Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Litbang "Kompas": Mayoritas Responden Yakin Koalisi Parpol 2024 Berpeluang Berubah

Kompas.com - 26/09/2022, 12:48 WIB
Fika Nurul Ulya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei Litbang Kompas menemukan, sebanyak 62,4 persen responden meyakini bahwa koalisi partai politik (parpol) yang terbentuk saat ini sangat berpeluang berubah.

Mereka meyakini, komitmen dari partai politik yang terjalin hingga kini belum bisa menjamin gambaran koalisi yang sesungguhnya untuk tahun 2024.

Adapun pengumpulan pendapat dilakukan Litbang Kompas pada tanggal 6-8 September 2022, dengan jumlah responden sebanyak 504 responden dari 34 provinsi diwawancara melalui sambungan telepon.

"Separuh lebih responden, 62,4 persen, menyatakan apa yang dijalin di tataran elite partai politik saat ini berpeluang berubah. Sikap ini menegaskan, publik melihat peta politik masih sangat cair," kata Peneliti Litbang Kompas, Yohan Wahyu, dikutip dari Harian Kompas, Senin (26/9/2022).

Baca juga: PDI-P, PKB, dan Gerindra Dinilai Bisa Berkoalisi, asalkan...

Jajak pendapat Litbang Kompas kali ini juga menemukan fakta lain, yaitu 65,2 persen responden meyakini koalisi yang saat ini berada dalam kursi pemerintahan akan berubah pada pemilu 2024.

Sementara sebanyak 22,2 persen responden meyakini koalisi tetap sama, dan 12,6 persen lainnya menjawab tidak tahu.

Setidaknya sampai saat ini, ada dua komitmen koalisi yang sudah dibangun elit parpol. Pada 4 Juni 2022, terbentuk Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang terdiri dari Partai Golkar, PAN, dan PPP.

Ketua DPP PDI-P Puan Maharani ziarah bersama Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin ke makam Taufiq Kiemas di TMP Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (25/9/2022). KOMPAS.com/ADHYASTA DIRGANTARA Ketua DPP PDI-P Puan Maharani ziarah bersama Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin ke makam Taufiq Kiemas di TMP Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (25/9/2022).

Kemudian, pada 13 Agustus 2022, komitmen koalisi juga terbentuk antara Gerindra dan PKB dengan menandatangani piagam deklarasi koalisi oleh Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, dan Ketum PKB Muhaimin Iskandar.

"Di mata publik, komitmen koalisi ini belum ditangkap bahwa koalisi partai politik sudah final. Keraguan ini bahkan disampaikan responden pemilih dari partai-partai yang sudah memberi sinyal terkait koalisi itu," ujar Yohan Wahyu.

Baca juga: Demokrat: Koalisi yang Kami Bangun Harus Jadi Pemenang di Pemilu 2024

Masih ragu-ragunya responden terhadap koalisi parpol terjadi karena pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden masih lama, yaitu baru dibuka akhir Oktober 2023.

Menurut Yohan, pengalaman koalisi pada Pemilu 2019 bisa menjadi cerminan. Kala itu, pendaftaran capres dan cawapres dilakukan di hari-hari terakhir pendaftaran.

"Durasi yang relatif masih lama inilah yang membuat sebagian besar responden melihat upaya-upaya membangun koalisi sejauh ini tidak menjamin menjadi gambaran final koalisi," katanya.

Temuan lainnya adalah 76,9 persen responden menyebut, pilihan untuk berkoalisi bagi parpol selama ini lebih banyak mencerminkan aspirasi elite partai. Sisanya, sebanyak 13,7 persen responden menyebut mencerminkan aspirasi pemilih, dan 9,4 persen lainnya menjawab tidak tahu.

Baca juga: Koalisi dengan Nasdem-PKS Alot Tentukan Cawapres, Demokrat Minta Usulannya Dihargai

Secara proporsi, penilaian secara kritis terhadap proses koalisi partai politik ini lebih banyak terlihat dari kalangan responden dengan latar belakang pendidikan tinggi.

Dari kelompok ini, 90,8 persen menempatkan proses koalisi sebagai wujud aspirasi elite semata, bukan pemilih.

Sementara itu, kelompok responden dengan latar belakang pendidikan dasar dan menengah proporsi responden yang pesimistis masih di bawah kelompok responden berpendidikan tinggi.

Sebanyak 85,3 persen responden berpendidikan menengah melihat koalisi hanya menampung aspirasi kepentingan elite partai. Sedangkan 67,9 persen responden berpendidikan dasar memandang koalisi lebih mengutamakan kepentingan elite partai.

"Sebanyak 76,9 persen responden pesimistis memandang koalisi ini, sehingga mereka lebih melihat penentuan koalisi berbanding lurus dengan kepentingan elite, serta berbanding terbalik dengan kepentingan pemilih," kata Yohan Wahyu.

Baca juga: PDI-P, PKB, dan Gerindra Dinilai Bisa Berkoalisi, asalkan...

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Dukung Jokowi Gabung Parpol, Projo: Terlalu Muda untuk Pensiun ...

Dukung Jokowi Gabung Parpol, Projo: Terlalu Muda untuk Pensiun ...

Nasional
PT Telkom Sebut Dugaan Korupsi yang Diusut KPK Berawal dari Audit Internal Perusahaan

PT Telkom Sebut Dugaan Korupsi yang Diusut KPK Berawal dari Audit Internal Perusahaan

Nasional
Solusi Wapres Atasi Kuliah Mahal: Ditanggung Pemerintah, Mahasiswa dan Kampus

Solusi Wapres Atasi Kuliah Mahal: Ditanggung Pemerintah, Mahasiswa dan Kampus

Nasional
Ketua KPU Bantah Dugaan Asusila dengan Anggota PPLN

Ketua KPU Bantah Dugaan Asusila dengan Anggota PPLN

Nasional
Soal Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, Sekjen PDI-P: DPP Dengarkan Harapan Rakyat

Soal Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, Sekjen PDI-P: DPP Dengarkan Harapan Rakyat

Nasional
DPR Pastikan Hasil Pertemuan Parlemen di WWF Ke-10 Akan Disampaikan ke IPU

DPR Pastikan Hasil Pertemuan Parlemen di WWF Ke-10 Akan Disampaikan ke IPU

Nasional
Komisi II Pertimbangkan Bentuk Panja untuk Evaluasi Gaya Hidup dan Dugaan Asusila di KPU

Komisi II Pertimbangkan Bentuk Panja untuk Evaluasi Gaya Hidup dan Dugaan Asusila di KPU

Nasional
Djoko Susilo PK Lagi, Ketua KPK Singgung Kepastian Hukum

Djoko Susilo PK Lagi, Ketua KPK Singgung Kepastian Hukum

Nasional
KPK Geledah Kantor PT Telkom dan 6 Rumah, Amankan Dokumen dan Alat Elektronik

KPK Geledah Kantor PT Telkom dan 6 Rumah, Amankan Dokumen dan Alat Elektronik

Nasional
Pembukaan Rakernas Ke-5 PDI-P Akan Diikuti 4.858 Peserta

Pembukaan Rakernas Ke-5 PDI-P Akan Diikuti 4.858 Peserta

Nasional
KPK Gelar 'Roadshow' Keliling Jawa, Ajak Publik Tolak Politik Uang

KPK Gelar "Roadshow" Keliling Jawa, Ajak Publik Tolak Politik Uang

Nasional
Bobby ke Gerindra padahal Sempat Bilang 'Insya Allah' Gabung Golkar, Mekeng: 'Nothing Special'

Bobby ke Gerindra padahal Sempat Bilang "Insya Allah" Gabung Golkar, Mekeng: "Nothing Special"

Nasional
PPP Disebut Tak Bisa Lolos Parlemen, Mardiono: Ketua KPU Bukan Pengganti Tuhan

PPP Disebut Tak Bisa Lolos Parlemen, Mardiono: Ketua KPU Bukan Pengganti Tuhan

Nasional
Soal Dapat Jatah 4 Kursi Menteri, Ketum PAN: Hak Prerogatif Prabowo

Soal Dapat Jatah 4 Kursi Menteri, Ketum PAN: Hak Prerogatif Prabowo

Nasional
Galang Dukungan di Forum Parlemen WWF Ke-10, DPR Minta Israel Jangan Jadikan Air Sebagai Senjata Konflik

Galang Dukungan di Forum Parlemen WWF Ke-10, DPR Minta Israel Jangan Jadikan Air Sebagai Senjata Konflik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com