7 Juta Orang Sudah Terima BSU, Jokowi Perintahkan Percepat Penyalurannya

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, penyaluran bantuan subsidi upah (BSU) akan terus dipercepat meski sudah diterima oleh 7.077.550 orang se-Indonesia hingga Rabu (28/9/2022) hari ini.

"Artinya sudah 48,34 persen. Ini akan terus dipercepat oleh Bu Menteri (Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah) utamanya yang jauh-jauh dari ibu kota," kata Jokowi seusai meninjau penyaluran BSU di Ternate, Rabu, dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden.

Jokowi kemudian mengaku akan terus memantau penyaluran BSU di berbagai daerah.

Di samping itu, Jokowi menyebutkan bahwa bantuan langsung tunai (BLT) bahan bakar minyak (BBM) sudah disalurkan kepada 19.955.471 penerima di 508 kabupaten/kota.

Baca juga: Kapan BSU Tahap 4 Cair? Ini Penjelasan Kemnaker

"Untuk BLT BBM sampai hari ini sudah 96,6 persen, sudah di 508 kabupaten dan kota, ini juga sudah hampir 20 juta," kata Jokowi.

Ia berharap, beragam bantuan yang disalurkan pemerintah dapat meningkatkan daya beli atau konsumsi masyarakat.

"Dan itu akan memunculkan, mendongkrak pertumbuhan ekonomi secara makro yang kita inginkan," ujar Jokowi.

Diketahui, pemerintah telah mengalihkan anggaran subsidi BBM untuk tambahan bantuan sosial (bansos) sebesar Rp 24,17 triliun.

Baca juga: 7 Juta Pekerja Terima BSU, Jokowi Klaim Kecepatan Penyalurannya Sangat Baik

Pertama, BLT BBM sebesar Rp 150.000. Bantuan ini akan diberikan selama 4 bulan terhitung sejak September 2022, sehingga total bantuan sebesar Rp 600.000 per penerima.

BLT BBM diberikan kepada 20,65 juta kelompok penerima dengan total anggaran Rp 12,4 triliun.

Kedua, bantuan subsidi upah (BSU) bernilai Rp 600.000. Bantuan ini akan diberikan ke para pekerja dengan gaji maksimal Rp 3,5 juta per bulan.

BSU akan dibayarkan sebanyak satu kali kepada 16 juta penerima dengan total anggaran Rp 9,6 triliun.

Ketiga, bantuan yang dialokasikan pemerintah daerah dengan memanfaatkan 2 persen dana transfer umum sebesar Rp 2,17 triliun untuk angkutan umum, ojek online, dan nelayan.

Baca juga: Tinjau Penyaluran BSU dan BLT, Jokowi: Jangan Belikan yang Lain