Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPC Se-Jakarta Rekomendasikan Anies Jadi Capres, DPP PPP: Biasa Saja, Tak Ada yang Istimewa

Kompas.com - 27/09/2022, 16:44 WIB
Ardito Ramadhan,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi menilai, hasil musyawrah kerja cabang Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP se-Jakarta yang merekomendasikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan maju sebagai calon presiden adalah hal yang wajar.

"Menurut kami, itu keputusan yang biasa saja, hal yang wajar saja. Sebagai sebuah organisasi partai, dewan pimpinan cabang merekomendasikan nama itu hal yang biasa hal yang lumrah, tidak ada yang istimewa," kata Baidowi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (27/9/2022).

Awiek, sapaan akrab Baidowi, menyebutkan bahwa DPC-DPC di luar DKI Jakarta juga memiliki tokoh yang diunggulkan di masing-masing daerah.

Ia mencontohkan, seluruh DPC PPP di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta bulat mendukung Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno untuk maju sebagai calon presiden (capres).

Baca juga: Hasil Muskercab DPC PPP Se-Jakarta, Anies Direkomendasikan sebagai Capres 2024

Sementara, nama Ridwan Kamil muncul di DPC PPP se-Jawa Barat, begitu pula dengan Ganjar Pranowo di Jawa Tengah maupun Khofifah Indar Parawansa di Jawa Timur.

"Cabang kita di Indonesia ada 514 cabang yang bersuara kemarin itu baru 6 cabang, karena kebetulan ada di DKI Jakarta sehingga mudah diakses informasinya oleh publik seolah-olah PPP telah memutuskan," kata Awiek.

Awiek menegaskan, capres yang diusung oleh PPP akan ditentukan dalam forum musyawarah kerja nasional atau rapat pimpinan nasional yang paling cepat diadakan pada awal tahun 2023 mendatang.

Selain itu, ia mengingatkan, PPP juga harus berkomunikasi dengan Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu untuk menentukan capres dan cawapres.

Baca juga: Anies Datangi Muskercab PPP DKI, Disambut Meriah dan Dikalungi Sorban Hijau

"Kalau pun ada komunikasi-komunikasi politik, silakan saja itu hal yang wajar, tetapi dalam pengambilan keputusan merumuskan siapa yang nama-nama calon presiden dan calon wakil presiden yang akan diusung itu akan ditetapkan bersama-sama," kata Awiek.

Diberitakan sebelumnya, DPC PPP se-Jakarta merekomendasikan Anies untuk maju di Pilpres 2024 berdasarkan hasil muskercab pada Minggu (25/9/2022).

Ketua DPC PPP Jakarta Pusat Abdul Hai menyampaikan dua rekomendasi, yakni rekomendasi untuk internal dan eksternal partai.

"(Untuk) eksternal, satu memberikan apresiasi kinerja kepada Gubernur DKI Anies," ujar Abdul.

"Kedua, merekomendasikan Bapak Anies sebagai calon presiden," katanya lagi.

Baca juga: Direkomendasikan Maju Pilpres 2024 oleh DPC PPP Se-Jakarta, Anies: Sebuah Kehormatan

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Nasional
Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Nasional
Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com