Terima Suap, Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Divonis 6 Tahun Penjara

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Mochamad Ardian Noervianto divonis 6 tahun penjara karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi saat mengurus pinjaman dana PEN daerah.

Vonis itu dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Rabu (28/9/2022).

Ardian Noervianto dinyatakan terbukti menerima suap yang diberikan oleh Bupati nonaktif Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Pengusaha dari Kabupaten Muna L M Rusdianto Emba agar usulan dana pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021 disetujui.

"Menjatuhkan pidana atas terdakwa Mochamad Ardian Noervianto dengan pidana penjara selama 6 tahun dan pidana denda sebesar Rp 250 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan," ucap Ketua Majelis Hakim Suparman Nyompa saat membacakan putusan.

Baca juga: Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Dituntut 8 Tahun Penjara

Selain itu, majelis hakim juga menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah 131.000 dolar Singapura.

Dengan ketentuan, jika tidak dapat membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

"Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 1 tahun," kata majelis hakim.

Lebih lanjut, majelis hakim membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000.

Baca juga: Sidang Ardian Noervianto, Jaksa KPK Hadirkan PNS Kemendagri

KOMPAS.com/Fika Nurul Ulya Sidang putusan Tindak Pidana Korupsi dalam pinjaman dana PEN daerah dengan terdakwa Mantan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Mochamad Ardian Noervianto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat pada Rabu (28/9/2022).

Vonis tersebut lebih kecil dari yang dituntut Jaksa Penuntut Umum (JPU). Sebelumnya, Ardian Noervianto dituntut dengan pidana 8 tahun penjara dan denda sebesar Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan.

Sebagai informasi, Ardian Noervianto menjadi terdakwa tindak pidana korupsi bersama dengan Kepala Dinas (Kadis) Lingkungan Hidup Kabupaten Muna Laode M Syukur Akbar.

Jaksa menilai Ardian bersama-sama dengan Laode menerima suap sebesar Rp 2.405.000.000.

Ardian menerima suap senilai 131.000 dolar Singapura atau Rp1,5 miliar. Sementara Laode menerima Rp 175 juta.

Jaksa memaparkan, Andi Merya Nur yang menjabat Plt Bupati Kolaka Timur menyampaikan keinginan untuk mendapatkan dana tambahan Rp 350.000.000.000 untuk pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kolaka Timur kepada Rusdianto Emba.

Baca juga: Kasus Suap Dana PEN, Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Didakwa Terima Suap Rp 2,4 Miliar

Rusdianto kemudian menyampaikan keinginan Andi kepada Sukarman Loke selaku Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Muna yang memiliki jaringan di pusat agar membantu mewujudkan keinginan tersebut.

Lebih lanjut, kata jaksa, Sukarman menyampaikan informasi tersebut kepada Laode M Syukur Akbar selaku Kadis Lingkungan Hidup Kabupaten Muna yang juga sedang mengurus pengajuan pinjaman dana PEN Daerah Kabupaten Muna.

Laode lantas mengajak Andi Merya Nur bertemu dengan Ardian Noervianto untuk menyampaikan keinginan pengajuan dana tersebut.

Setelah pertemuan tersebut, Laode aktif membantu menanyakan perkembangan pengajuan dana PEN untuk Kolaka Timur.

Namun berdasarkan file usulan pinjaman PEN tahun 2021 update tertanggal 18 Mei 2021 yang dikirim terdakwa, posisi Kabupaten Kolaka Timur pada nomor urutan 48 sehingga kemungkinan tidak akan mendapat dana pinjaman PEN 2021.

Untuk mewujudkan keinginan Andi, kata Jaksa, Ardian Noervianto memberi arahan agar Pemerintah Kolaka Timur mengajukan usulan baru sebesar Rp 151.000.000.00 dan meminta fee 1 persen untuk merealisasi dana PEN tersebut.

Baca juga: Kasus Suap Dana PEN, Eks Pejabat Kemendagri Akan Divonis Hari Ini