik (parpol) lain jika tak mau bertahan di Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).

Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menilai, PPP punya dua pilihan untuk menanggapi kondisi seperti ini.

Pertama, PPP bisa bergabung dengan poros Gondangdia yang tengah dijajaki oleh Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Demokrat.

“PPP lebih cocok untuk bergabung dengan koalisi Nasdem, Demokrat, dan PKS yang kabarnya akan mengusung Anies sebagai calon presiden,” tutur Umam pada Kompas.com, Jumat (30/9/2022).

Baca juga: Gelar Mukernas Akhir Tahun, PPP Akan Bahas Soal Koalisi Pemilu 2024

Menurut Umam, bergabungnya PPP dengan poros Gondangdia tak akan menyebabkan split ticket voting atau kondisi di mana pemilih partai memberikan pilihan yang berbeda dalam gelaran pemilu.

Ia mengatakan, dengan mengusung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai capres, PPP lebih mudah mengkoordinir konstituennya.

“Mengingat Anies cukup identik dengan representasi kekuatan politik Islam,” ujarnya.

Pilihan kedua, lanjut Umam, PPP punya kans diajak bergabung bersama PDI-P. Sebab, PDI-P yang merupakan partai nasionalis, butuh memperluas konstituen dari partai Islam.

“PDI-P membutuhkan legitimasi dukungan Islam moderat untuk memenangkan Pilpres 2024 mendatang,” ucapnya.

Ia menyampaikan, PPP pun punya utang politik dengan PDI-P. Sehingga, untuk membayar utang tersebut bisa jadi PPP memilih untuk bersama parpol besutan Megawati Soekarnoputri tersebut.

“PPP juga harus membayar utang budi PDI-P yang dinilai sejumlah kalangan memiliki jasa dalam menyelamatkan partainya dari proses degradasi parlementiary threshold di Pemilu 2019 lalu,” ujarnya.

Baca juga: PPP Tak Resisten Jika PKS Mau Bergabung ke KIB

Diketahui, PPP bakal menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) akhir 2022 atau awal 2023.

Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani mengungkapkan, perhelatan tersebut bakal membahas banyak hal jelang Pemilu 2024, termasuk soal koalisi.

Saat ini, PPP telah bekerja sama dengan Partai Amanat Nasional (PAN), serta Partai Golkar di KIB.

Arsul menuturkan, Mukernas PPP ingin melihat apakah PPP tetap berada di KIB dan membantu memperbesar koalisi tersebut atau justru keluar mencari koalisi lain.

"Saya tidak mengatakan bahwa di Mukernas itu pasti akan kita evaluasi, dalam arti kemudian kita keluar dari KIB. Enggak gitu. Tapi pasti akan kita bicarakan," sebutnya di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat.